Budi Gunawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral dalam bidang politik dan keamanan guna menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Budi Gunawan dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdir di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Selasa (17/12/2024).

"Hari ini, saya telah menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Dubes Kamala Shirin Lakhdir. Dalam pertemuan tadi, kami membahas berbagai potensi kerja sama atas implementasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Amerika Serikat,” ujar Budi Gunawan dalam keterangannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama sehingga pemberantasan korupsi juga menjadi tanggung jawab bersama.

Hal itu dikatakan Budi Gunawan dalam pidatonya dalam acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang digelar di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Diharapkan peringatan hakordia ini dapat membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah merupakan musuh bersama bangsa yang harus diperangi dan bersatu padu di dalam menciptakan Indonesia yang semakin maju menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ujar Budi Gunawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam pidatonya di acara puncak peringatan HariAntikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan strategi utama dalam pemberantasan korupsi yang terbukti efektif di Indonesia.

Strategi yang terbukti efektif dilakukan pemerintah tersebut adalah melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi.

“Salah satu strategi utama pemberatasan korupsi yang telah terbukti efektif adalah dengan terus menerus melakukan perbaikan pada proses tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi dan reformasi sistemik pada aspek birokrasi pemerintah,” kata Budi Gunawan di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (9/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan bahwa pemerintah bisa meniru upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di Finlandia dengan menggunakan big data analytic.

Hal itu dikatakan Budi Gunawan dalam pidatonya dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang digelar di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Pemerintah juga dapat meniru atau kita bisa dapat meniru best practice dari negara lain yang telah terbukti mampu di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebagai contoh di Finlandia menggunakan big data analytic di dalam melakukan deteksi pola korupsi yang sering digunakan,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango tak mempermasalahkan ketidakhadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Nawawi mengatakan, KPK memahami kesibukan Presiden Prabowo sehingga kehadirannya diwakili Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

"Terima kasih atas kehadiran Bapak Menko Polkam yang dalam hal ini mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami memahami kesibukan Bapak Presiden sehingga belum bisa hadir langsung dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada hari ini," kata Nawawi kepada wartawan usai pembukaan Hakordia, Senin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat menghambat pembangunan, merusak perkonomian bangsa, dan membuat sengsara rakyat.

“Korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa, yang sangat menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa dan juga bisa mensengsarakan rakyat kita,” ujar Budi Gunawan di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (9/12/2024).

Oleh karena itu, dalam acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024,dia menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus didukung dan diperkuat dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Hal itu dikatakan Budi Gunawan dalam pidatonya dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang digelar di KPK pada Senin (9/12/2024).

Menurut Budi Gunawan, KPK tidak dapat melakukan upaya pemberantasan korupsi sendiri. Di samping itu, pemberantasan dan pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama.

Menko Polkam Budi Gunawan (BG) mengungkapkan kunci sukses memberantas korupsi di Indonesia. Dia mengatakan pemberantasan korupsi bisa sukses jika KPK bersinergi dengan aparat hukum lain, kementerian, hingga masyarakat.

"Kami percaya melalui sinergi atau kolaborasi antara KPK, lembaga penegak lembaga hukum lainnya, dan kementerian lembaga terkait, serta masyarakat ini adalah merupakan kunci sukses di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Budi Gunawan saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyebutkan Indonesia bisa meniru sistem pemberantasan korupsi di negara lain. Salah satu yang dapat ditiru adalah negara Finlandia.

Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024). Budi lebih dulu menyampaikan aspek pemberantasan korupsi dari Finlandia yang dapat ditiru terkait deteksi dini pola korupsi dengan big data.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menghadiri acara Hakordia 2024 di KPK. Budi menyampaikan pesan Presiden Prabowo yang meminta agar tidak ada keraguan dalam pemberantasan korupsi.

Budi lebih dulu menyampaikan bahwa dirinya mewakili Prabowo untuk hadir dalam acara tersebut. Budi pun mengapresasi apa yang telah dilakukan KPK selama ini.

"Perkenankan saya mewakili Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, untuk memberikan sambutan pada acara Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024," kata Budi dalam sambutannya, Senin (9/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh aparat penegak hukum untuk tidak ragu memberantas tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan Budi Gunawan dalam pidatonya saat mewakili Prabowo untuk menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (9/12/2024).

"Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tinda pidana korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan," kata Budi Gunawan, Senin.

Menko Polkam Budi Gunawan (BG) menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung KPK, Jakarta Selatan. Budi hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (9/12/2024), Budi tiba di lokasi acara sekitar pukul 09.26 WIB. BG terlihat mengenakan kemeja putih.

BG disambut langsung oleh Ketua KPK Nawawi Pomolango, beserta para Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta, Nurul Ghufron, dan Johanis Tanak.

Ketua MPR Ahmad Muzani, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid juga hadir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengajak semua pihak menjadikan Indonesia sebagai "killing ground" atau tempat penghancur para pakar dan pengedar narkoba.

Ini disampaikannya mengingat Indonesia disebut sudah darurat narkoba.

"Kami dari desk pemberantasan narkoba mohon dukungan dari rekan-rekan media sekalian, mari kita bersatu untuk memerangi narkoba, dan bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai killing ground atau tempat untuk menghancurkan bagi para pakar dan pengedar narkoba. Karena kita dalam kondisi darurat narkoba," kata Budi dalam konferensi pers "Desk Pemberantasan Narkoba" di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa Indonesia sudah dalam kondisi darurat narkoba.

Sebab, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga sebagai salah satu negara produsen di dunia.

Oleh sebab itu, Budi menyampaikan bahwa desk pemberantasan narkoba beserta kementerian/lembaga terkait memiliki tiga hal prioritas yang akan dilakukan.

"Yang pertama adalah, komitmen penuh dari seluruh kementerian lembaga yang hadir pada rakor (rapat koordinasi) kali ini untuk memperkuat sinergi dan saling mendukung dalam upaya pemberantasan dan memerangi narkoba," kata Budi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa perputaran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait narkoba mencapai Rp 99 triliun pada periode 2022-2024.

"Berdasarkan laporan intelijen keuangan, dalam kurun waktu periode 2022-2024, total perputaran dana tindak pidana pencucian uang narkotika mencapai Rp 99 triliun," kata Budi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Selain itu, Budi menyebutkan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia cukup besar dan peredaran barang itu semakin meluas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebutkan bahwa Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat terhadap narkoba.

Sebab, Indonesia sudah tidak hanya sekadar konsumen dari barang-barang narkotika, tetapi juga produsen.

"Bahwa saat ini Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat narkoba. Karena Indonesia bukan hanya sekadar menjadi konsumen narkoba, namun juga sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia ini," kata Budi Gunawan dalam konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkotika.

Langkah ini diambil mengingat kondisi Indonesia yang sudah dalam status darurat narkoba.

Budi menjelaskan bahwa percepatan eksekusi hukuman mati merupakan salah satu dari tiga langkah prioritas pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba.

"Serta mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkotika yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, dan sudah tidak ada lagi upaya hukum sehingga tidak ada lagi ruang peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan," kata Budi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan akan mengkaji percepatan hukuman mati bagi terpidana narkoba. Pemerintah ingin menutup ruang peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

"Pemerintah juga akan memasifkan penelusuran dan pemblokiran dana rekening terkait peredaran narkoba serta mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkotika yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada lagi upaya hukum," kata Budi Gunawan dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan mengungkap jumlah pengguna narkoba di Indonesia cukup besar, mencapai 3,3 juta orang. Bahkan, kata Budi, perputaran uang tindak pidana pencucian uang narkoba selama 2022-2024 nilainya tidak main-main, menyentuh Rp 99 triliun.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (5/12/2024). Budi Gunawan mulanya memaparkan bahwa peredaran narkoba di Indonesia kini masuk ke daerah-daerah terpencil.

"Jumlah pengguna narkoba di Indonesia cukup besar dan peredarannya semakin meluas, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga sudah menjangkau di daerah-daerah terpencil," kata Budi.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan Indonesia darurat narkoba. Dia mengatakan Indonesia sudah menjadi produsen hingga pasar peredaran narkoba.

"Saat ini Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat narkoba," kata Budi Gunawan dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

"Karena Indonesia tak hanya menjadi konsumen narkoba, namun juga sudah menjadi target pasar, bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia ini," tambahnya.

Dia mengatakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia cukup besar dan peredarannya semakin luas. BG mengatakan narkoba beredar dan disalahgunakan di kota-kota hingga menjangkau daerah-daerah terpencil.