Direktorat PPA-PPO Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Anggota Kompolnas yang kini menjadi pemerhati kepolisian Poengky Indarti meminta agar Direktorat Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polri memberikan solusi terkait dengan mahalnya biaya visum pada korban kekerasan.

“Terkait biaya visum memang mahal,” kata Poengky kepada Kompas.com, Jumat (13/12/2024).

Oleh karena itu, Poengky menilai bahwa biaya visum bisa ditanggung oleh negara, baik melalui APBN atau APBD.

“Oleh karena itu harapannya biaya visum ditanggung APBN atau APBD, karena hasil visum akan menjadi bukti dalam perkara tersebut,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polri Brigjen Pol Desy Andriani mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk memperkuat upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Hal ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama dengan kementerian lembaga dan juga dengan seluruh stakeholder, para akademisi, praktisi, dan juga para Non-Governmental Organization atau NGO.

“Ini merupakan sebuah langkah baik untuk menjadikan ini sebuah ruang bersama bagi kita semua dalam memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan perempuan dan anak dan kelompok rentan lainnya,” kata Desy di Bareskrim Polri, Jumat (13/12/2024).