Calon Kepala Daerah Dipilih Dprd

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak lagi secara langsung dipilih rakyat.

Pilkada melalui wakil rakyat bukanlah suatu kebijakan baru.

Sistem pemilihan ini diterapkan pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mertua Prabowo. 

Setelah digulingkannya rezim Soeharto, terjadi banyak perubahan pada sistem demokrasi di Indonesia. Termasuk sistem Pilkada lewat DPRD juga diubah menjadi pilkada langsung oleh rakyat, sejak 2005.

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) layak dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia.

Menurut dia, usulan tersebut menjadi salah satu bahan kajian dan diskusi ICMI dalam menyusun rekomendasi terhadap penataan ulang sistem demokrasi di Indonesia.

“Itu salah satu bagian penting adalah tentang apakah nanti pemilihan gubernur simetris-asimetris dan lain sebagainya, apakah tertutup-terbuka dan lain sebagainya, itu saya kira akan dikaji,” ujar Arif dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra sekaligus Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria menyinggung mengenai tingginya anggaran Pilkada.

Menurut dia, anggaran yang besar tersebut sebenarnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pangan.

"Anggaran Pilkada itu luar biasa besar, dan jika dialihkan untuk kepentingan lain, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh rakyat,” kata Ahmad Riza di Jiexpo Kemayoran, Sabtu (14/12/2024).

Ia menekankan pentingnya mencari titik keseimbangan antara pengembangan demokrasi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur NTT terpilih, sekaligus politisi Partai Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, Indonesia bisa belajar dari negara tetangga yang sudah menerapkan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Negara-negara itu, yakni Malaysia, Singapura, dan India. Hal ini menanggapi saran Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah yang DPRD untuk penghematan, yang sarannya pertama kali digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

"Tentu banyak formulasi yang bisa kita pelajari dari pengalaman berbagai negara. Dan kemudian itu kita adaptasikan dengan kondisi bangsa ini," kata Melki usai acara HUT ke-10 Partai Perindo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Pemenangan Pemilu Deddy Sitorus menegaskan, partainya tetap menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Dia menilai, wacana yang diucapkan Presiden Prabowo terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengambil hak rakyat untuk secara langsung menentukan pemimpin daerahnya.

"Pada prinsip yang kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan rakyat di tangan rakyat, one man, one vote," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal, sehingga perlu diefisienkan.

Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja.

Adapun selama ini, warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya, mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak itu dinilai memakan anggaran yang banyak.

"Kan kita pikir, kita ingin demokrasi kita adalah demokrasi yang efisien lah, terlalu mahal ini demokrasi," ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengakui tingginya angka golput dalam pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu faktor pendorong usulan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun wacana itu disinggung kembali oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI buka suara merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyinggung soal pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD.

Sebelumnya, pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam perayaan hari ulang tahun Partai Golkar, Kamis (12/12/2024).

"Kami sebagai penyelenggara (pemilu) dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja," kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam konferensi pers, Jumat (13/12/2024).

"Diskusi soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD kan juga bukan tidak pernah. Kita pernah mengalami (diskusi semacam itu sebelumnya)," sambungnya.