Bpk

Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun di Istana Merdeka. Laporan tersebut mengungkapkan berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024, termasuk evaluasi atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat.

Dikutip Keterangan Biro Sekretariat Presiden, Kamis (2/1/2025), dalam laporan IHPS I 2024 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, yang mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Namun, empat LKKL, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Mantan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Basarnas, Kamil mengaku pernah mengantar bungkusan duit untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016. Kamil mengatakan duit itu ditinggal di laci hotel yang kemudian diambil oleh pihak BPK.

Hal itu disampaikan Kamil saat bersaksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan truk pengangkut personel dan rescue carrier vehicle (RSV) di Basarnas. Terdakwa dalam sidang ini adalah eks Sekretaris Utama (Sestama) Basarnas Max Ruland Boseke, mantan Kasubdit Pengawakan & Perbekalan Direktorat Sarana dan Prasarana Badan SAR sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Basarnas tahun anggaran 2014 Anjar Sulistiyono, serta Direktur CV Delima Mandiri sekaligus penerima manfaat PT Trikarya Abadi Prima, William Widarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Penyampaian IHPS itu berlangsung sekitar 2 jam, dari pukul 16.00 WIB hingga sekitar pukul 18.00 WIB.

"Penyerahan IHPS semester 1," kata Ketua BPK Isma Yatun di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis.

Kendati demikian, ia enggan mengungkapkan lebih lanjut mengenai arahan Presiden Prabowo dan pembahasan yang difokuskan usai IHPS I diserahkan.

Mantan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Basarnas, Kamil, mengaku pernah mengantar duit ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kamil menyebut dirinya diperintah oleh eks Sekretaris Utama (Sestama) Basarnas, Max Ruland Boseke.

Hal itu disampaikan Kamil saat bersaksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan truk pengangkut personel dan rescue carrier vehicle (RSV) Basarnas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (2/1/2025). Terdakwa dalam sidang ini adalah Max Ruland Boseke; mantan Kasubdit Pengawakan & Perbekalan Direktorat Sarana dan Prasarana Badan SAR sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Basarnas tahun anggaran 2014 Anjar Sulistiyono; serta Direktur CV Delima Mandiri sekaligus penerima manfaat PT Trikarya Abadi Prima, William Widarta.