Dedi Mulyadi

Pagar Laut Bekasi Belum Tuntas Dibongkar, Nelayan: Tolong Kang Dedi...

Pagar Laut Bekasi Belum Tuntas Dibongkar, Nelayan: Tolong Kang Dedi...

()

BEKASI, KOMPAS.com - Nelayan tradisional Tarumajaya meminta pertolongan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar meninjau kembali kondisi pagar laut di Perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, pagar laut di perairan yang dikuasai PT Tata Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) belum sepenuhnya dibongkar. Begitu juga dengan kondisi pagar laut milik PT Mega Agung Nusantara (MAN).

Kondisi ini membuat nelayan setempat masih kesulitan mencari ikan tangkapan.

"Tolong Kang Dedi dirapikan lagi laut kami supaya seperti sedia kala lagi, bisa bebas lagi para nelayan melaut, bisa dapat penghasilan seperti biasa lagi," kata seorang nelayan tradisional, Muhammad Ramli (42), saat ditemui Kompas.com di Kampung Paljaya, Jumat (11/4/2025).

Pagar Laut Bekasi Belum Tuntas Dibongkar, Nelayan Terkendala Cari Ikan

Pagar Laut Bekasi Belum Tuntas Dibongkar, Nelayan Terkendala Cari Ikan

()

BEKASI, KOMPAS.com - Pagar laut yang tersebar di Perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ternyata belum sepenuhnya dibongkar.

Penelusuran Kompas.com menunjukkan bahwa deretan batang bambu masih terlihat membentang di area perairan yang dikuasai PT Tata Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) dan PT Mega Agung Nusantara (MAN).

Sepanjang deretan batang bambu tersebut, terlihat masih tak ada celah bagi kapal nelayan tradisional untuk melintas ke pinggir perairan.

Kondisi ini membuat nelayan tradisional masih kesulitan mencari ikan tangkapan.

Bagaimana Dedi Mulyadi Ubah Citra Negatif Kampung Gabus Jadi Lebih Positif

Bagaimana Dedi Mulyadi Ubah Citra Negatif Kampung Gabus Jadi Lebih Positif

()

BEKASI, KOMPAS.com - Kampung Gabus, sebuah wilayah di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selama bertahun-tahun lekat dengan stigma negatif.

Daerah ini dikenal luas sebagai tempat bermukimnya para jawara dan kerap disebut sebagai pusat kejahatan jalanan.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, citra itu mulai bergeser. Salah satu faktor yang dianggap paling berpengaruh dalam perubahan ini adalah kehadiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Menurut Camat Tambun Utara Najmuddin, Kampung Gabus telah lama dikenal masyarakat sebagai kawasan keras.

Dedi Mulyadi Dinilai Sukses Ubah Citra Negatif Kampung Gabus Tambun

Dedi Mulyadi Dinilai Sukses Ubah Citra Negatif Kampung Gabus Tambun

()

BEKASI, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai berhasil mengubah citra negatif Kampung Gabus setelah beberapa kali menyambangi wilayahnya.

Kedatangan Dedi Mulyadi ke Kampung Gabus juga dinilai membawa dampak positif terhadap citra Kampung Gabus.

Pasalnya, Kampung Gabus sebelumnya dikenal sebagai wilayah para jawara dan pelaku kejahatan jalanan.

"Sebenarnya kalau Kampung Gabus ini sudah terkenal ya, terkenal daerah jawara. Sering masuk TV juga. Karena mungkin kejahatan jalanannya," ujar Najmuddin kepada Kompas.com di kantornya, Kamis (10/4/2025).

Dedi Mulyadi Kerap Sambangi Kampung Gabus, Warga Kini Takut Dirikan Bangunan Liar

Dedi Mulyadi Kerap Sambangi Kampung Gabus, Warga Kini Takut Dirikan Bangunan Liar

()

BEKASI, KOMPAS.com - Camat Tambun Utara Najmuddin mengungkapkan bahwa warganya kini takut mendirikan bangunan liar setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kerap menyambangi wilayahnya.

