Dedy Mandarsyah

PALEMBANG, KOMPAS.com – Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Dedy Mandarsyah, menjadi sorotan setelah istri dan anaknya terseret dalam kasus penganiayaan dokter koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Muhammad Luthfi.

Diketahui, istri Dedy, Sri Meilina alias Lina, dan anaknya, Lady Aurellia Pramesti, telah diperiksa polisi terkait kasus tersebut. Di tengah sorotan ini, rumah mewah milik Dedy di Palembang turut menjadi perhatian publik.

Rumah tiga lantai yang terletak di Jalan Supeno Nomor 9, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan, terlihat masih dalam tahap renovasi.

KPK memeriksa LHKPN Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Dedy Mandarsyah. Saat ini, KPK tengah mengecek kebenaran LHKPN yang dilaporkan Dedy.

"Saat ini, tim LHKPN KPK sedang melakukan analisis atas LHKPN Sdr Dedy Mandarsyah sebagai bagian dari proses pemeriksaan LHKPN dalam kerangka pencegahan korupsi," kata tim juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).

"Dalam proses pemeriksaan tersebut, di antaranya dilakukan analisis terkait kebenaran atas harta atau aset yang dilaporkan serta aset atau harta lain yang diduga belum dilaporkan yang membutuhkan data pendukung dari pihak eksternal," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk memanggil Dedy Mandarsyah, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, guna memberikan klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.

"Biasanya kalau klarifikasi dipanggil. Tergantung kalau ada hal yang perlu dilakukan konfirmasi, mereka akan dipanggil," kata mantan Ketua Nawawi Pomolango kepada wartawan pada Senin (16/12/2024).

Adapun Hari ini, Ketua KPK yang baru, Setyo Budianto dan empat komisioner lainnya, dilantik Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku siap berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar) Dedy Mandarsyah.

Harta Dedy yang tercatat mencapai Rp 9,4 miliar menjadi sorotan seusai dirinya dikaitkan dengan kasus pengeroyokan seorang dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan.

"Oh, iya pasti lah (koordinasi dengan KPK)," kata Dody ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (16/12/2024).

KPK tengah menganalisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat (BPJN Kalbar) Dedy Mandarsyah. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pihaknya siap berkoordinasi dengan KPK perihal itu.

"Oh iya pastilah (koordinasi), mungkin kalau itu," kata Dody di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2024).

Dody mengaku belum mengetahui perihal nama Dedy Mandarsyah mencuat ke publik seiring kasus penganiayaan yang dilakukan Fadilah alias Datuk kepada mahasiswa koas bernama Luthfi. Seperti diketahui, penganiayaan itu disinyalir akibat protes dari putri Dedy bernama Lady, mahasiswi Universitas Sriwijaya Palembang, terkait jadwal piket yang disusun Luthfi.

KPK tengah menelaah LHKPN Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat (BPJN Kalbar) Dedy Mandarsyah. Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya membuka peluang memanggil Dedy untuk diklarifikasi.

"Tergantung kalau ada hal yang perlu dilakukan konfirmasi mereka akan panggil," kata Nawawi di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/12/2024).

"Biasanya kalau klarifikasi dipanggil," tambahnya.

Nawawi mengatakan belum mengetahui detail terkait proses analisis tersebut. Dirinya menyebut proses analisis tersebut biasanya berlangsung dua atau tiga hari.

KPK tengah menelaah LHKPN Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat (BPJN Kalbar) Dedy Mandarsyah. KPK juga akan memeriksa rekening dari istri dan anaknya Dedy.

"Betul (periksa rekening istri dan anak), termasuk kemungkinan adanya rekening dan harta lain yang tidak dilaporkan dalam LHKPN," kata Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Herda Helmijaya, saat dihubungi wartawan, Senin (16/12/2024).

Herda mengatakan bahwa semua rekening yang diduga berkaitan akan diperiksa. Prosesnya, kata dia, akan dilakukan secara hati-hati dan sesuai peraturan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Herda Helmijaya mengatakan pihaknya membuka peluang untuk memanggil Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar) Dedy Mandarsyah.

Adapun harta Dedy yang mencapai Rp 9,4 miliar menjadi sorotan usai dirinya dikaitkan dengan kasus pengeroyokan seorang dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan.

"KPK masih melakukan pengumpulan data dan analisis berbagai hal termasuk anomali-anomali pada LHKPN-nya. Tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan pendalaman dan memanggil bersangkutan untuk klarifikasi," ujar Herda kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

KPK sedang melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat (BPJN Kalbar) Dedy Mandarsyah. KPK menyampaikan pengusutan itu dilakukan merespons informasi yang viral di publik.

"Iya, karena info dari masyarakat yang viral," Kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

Dedy diketahui merupakan ayah seorang mahasiswi di Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang bernama Lady, yang memprotes jadwal piket jaga rumah sakit saat malam tahun baru. Lady kini menjadi pembicaraan lantaran berujung pada peristiwa penganiayaan terhadap mahasiswa koas oleh sopir keluarga Lady, Fadilah alias Datuk.

KPK sedang melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat (BPJN Kalbar) Dedy Mandarsyah. Proses analisis itu disebut berlangsung dalam satu pekan.

"(Waktu analisis) 1 minggu," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan ketika dihubungi, Minggu (15/12/2024).

Pahala menjelaskan akan ada sejumlah proses analisis yang dilakukan. Jika nantinya ada kejanggalan di harta Dedy, kata dia, KPK akan melakukan pemanggilan untuk diklarifikasi.