Demokrasi Indonesia

SEMARANG, KOMPAS.com - Wacana mengubah pemilu kepala daerah (Pilkada) yang semula dipilih warga langsung untuk diganti penunjukan oleh anggota legislatif di DPRD disebut sebagai langkah mundur dalam praktik demokrasi.

"Bagi saya pembahasan kita mengenai itu adalah langkah yang sangat mundur. Kalau pemilihan itu seperti sekarang, semua orang terlibat, dan itu derajat demokratisnya jauh lebih tinggi daripada oleh DPRD," ujar Pakar Politik Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini, saat diwawancarai di Hotel Grand Candi Semarang, Rabu (18/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai, usul kepala daerah dipilih melalui DPRD tidak cocok diterapkan di Indonesia karena Indonesia menganut sistem yang berbeda.

Menurut Djayadi, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membandingkan sistem pilkada di Indonesia dengan Malaysia dan Singapura tidak tepat karena Malaysia dan Singapura belum masuk kategori negara demokrasi.

"Ada dua isu di situ. Pertama, menurut saya, Singapura dan Malaysia belum tergolong ke dalam negara demokrasi. Jadi contohnya itu tidak apple to apple dengan Indonesia," kata Djayadi dalam Indonesia Electoral Reform Outlook Forum 2024 yang dihelat Perludem, Rabu (18/12/2024).