Diketahui, Dedi Mulyadi tercatat sudah tiga kali menyambangi Kampung Gabus sepanjang Maret 2025.

Kedatangannya untuk mengawal pembongkaran bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran Kali Bekasi dan kali kecil di Desa Sriamur.

"Artinya masyarakat enggak akan berani lagi untuk membangun (bangunan liar) di pinggiran kali atau tanah-tanah negara," kata Najmuddin kepada Kompas.com di kantornya, Kamis (10/4/2025).

Jalan Raya Gabus Bakal Diperlebar Usai Bangunan Liar Dibongkar Dedi Mulyadi

Jalan Raya Gabus Bakal Diperlebar Usai Bangunan Liar Dibongkar Dedi Mulyadi

()

BEKASI, KOMPAS.com - Jalan Raya Gabus di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bakal diperlebar setelah sejumlah bangunan liar di tepi Kali Sepak dibongkar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada pertengahan Maret 2025. 

"Jalan Raya Gabus nanti akan diperlebar. Insya Allah tahun ini action-nya," kata Camat Tambun Utara Najmuddin kepada Kompas.com di kantornya, Kamis (10/4/2025).

Setelah bangunan liar dibongkar, sepanjang tepian Jalan Raya Gabus menyisakan tanah yang lebarnya sekitar empat meter.

Wajah Baru Tambun Utara, Kian Rapi Usai Ratusan Bangunan Liar Dibongkar Dedi Mulyadi

Wajah Baru Tambun Utara, Kian Rapi Usai Ratusan Bangunan Liar Dibongkar Dedi Mulyadi

()

BEKASI, KOMPAS.com - Wajah Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berubah drastis setelah ratusan bangunan liar (bangli) dibongkar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada pertengahan Maret 2025.

Perubahan paling mencolok terlihat di bantaran Kali Sepak. Sebelumnya, deretan bangunan liar berdiri di sepanjang bantaran kali ini sehingga membuat wajah Tambun Utara begitu kumuh.

Setelah bangunan liar digusur dan dilakukan normalisasi, Kali Sepak terlihat sangat rapi dan lebih lebar. Sampah yang biasanya memenuhi aliran air Kali Sepak kini juga tak terlihat.

Kala Supian Suri Meminta Maaf kepada Dedi Mulyadi soal Mobil Dinas untuk Mudik...

Kala Supian Suri Meminta Maaf kepada Dedi Mulyadi soal Mobil Dinas untuk Mudik...

()

DEPOK, KOMPAS.com - Suasana halal bihalal di Sukmajaya, Depok, Selasa (8/4/2025), rupanya tidak hanya dihiasi senyum dan jabat tangan para pejabat pemerintah kota.

Di tengah suasana silaturahmi itu, Wali Kota Depok Supian Suri turut menyampaikan permintaan maaf, terkait kebijakan yang sempat menuai teguran dari atasannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dengan nada rendah hati, Supian mengakui telah menerima teguran resmi dari sang gubernur atas kebijakannya yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik.

Persoalan Wali Kota Depok Izinkan Mobil Dinas Dipakai Mudik Diserahkan ke Gubernur Jawa Barat

Persoalan Wali Kota Depok Izinkan Mobil Dinas Dipakai Mudik Diserahkan ke Gubernur Jawa Barat

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyerahkan persoalan Wali Kota Depok Supian Suri yang mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) memakai mobil dinas untuk mudik ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ia mengatakan, ada mekanisme berjenjang bagi kepala daerah yang melakukan pelanggaran.

"Berdasarkan aturan ada jenjang kewenangan untuk memberikan sanksi teguran, artinya untuk bupati dan wali kota tentu kita kembalikan kepada pejabat pembina kepegawaian di atasnya dalam hal ini Bapak Gubernur, dan kami memahami dan mengapresiasi Bapak Gubernur telah melakukan teguran langsung kepada Wali Kota Depok," kata Bima, Selasa (8/4/2025).

