BPJS

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara merespons keinginan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk mendapat dukungan pemerintah berupa regulasi yang mengatur BPJS Ketenagakerjaan dapat menempatkan investasi di luar negeri.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan OJK terus mendorong lembaga pengelola dana sosial tersebut melakukan investasi dengan menyesuaikan karakteristik kewajiban di setiap program BPJS Ketenagakerjaan.

"OJK terus mendorong penempatan investasi di BPJS Ketenagakerjaan agar dilakukan sesuai dengan karakteristik kewajiban yang ada, yang dituangkan dalam kebijakan investasi yang direviu secara berkala," kata Ogi dalam jawaban tertulis, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno akan membentuk "pasukan putih" yang bertugas membantu para lansia untuk mengakses layanan kesehatan di puskesmas.

"Jadi, pasukan putih akan dibuat khusus untuk membantu puskesmas-puskesmas yang ada dan juga untuk para lansia," ucap Pramono saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Setelah berkeliling selama kampanye, Pramono mengaku menemukan banyak problem di masyarakat, salah satunya masalah layanan kesehatan di puskesmas.

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyambut anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024–2029. 

Dengan susunan anggota baru ini, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan pihaknya berharap dapat terjalin sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat dalam mengawal implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rizzky menyampaikan bahwa peran DJSN sangat penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Program JKN, yang bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Bisnis.com, JAKARTA— Muttaqien, yang sebelumnya telah berkiprah sebagai anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), kembali terpilih untuk periode 2024–2029, mewakili unsur tokoh dan ahli. 

Sosok yang memiliki pengalaman sebagai peneliti dan executive director di LABDA Yogyakarta menyampaikan bahwa kebijakan prioritas yang akan dirumuskan oleh DJSN periode akan diselaraskan dengan 17 program prioritas dan Asta Cita, yang merupakan delapan misi utama yang menjadi landasan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Bisnis.com, JAKARTA— Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024–2029 sudah terbentuk. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangani Presiden ke-tujuh RI Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Oktober silam. 

Keputusan tersebut berlaku pada 19 Oktober 2024. Dalam keputusan tersebut tercantum, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan surat Nomor R-70/Menko/PMK/9/2024 tertanggal 10 September 2024 telah lebih dulu menyampaikan usulan calon anggota DJSN masa jabatan 2024-2029 berdasarkan hasil seleksi.  

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menetapkan Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si, kembali menjabat sebagai ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk periode kedua 2024-2029.

Penetapan Nunung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 64/M tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

"Mengangkat dalam keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional masa jabatan tahun 2024-2029, masing-masing 1. Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si, sebagai ketua merangkap anggita mewakili unsur pemerintah," tertulis dalam Keppres bertanggal 18 Oktober 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, dikutip Minggu (27/10/2024).