Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) masih menjadi perhatian kalangan pegiat pertahanan dan demokrasi.

Rencana tersebut, meskipun secara normatif diperbolehkan oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menuai perhatian serius dari kalangan masyarakat sipil.

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, menekankan pentingnya menjaga fungsi dan struktur DPN supaya sejalan dengan prinsip negara hukum serta demokrasi.

Dia menyatakan kekhawatiran akan potensi penyimpangan fungsi DPN jika tidak diawasi secara ketat.

Wakil KSP: Darah Demokrasi Itu Kental pada Presiden Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari menyebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki darah kental mengenai demokrasi di dalam tubuhnya.

Sebab, dalam hidupnya, Prabowo selalu mengikuti aturan, pola, dan prinsip demokrasi.

Hal tersebut Qodari sampaikan dalam diskusi Kagama Persma bertajuk "Prospek Demokrasi Indonesia di Masa Pemerintahan Prabowo Subianto" di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

"Darah demokrasi itu kental di Pak Prabowo. Karena dia mengikuti aturan demokrasi, dia ikut pola demokrasi, dia ikut prinsip demokrasi. Dia ingin duduki jabatan publik melalui proses demokrasi," ujar Qodari.