Calon Ketua Umum Ppp

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno disebut bakal maju sebagai calon ketua umum PPP dalam forum Muktamar X yang berlangsung tahun depan.

Wacana itu pertama kali dihembuskan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy.

Saat dikonfirmasi, Sandiaga pun tak menampik munculnya kabar tersebut. Ia mengaku bakal menunggu hasil Mukernas II yang berlangsung di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/2024).

“Kita tunggu hasilnya dan tentunya kita hormati keputusan para pemangku kepentingan di PPP,” ucap Sandiaga di Jakarta International Expo, Sabtu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengungkapkan, masih ada peluang untuk mengubah syarat calon ketua umum PPP.

Ia menyebutkan, perubahan syarat itu bisa dilakukan dengan mengubah AD/ART PPP yang bisa saja dilakukan dalam Muktamar X yang bakal berlangsung April atau Mei 2025.

“Di forum itu (muktamar 2025) seluruh peserta atau muktamirin mempunyai ruang untuk memutuskan masa depan partai. Mulai dari menyusun AD/ART lalu memilih ketua umum dan keputusan-keputusan penting lainnya,” ujar Arwani di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran kepemimpinan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nampak berbeda pandangan soal potensi perubahan AD/ART untuk menentukan calon ketua umum partai berlambang kabah itu.

Mulanya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebutkan, ketentuan untuk menjadi calon ketua umum tetap mengacu pada AD/ART yang ada saat ini.

Pasalnya, perubahan AD/ART hanya bisa dilakukan dalam forum Muktamar X yang rencananya digelar akhir April atau awal Mei 2025.

Artinya, jika terjadi perubahan, AD/ART itu berlaku untuk Muktamar XI yang berlangsung lima tahun kemudian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan, tak mungkin figur yang bukan kader PPP menjadi calon ketua umum.

Baginya, tak ada partai politik (parpol) lama di Indonesia yang tiba-tiba dipimpin oleh kader baru atau orang baru dalam parpol tersebut.

“Kan juga tidak mungkin ya, kalau orang yang belum tahu tentang PPP, tetapi akan memimpin PPP, kira-kira rasional atau tidak?” ujar Mardiono di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan, hanya kader yang pernah menduduki jabatan satu tingkat di bawah ketua umum yang bisa maju sebagai sebagai calon ketua umum PPP.

Syarat itu secara jelas tertulis dalam AD/ART PPP yang berlaku saat ini.

“Yang bisa disebut satu tingkat (di bawah ketua umum) adalah wakil ketua, ketua wilayah, pengurus DPP, pengurus harian, itu bisa,” ujar Mardiono setelah Mukernas II PPP di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.