Dosen Asn

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meyakini, Presiden Prabowo bisa segera menyelesaikan persoalan tunjangan kinerja (tukin) dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Sebab, Presiden Prabowo selama ini memiliki perhatian besar terhadap sektor pendidikan.

"Tetap kami mendorong, mendesak agar segera dicairkan apapun solusinya. Dan saya meyakini Presiden akan menuntaskan melalui Mendikti," ujar Hadrian kepada Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

"Sebab Presiden Prabowo sangat konsen memperhatikan dunia pendidikan," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tunjangan kinerja (tukin) bagi para dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) tidak kunjung cair meski telah ditunggu selama lima tahun.

Menurut para dosen, pemerintah sudah berjanji akan mencairkan tukin mereka pada tahun 2025 ini, tetapi tidak kunjung terealisasi.

Mendengar keluhan tersebut, pemerintah pun mengupayakan agar tukin bagi para dosen ASN ini dapat segera cair.

"Tukin ASN Dikti ini, sekarang Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk implementasinya," kata Menko PMK Pratikno di Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, tunjangan kinerja (tukin) dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang tak kunjung cair dapat mempengaruhi kinerja mereka.

Oleh karenanya, ia mendesak pemerintah segera mencairkan tukin tersebut.

"Pastinya hal ini bisa memengaruhi kinerja serta semangat dosen dalam mendukung pendidikan tinggi," kata Hetifah kepada Kompas.com, Senin (13/1/2025).

Identifikasi dan penyelesaian masalah dengan langkah cepat dan transparan, menurut dia, perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas sektor pendidikan tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah mencairkan tunjangan kinerja (tukin) dosen berstatus ASN.

Hadrian mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima, Kemdikti Saintek telah mengajukan anggaran Rp 10 triliun untuk tukin dosen ASN, namun yang disetujui hanya Rp 2,5 triliun.

"Komisi X terus mendorong agar pembayaran tukin untuk ASN segera dicairkan. Kemdikti Saintek sudah mengusulkan anggaran tambahan Rp 10 triliun untuk pembayaran tukin, tapi infonya akan disetujui Rp 2,5 triliun," ujar Hadrian kepada Kompas.com, Senin (13/1/2025).