BP Jamsostek

Bisnis.com, JAKARTA - Pengarah Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk Presiden, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), menilai pemotongan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50% dalam jangka pendek berpeluang memengaruhi Dana Jaminan Sosial (DJS) BPJS Ketenagakerjaan.

Anggota DJSN Mickael Bobby Hoelman menjelaskan dampak tersebut terutama adalah pada kapasitas DJS BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan lialibilitas manfaat JKK ke depan, termasuk dengan peningkatan beban manfaat.

"Tantangan ini perlu diantisipasi apalagi dengan adanya penambahan manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi peserta yang terkena PHK tentu akan meningkatkan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan, terutama jika jumlah PHK terus meningkat akibat kondisi ekonomi atau lainnya," kata pria yang akrab disapa Choki tersebut kepada Bisnis, Selasa (17/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menyebut paket kebijakan di sektor ketenagakerjaan yang diluncurkan pemerintahan Prabowo adalah bentuk kehadiran negara untuk rakyat.

Kebijakan tersebut berupa diskon 50% untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan penambahan manfaat untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) alias tunjangan pengangguran BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut akan dimulai 1 Januari 2025.

"Saat ini pemerintah memang sedang merancang dan membahas paket stimulus ekonomi. Dan hal itu melibatkan banyak institusi yang akan mengambil peran. Jadi saya rasa kita sebaiknya menunggu saja keputusannya. Yang jelas paket stimulus ini akan menjadi salah satu bentuk kehadiran negara untuk rakyatnya," kata Anwar kepada Bisnis, belum lama ini (17/12/2024).