Dewan Pertahanan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com – Guna memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, gagasan membentuk Dewan Pertahanan Nasional dinilai perlu memiliki pengaturan yang jelas terkait kewenangan dan perannya.

Hal ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dengan lembaga-lembaga yang sudah ada, yang dapat menghambat efektivitas fungsinya.

"Kejelasan mengenai apakah Dewan Pertahanan Nasional hanya sebagai lembaga penasehat atau memiliki otoritas dalam proses pengambilan keputusan akan sangat membantu efektivitas fungsinya," kata Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam upaya memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, wacana pembentukan Dewan Pertahanan Nasional menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan.

Meski begitu, keberhasilan wacana ini tidak hanya bergantung pada struktur dan kewenangan internal, tetapi juga pada dukungan publik yang kuat dan berkelanjutan.

Untuk mendapatkan dukungan publik, diperlukan sosialisasi yang transparan mengenai fungsi dan tujuan pembentukan wadah itu.

“Dengan mengomunikasikan peran dan capaian Dewan Pertahanan Nasional secara berkala, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik terhadap upaya penguatan pertahanan ini,” kata Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan membentuk Dewan Pertahanan Nasional dianggap menghadirkan langkah baru dalam kebijakan pertahanan Indonesia.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menganggap wacana itu lebih dari sekadar lembaga tambahan di bidang pertahanan.

Menurut Fahmi, wacana berperan sebagai platform strategis yang menjembatani perspektif sipil dan militer dalam pengambilan keputusan.

“Dewan Pertahanan Nasional tampaknya dirancang mempertemukan pandangan sipil dan militer. Ruang dialog ini berpotensi memperkuat kebijakan pertahanan dengan pendekatan lintas perspektif yang lebih komprehensif,” kata Fahmi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membentuk Dewan Pertahanan Nasional tengah diproyeksikan sebagai langkah baru dalam menguatkan strategi pertahanan Indonesia dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan lintas perspektif.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, perumusan langkah implementasi yang jelas dan terstruktur akan sangat penting dalam menjadikan wadah itu sebagai platform kebijakan strategis.

“Komposisi keanggotaan yang seimbang, termasuk perwakilan sipil, militer, akademisi, dan pakar pertahanan, sangat krusial. Komposisi beragam ini akan memperkaya diskusi sekaligus memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan menyeluruh,” kata Fahmi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembentukan Dewan Pertahanan Nasional oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dinilai bukan sekadar langkah untuk mempercepat soliditas antara sipil dan militer.

Menurut Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang pertahanan Khairul Fahmi, Dewan Pertahanan Nasional juga bertujuan mempertemukan pandangan antara kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan strategis.

Fahmi menyampaikan, Dewan Pertahanan Nasional sebaiknya tidak hanya menjadi tempat harmonisasi, tetapi juga forum dialog yang memfasilitasi pemahaman bersama dalam kebijakan pertahanan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin berencana membentuk Dewan Pertahanan Nasional untuk memperkuat pertahanan negara.

Hal ini ia sampaikan sebagai pengarahan kepada jajaran pejabat eselon I, II, dan III Kementerian Pertahanan RI di Kampus Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/10/2024).

"(Ada rencana) membentuk Dewan Pertahanan Nasional, yang melihat aspek pertahanan dari paradigma yang heterogen, bukan homogen,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemenhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan isi arahan Menhan Sjafrie.