Defisit Anggaran

Sederet Risiko saat Jatah Utang Baru Negara Tinggal Rp360 Triliun per Maret 2025

Sederet Risiko saat Jatah Utang Baru Negara Tinggal Rp360 Triliun per Maret 2025

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki jatah penarikan utang baru melalui penerbitan Surat Berharga Negara/SBN senilai Rp642,6 triliun pada tahun ini. Per akhir Maret 2025, tersisa Rp360 triliun.

Jatah tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 201/2024 tentang Rincian APBN 2025. 

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengungkapkan sisa target penerbitan SBN senilai Rp360 triliun untuk periode sembilan bulan berikutnya menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan untuk membiayai belanja pemerintah sepanjang 2025.

Kinerja APBN Maret 2025: Pajak Turun 18% saat Belanja Naik Tipis, Tren Masih Kuat?

Kinerja APBN Maret 2025: Pajak Turun 18% saat Belanja Naik Tipis, Tren Masih Kuat?

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Defisit APBN Maret 2025 tercatat sebesar Rp104,2 triliun atau setara 0,43%. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada 2025 defisit sudah terjadi sejak bulan pertama karena dipengaruhi perlambatan kinerja penerimaan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi terbaru anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yakni per 31 Maret 2025 dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Padahal, biasanya Sri Mulyani baru mengungkap data fiskal seperti itu dalam konferensi pers APBN KiTa.

Hadapi Tarif Trump, Indef: Ada Risiko Defisit APBN RI Melebar

Hadapi Tarif Trump, Indef: Ada Risiko Defisit APBN RI Melebar

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad melihat risiko melebarnya defisit karena penambahan utang untuk membiayai APBN 2025, tetapi tidak akan ‘jebol’ melebihi 3% dari PDB.

Pelebaran tersebut sangat mungkin terjadi karena kondisi penerimaan yang tercanam sebagai konsekuensi dari sejumlah kebijakan untuk menghadapi tarif resiprokal 32% dari Donald Trump.

Misalnya, pemerintah melakukan penyesuaian Pajak Penghasilan (PPh) impor, bea masuk, maupun bea keluar barang-barang tertentu.

Cerita Menkeu Sri Mulyani Soal Cara APBN Membiayai Program Jumbo Prabowo

Cerita Menkeu Sri Mulyani Soal Cara APBN Membiayai Program Jumbo Prabowo

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada para investor dan ekonom bahwa APBN akan dikelola dengan baik dan hati-hati meskipun belanja untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto menyerap anggaran besar.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Dia menyebut Prabowo berpesan agar pengelolaan keuangan negara tetap dijaga di tengah banyaknya program pemerintah yang harus didanai.

"Itu semuanya [program anggaran jumbo Presiden] dibiayai di dalam amplop APBN yang ada. Jadi jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Program kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, itu sudah dianggarkan di dalam APBN," tuturnya di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).