Dana Zakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagus, namun tetap perlu dikaji oleh Parlemen.

Sebab, Adies menyebut zakat bersifat perorangan, sedangkan program Makan Bergizi Gratis berasal dari pemerintah.

"Mungkin usulannya bagus, tapi kita kan di DPR harus mengkaji karena kadang-kadang orang zakat, misalnya, saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umrah, misalnya, karena kita lihat dia rajin ibadah tapi tidak mampu," kata Adies di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) sangat memalukan.

Sebab, peruntukan dana zakat sudah diatur dan ditentukan sesuai dengan syariat.

"(Anggaran makan bergizi) tidak ada yang ngambil dari mana tadi? Zakat atau apa, wah itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," kata AM Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Ia menuturkan, dana zakat tidak serta merta bisa digunakan untuk makan bergizi gratis.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Letjen (Purn) AM Putranto, buka suara soal Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putranto menolak usul itu.

"Ya apa ya seperti itu, ya nggak kan, gunanya zakat kan bukan itu," kata Putranto di kantor KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Putranto menyebut program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini sudah terencana dan dianggarkan secara matang. Pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa tapi tidak melibatkan dana rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, wacana memanfaatkan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis harus dibicarakan lebih jauh.

Haedar mengatakan, salah satu aspek yang mesti diperhatikan adalah kesesuaian wacana tersebut dengan syariat atau aturan yang berlaku.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar’inya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah merespons Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin yang mengusulkan penggunaan dana zakat untuk biaya makan bergizi gratis (MBG). PP Muhammadiyah menilai usul tersebut harus dibicarakan dengan berbagai pihak yang berkaitan mengurus zakat.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian, lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas. Prinsip dasarnya kalau untuk bangsa sebenarnya nggak masalah. Tapi manajemennya, kemudian juga capaiannya yang harus dibicarakan," kata Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).