Digitalisasi

Di pelosok Konawe Kepulauan (Konkep), tepatnya di SMP Negeri 1 Wawonii Timur, kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar. Dari absensi barcode hingga pemilihan OSIS berbasis digital, sekolah ini menjadi bukti inovasi tetap bisa berkembang meski berada di daerah terpencil.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wawonii Timur Ansarullah Thamrin Mardhan mengenang masa-masa awal bertugas menjadi guru pada tahun 2015. Saat itu, ia masih mengabdi di SMPN 2 Wawonii Utara. Saat itu masih belum ada akses internet sehingga kegiatan pembelajaran berjalan monoton.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa tidak semua program pengajuan pemerintah daerah (pemda) disetujui untuk dilaksanakan pada tahun depan.

Hal ini disebabkan oleh adanya program prioritas yang harus dijalankan terlebih dahulu sesuai dengan visi dan misi pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk segera mempercepat pelayanan terintegrasi melalui sistem digitalisasi. Saat ini, Ditjen AHU memiliki 153 layanan dengan 72 yang sudah bisa diakses publik melalui sistem elektronik atau digital.

"Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Supratman saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam pidatonya di acara puncak peringatan HariAntikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan strategi utama dalam pemberantasan korupsi yang terbukti efektif di Indonesia.

Strategi yang terbukti efektif dilakukan pemerintah tersebut adalah melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi.

“Salah satu strategi utama pemberatasan korupsi yang telah terbukti efektif adalah dengan terus menerus melakukan perbaikan pada proses tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi dan reformasi sistemik pada aspek birokrasi pemerintah,” kata Budi Gunawan di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (9/12/2024).

Bisnis.com, BANDUNG — Aplikasi Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan akan memiliki fitur mutakhir yaitu deposit uang. Coretax sendiri direncanakan meluncur pada awal Januari 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan bahwa fitur deposit merupakan opsi pembayaran pajak. Dia meyakini wajib pajak akan semakin mudah membayar pajak jenis tertentu apabila menaruh uangnya terlebih dahulu di Coretax.

"Fungsinya untuk memitigasi karena perusahaan-perusahaan besar itu untuk dapat approval [persetujuan] pembayaran pajak itu jalannya panjang, sampai kadang-kadang lewat tuh jatuh tempo pembayarannya," jelas Dwi dalam acara Media Gathering di Bandung, Kamis (5/12/2024).