Lucky Hakim Bakal Temui Dedi Mulyadi, Klarifikasi Liburan ke Jepang Tanpa Izin

Lucky Hakim Bakal Temui Dedi Mulyadi, Klarifikasi Liburan ke Jepang Tanpa Izin

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim akan menemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengklarifikasi perihal liburannya ke Jepang tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Dedi Mulyadi, dan insya Allah besok sore saya akan ke Bandung menghadap beliau," kata Lucky saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Lucky mengaku akan menjelaskan kepada Dedi soal kronologi liburan keluarganya ke Jepang selepas Hari Raya Idul Fitri lalu.

Dedi Mulyadi dan Farhan Sepakat, Tidak Ada Lagi PKL di Trotoar Bandung

Dedi Mulyadi dan Farhan Sepakat, Tidak Ada Lagi PKL di Trotoar Bandung

()

BANDUNG, KOMPAS.com- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan jalan-jalan di sepanjang trotoar Pasteur, Selasa (8/4/2025) siang.

Dalam pertemuan tersebut, Farhan mengatakan, dia dan Dedi Mulyadi bersepakat untuk menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di Kota Bandung.

"Saya sekarang di Kota Bandung punya waktu satu bulan Untuk kemudian bersama-sama dengan pemerintah provinsi menata kembali trotoar jalan sebagai tempat pejalan kaki yang layak, " kata Farhan di Terminal Cicaheum, Kota Bandung, Selasa sore.

Dedi Mulyadi: Pendatang Diperbolehkan asal Memiliki Skill

Dedi Mulyadi: Pendatang Diperbolehkan asal Memiliki Skill

()

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang pendatang dari luar daerah untuk mengadu nasib di Jawa Barat.

Menurutnya, provinsi ini memiliki sejumlah kawasan industri, seperti Kabupaten Karawang dan Bekasi, yang menjadi daya tarik bagi mereka yang ingin memperbaiki nasib.

Namun, Dedi Mulyadi berupaya agar warga lokal tidak kalah saing dengan para pendatang.

Ia menekankan pentingnya peningkatan keterampilan dan kemampuan anak muda Jawa Barat agar memiliki daya saing yang tinggi.

Antrean Bayar Pemutihan Pajak Dedi Mulyadi Picu Kemacetan di Kabupaten Bogor

Antrean Bayar Pemutihan Pajak Dedi Mulyadi Picu Kemacetan di Kabupaten Bogor

()

BOGOR, KOMPAS.com - Antrean panjang warga yang ingin mengikuti program pemutihan pajak kendaraan di Kantor Samsat Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyebabkan kemacetan parah pada Selasa (8/4/2025) pagi hingga siang.

Kemacetan terjadi di ruas Jalan Raya Cimandala, Sukaraja, dan Jalan Raya Jakarta-Bogor, dengan titik macet dimulai dari depan Gerbang Kantor Samsat hingga persimpangan Jalan Raya Cimandala.

Seorang warga bernama Yudi mengungkapkan bahwa kemacetan akibat antrean kendaraan yang hendak masuk ke kantor Samsat diperkirakan mencapai 1,9 kilometer.

Warga yang Bayar Pajak di Samsat Depok Membeludak hingga Bikin Macet

Warga yang Bayar Pajak di Samsat Depok Membeludak hingga Bikin Macet

()

DEPOK, KOMPAS.com - Antrean warga yang ingin mengikuti program pemutihan pajak kendaraan di Samsat Depok mengular hingga membuat macet di Jalan Merdeka, Abadijaya, Kota Depok, Selasa (8/4/2025).

Pengamatan Kompas.com di lokasi sejak pukul 11.00 WIB, titik kemacetan mulai terlihat dari depan kantor Kecamatan Sukmajaya.

Barisan antrean itu dipecah berdasarkan jenis kendaraan yakni sepeda motor dan mobil.

Antrean sepeda motor diarahkan masuk dari pagar gedung Badan Pendapatan Daerah Kota Depok. Namun, antrean tampak terputus lantaran pagar sudah ditutup petugas keamanan.