BPOM

SEMARANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, mengatakan Jawa Tengah jadi sentra persebaran obat ilegal yang dapat membahayakan tubuh. 

"Karena generasi muda dan Jawa Tengah penduduknya besar," kata Taruna di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Semarang, Jumat (13/12/2024). 

Dia mengatakan, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia.

Hal itu membuat Jawa Tengah menjadi sasaran market atau pasar produsen obat ilegal.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengaku pihaknya mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut BPOM juga diminta untuk mengawal UMKM dan program makan bergizi gratis.

"Kami juga mendapat tugas dari pemerintah, hubungannya dalam pengawalan UMKM. Jadi kalau industri farmasi, obat-obatan, pangan, dan sebagainya itu ratusan ribu, dengan jutaan sertifikat yang kami keluarkan," kata Taruna di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Taruna mengatakan ada sekitar 60 ribu UMKM yang terdata di BPOM dan masih ada jutaan UMKM yang harus didata. Kini, kata dia, BPOM tengah bekerja sama dengan sejumlah kementerian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kedatangan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Rabu (10/12/2024).

Taruna mengatakan kunjungannya ke Kejagung dalam rangka meminta dukungan atas tugas - tugas dari pemerintah terkait dengan keamanan obat dan makanan, termasuk program makan bergizi gratis.

“Pengawalan dalam konteks bantuan, support, dan sekaligus mentoring dari kejaksaan agung, adalah tujuan utama kami menghadap Bapak Jaksa Agung,” kata Taruna di Kejagung, Rabu (11/12/2024).

Jaksa Agung ST Burhanuddin bertemu dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. Hasilnya, Kejagung berkomitmen membantu BPOM memberantas mafia hingga korupsi.

Pertemuan berlangsung di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/12/2024). Burhanuddin meminta Taruna menyerahkan urusan terkait gugatan kepada Kejagung agar diselesaikan.

"Jadi dari kami, mulai dari support keperdataan. Kami punya legal opinion, kami bisa pendampingan, kami bisa legal opinion. Kemudian banyak hal-hal yang dapat kita kerja sama," kata Burhanuddin kepada wartawan di lokasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap maraknya peredaran kosmetik ilegal yang baru-baru ini diungkap oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) disebabkan ekosistem industri yang belum kuat.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Reni Yanita mengatakan, pihaknya telah melakukan pembinaan kepada industri kecil dan menengah serta meminta BPOM untuk mempermudah keperluan sertifikasi produk sebagai syarat izin edar. 

"Jangan sampai yang namanya seritifkasi itu justru memberatkan atau lama. Munculnya ilegal itu kan karena keengganan dia mengurus sertifikasi atau dia tidak tahu atau dia lama akhirnya dia jual produk yang tidak dilengkapi dengan sertifikasi itu," kata Reni saat ditemui di Kantor Kemenperin, Kamis (5/12/2024).