Dewan Pengawas KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara Nawawi Pomolango mengatakan, serah terima jabatan (sertijab) pimpinan KPK akan dilakukan pada 20 Desember 2024.

"Tanggal 20 Desember (sertijab), itu informasi dari pak Sekjen ya," kata Nawawi kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

Nawawi mengatakan, sertijab pimpinan KPK biasanya dilakukan pada 20 Desember. Ia mengatakan, baru kali ini pelantikan pimpinan KPK dipercepat.

"Informasi dari Pak Sekjen gitu karena sebelumnya kan dilaksanakan setiap tanggal 20 Desember, hanya saja kemungkinan ada perjalanan sehingga dipercepat dilaksanakan pada hari ini. Mungkin serah terimanya yang ditunda tetap tanggal 20 Desember," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik pimpinan dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029.

Pantauan Kompas.com di Istana, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024), Prabowo tampak melantik pimpinan dan dewas KPK yang baru itu.

"Keputusan Presiden nomor 161/P/2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan KPK dan keanggotaan Dewas KPK masa jabatan tahun 2024-2029," ungkap pembawa acara di lokasi.

"Dengan rahmat Tuhan YME, Presiden RI memutuskan, menetapkan, mengangkat pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 masing-masing, satu, Setyo Budiyanto sebagai ketua merangkap anggota. Dua, Fitroh Rohcahyanto, tiga, Ibnu Basuki Widodo, empat, Johanis Tanak, lima, Agus Joko Pramono masing-masing sebagai wakil ketua merangkap anggota," sambungnya.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengambilan sumpah jabatan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029. Pengambilan sumpah jabatan ini digelar di Istana Negara.

Pengucapan sumpah para anggota Dewan Pengawas KPK digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024). Selain Dewas KPK, Prabowo juga menyaksikan pengucapan sumpah jabatan 5 pimpinan KPK 2024-2029.

Lima Dewas KPK yang mengucapkan sumpah jabatan hari ini ialah

1.⁠ ⁠Wisnu Baroto2.⁠ ⁠Benny Jozua Mamoto3.⁠ ⁠Gusrizal 4.⁠ ⁠Sumpeno5.⁠ ⁠Chisca Mirawati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta dewan pengawas (dewas) KPK yang baru, pada Senin (16/12/2024) siang ini.

Berdasarkan informasi dari lingkungan Istana, pengucapan janji pimpinan dan Dewas KPK periode 2024-2029 itu akan dilakukan pada pukul 13.30 WIB.

Lalu, Prabowo akan melantik ketua harian dan sekretaris Dewan Pertahanan Nasional dan Gubernur Kalimantan Selatan.

Salah satu Wakil Ketua KPK terpilih Fitroh Rohcahyanto membenarkan dirinya akan dilantik siang ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris menilai, pimpinan KPK periode 2019-2024 tidak mempunyai nyali yang besar dalam memberantas korupsi.

"Apakah pimpinan itu ada atau memiliki nyali, mungkin ada, tapi masih kecil. Ke depan dibutuhkan pimpinan yang memiliki nyali besar dalam pemberantasan korupsi," kata Syamsuddin dalam Konferensi Pers Kinerja Dewas Pengawas Jilid I di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Syamsuddin lantas menyoroti riwayat kasus pelanggaran etik yang menyeret tiga Pimpinan KPK periode 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK)  menerima 188 laporan terkait pelanggaran etik yang melibatkan pegawai KPK selama periode 2019-2024 atau lima tahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan Anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam Konferensi Pers Kinerja Dewas Pengawas Jilid I di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Albertina mengatakan, pengaduan etik paling banyak diterima Dewas KPK pada tahun 2023 yaitu sebanyak 65 laporan, dan 1 di antaranya merupakan kasus Rumah Tanahanan (Rutan) KPK.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyampaikan laporan kinerjanya selama lima tahunan periode 2019-2024. Dewas menyebut ada tiga pimpinan KPK yang diberi sanksi oleh Dewas dalam kurun periode tersebut.

"Pimpinan dari 5 orang, 3 orang kena sanksi etik, 2 orang sanksi berat, dan 1 orang sanksi sedang," kata anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam konferensi pers di gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Albertina bersyukur anggota Dewas tidak pernah ada yang terkena sanksi. Padahal, kata dia, Dewas sering kali dilaporkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan lima calon dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan direkomendasikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan I DPR RI tahun sidang 2024-2025 pada Kamis (5/12/2024) yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi empat wakil ketua lainnya.

“Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 dapat disetujui?” tanya Puan di ruang rapat, Kamis.

Rapat paripurna DPR mengesahkan lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029 hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Lima anggota Dewas KPK selanjutnya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan turut dihadiri Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Rapat digelar di ruang paripurna kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan lima anggota Dewas KPK. Kemudian Ketua DPR Puan Maharani menanyakan apakah lima anggota Dewas KPK dapat disahkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna DPR penutupan masa sidang I tahun 2024-2025 pada Kamis (5/12/2024) diikuti oleh 308 dari 580 anggota dewan.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Hadir juga Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Sjamsurizal, dan Adies Kadir.

"Menurut catatan berdasarkan setjen DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani 308 orang, izin 27 orang sehingga 335 orang anggota dari 8 fraksi," kata Puan dalam rapat paripurna.