Buruh

KUPANG, KOMPAS.com - Di sepanjang tahun 2024, ada sebanyak 122 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia di luar negeri.

Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT, Suratmi Hamida, mengungkapkan, 122 pekerja migran meninggal dunia dari bulan Januari hingga Desember 2024.

"Data yang masuk itu tercatat hingga tanggal 6 Desember 2024," kata Suratmi kepada Kompas.com di Kupang, Senin (16/12/2024) malam.

Suratmi menjelaskan, dari total 122 pekerja migran yang meninggal, hanya lima orang yang bekerja secara legal, sementara sisanya tidak memiliki dokumen resmi atau bekerja secara ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai 1 Januari 2025 akan memberikan relaksasi atau diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan sebesar 50% bagi 3,76 juta pekerja.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, diskon 50% akan diberikan selama 6 bulan, tanpa mengurangi manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

“Jadi iurannya 50%, manfaat tetap sama akan diberikan untuk 3,76 juta pekerja dan 110.000 perusahaan,” kata Anggoro dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut, masih ada enam provinsi yang belum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2025. Padahal, penetapan dan pengumuman UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, hingga Rabu (11/12/2024) pukul 20.45 WIB, terdapat enam provinsi yang belum menetapkan UMP dan UMSP 2025.

“Ada 6 Provinsi yg belum menetapkan UMP dan UMSP yaitu NTT, NTB, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Selatan,” kata Indah kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) akan menggelar aksi demo besar-besaran pada 26 Februari 2025 di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi tersebut merupakan respons terhadap kondisi darurat industri tekstil dan produk tekstil nasional akibat impor ilegal. 

Presiden KSPN Ristadi mengatakan kondisi industri tekstil dalam tiga tahun terakhir babak belur menghadapi gelombang besar impor tekstil ilegal yang masif dan menguasai pasar dalam negeri, sehingga memicu industri lokal tersingkir akibat kalah bersaing harga.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor informal. Wamendagri Ribka Haluk mengatakan sektor informal menjadi penyumbang terbesar dalam tenaga kerja tetapi perlindungan untuk sektor informal masih belum optimal.

Hal itu disampaikan Ribka Haluk usai menerima laporan kajian dari Ombudsman RI mengenai Optimalisasi Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Informal di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024). Ribka mengharapkan sinergi semua pihak agar sektor informal mendapat perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Massa buruh menggelar demonstrasi di sekitar Balai Kota Jakarta. Massa menyampaikan tuntutan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta.

Pantauan detikcom di Jalan Medan Merdeka Selatan depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/12/2024), massa berdatangan sejak pukul 12.00 WIB. Mereka terlihat membawa atribut dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Massa juga membawa satu mobil komando, bendera, spanduk, dan baliho. Mobil komando dan massa sempat menutup jalan di depan Balai Kota Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex Group mengungkap kondisi pabrik terkini yang makin miris lantaran bahan baku nyaris habis dan ancaman pemutusan listrik. 

Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto mengatakan kondisi tersebut lantaran tidak adanya upaya going concern atau kelangsungan usaha dari kurator meskipun sudah mendapat dukungan dari pemerintah. 

“Belum ada [upaya perbaikan], bahan baku semakin menipis dan rencana going concern belum juga ada. Kami berharap secepatnya pemerintah memberikan solusi terkait keberlangsungan kerja ini, karena upah dari pekerjaan ini yang sangat diharapkan oleh pekerja,” kata Slamet kepada Bisnis, Kamis (10/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex Group mengaku merasa dipermainkan oleh kurator yang ditunjuk Pengadilan Negeri (PN) Semarang untuk mengurus status kepailitan perusahaan. 

Sejak 45 hari diputus pailit, penyelesaian kasus Sritex belum menunjukkan titik terang. Perusahaan tekstil tersebut masih menunggu hasil pengajuan kasasi yang dimohonkan kepada Mahkamah Agung (MA) pada 25 Oktober 2024. 

Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto mengatakan buruh makin cemaa dengan sikap kurator yang tidak ikut kooperatif dan justru mangkir dalam agenda mediasi bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan dan pihak Sritex. 

Bisnis.com, SOLO - Wamenaker Immanuel Ebenezer akhirnya buka suara tentang alasan Sritex merumahkan sejumlah karyawannya di tengah isu pailit.

Menurutnya, Sritex terpaksa merumahkan beberapa karyawannya karena tidak ada bahan baku yang harus dikerjakan.

"Kita juga minta penjelasan juga ke Sritex, kenapa ini ada yang dirumahkan. Dia menjelaskan, bahwa dirumahkan karena tidak ada bahan baku yang bisa dikerjakan akhirnya dirumahkan daripada tidak produktif," katanya kepada Bisnis, Kamis 5 Desember 2024, di Solo.

Bisnis.com, JAKARTA - Buruh dan pelaku usaha kurang puas dengan keputusan pemerintah yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 6,5%. Keduanya memberikan respons dingin.  

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengatakan kenaikan upah yang diterima pekerja atau buruh belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan perhitungannya, kenaikan UMP 6,5% akan berdampak pada penambahan upah sekitar Rp300.000 secara rata-rata. Terbilang rendah jika dibandingkan dengan harga-harga bahan pokok yang melambung dalam setahun terakhir.