Capim Kpk

Anggota Komisi XIII DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Yasonna H Laoly, menyerahkan nama calon pimpinan (capim) KPK di periode mendatang diseleksi di DPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto. Yasonna menyebut kewenangan itu sepenuhnya ada di tangan Prabowo.

"Kalau itu terserah aja, kan terserah Pak Presiden beliau punya otoritas untuk itu. Tapi saya dengar, saya dengar informasinya sudah kembali dan dikembalikan lagi menyetujui," kata Yasonna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menilai, Preisden Prabowo Subianto dapat menganulir proses seleksi calon pimpinan (capim) KPK dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Ghufron mengatakan, proses seleksi capim dan Dewas KPK kini berada di tangan Prabowo meski prosesnya sudah dijalankan pada penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Pak Prabowo, saat ini, sebagai presiden, juga memiliki kewenangan untuk itu (capim dan Dewas KPK), untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke presiden yang baru. Oleh karena itu, memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya presiden," kata Ghufron di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kelanjutan seleksi calon pimpinan KPK. Supratman mengatakan daftar nama calon pimpinan yang akan dikirimkan oleh Presiden Prabowo bisa sama dengan yang telah dikirimkan oleh presiden sebelumnya Joko Widodo (Jokowi) atau bisa berbeda.

"Setahu saya, pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada presiden. Presiden juga nanti dalam waktu dekat pasti akan menjawab terkait dengan surat dari pimpinan DPR," kata Supratman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan dirinya tidak membahas sama sekali terkait calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, pada Senin (4/11/2024) sore.

Pasalnya, muncul desakan agar Prabowo membentuk ulang panitia seleksi (pansel) capim KPK.

"Enggak ada. Belum ada, tadi sama sekali enggak disinggung soal KPK, belum ada," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin.

Saat ditanya apakah pemerintahan Prabowo bakal meninjau ulang capim KPK yang telah diajukan oleh pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke DPR, Supratman menyebut Prabowo pada akhirnya akan bersikap.