Dpr

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mewanti-wanti kepolisian tidak menggunakan dalih gangguan mental untuk mengupayakan George Sugama Halim bebas dari jeratan hukum.

Sebab, informasi yang didapatkan Komisi III DPR RI, tersangka penganiaya terhadap karyawati toko roti di Cakung, Jawa Timur itu selama ini masih bisa beraktivitas normal.

“Yang terpenting sebetulnya satu, status kejiwaan orang. Jangan sampai ada upaya-upaya untuk membebaskan tersangka dengan dalih kesehatan mentalnya ya,” ujar Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).

Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2025 yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPR (Selasa, 19/11) kembali menjelaskan watak laten lembaga parlemen yang problematik. Dari 41 RUU yang disepakati, legislasi tentang perampasan aset dan pembatasan uang kartal tidak masuk daftar. Padahal, kedua legislasi itu dipandang menjadi senjata pamungkas dalam menekan kejahatan terorganisasi. Tidak saja kasus korupsi, namun juga setiap tindakan kejahatan yang berdampak pada kerugian negara secara umum. Judi online, misalnya, ada 186 juta transaksi dengan total akumulasi dana mencapai Rp 327 triliun sepanjang 2023 (PPATK, 2024). Presiden Prabowo bahkan menyebut potensi kebocoran negara menembus Rp 981 triliun. Paradoks Berganda

Wakil Ketua (Waka) Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri menyampaikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat meningkatkan penerimaan negara. Kendati begitu, dia meminta pemerintah mencari cara lain untuk meningkatkan sumber penerimaan selain dari PPN.

"Nah terkait dengan isu PPN ini memang kalau hitung-hitungan, ini cara yang paling gampang sejujurnya (meningkatkan pendapatan negara)," kata Hanif dalam diskusi Insight Hub Vol 2 bertajuk ‘Wacana PPN 12%, Solusi Fiska atau Beban Baru bagi Masyarakat?’ yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/15/2024).

Isu soal royalti kembali mencuat setelah Gitaris sekaligus musisi Satriyo Yudi Wahono atau yang lebih dikenal dengan Piyu Padi Reborn mengungkapkan kekecewaannya karena hanya mendapatkan royalti musik sebesar Rp 125.000 pada tahun 2024 dari Lembaga Manajemen Kolektif Negara (LMKN). Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Group Discussion (FGD) mengenai Tata Kelola Royalti Musik beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi X DPR RI Verrell Bramasta menilai harus ada perbaikan dalam tata kelola royalti karena saat ini masih merugikan musisi. Ia pun berharap pemerintah dapat memberi atensi atas permasalahan ketimpangan yang terjadi dalam pengelolaan royalti musik ini.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyoroti cuaca ekstrem yang tengah melanda sejumlah daerah di Tanah Air belakangan ini. Ia meminta Pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur mitigasi kebencanaan demi menjaga keselamatan masyarakat.

"Kondisi alam belakangan ini semakin tidak menentu, sehingga negara dituntut lebih responsif dan tanggap dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Selain upaya mitigasi, kita harapkan ada antisipasi dari sisi infrastruktur kebencanaan," ujar Andi Iwan Darmawan Aras dalam keterangannya, Sabtu (14/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pemindahan narapidana di Indonesia ke negara asalnya atau transfer of prisoner.

Sebab, saat ini mulai banyak negara yang meminta Indonesia melakukan transfer of prisoner, setelah keputusan memindahkan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, yakni Filipina.

"Permintaan pemindahan narapidana oleh berbagai negara dapat menciptakan tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia,” ujar Pangeran dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/12/2024).

RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas jangka menengah 2025-2029 dan bukan prioritas di tahun 2025. Ahli hukum sekaligus aktivis antikorupsi Hardjuno Wiwoho menilai DPR harus melibatkan unsur masyarakat dalam membahas RUU Perampasan Aset.

"DPR harus melibatkan para ahli hukum dan masyarakat untuk memastikan RUU ini tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Hardjuno dalam keterangannya, Kamis (12/12/2024).

Ia menyebut bahwa keterlibatan masyarakat tentunya penting agar regulasi ke depannya akan menjadi transparan. Hal ini demi pemberantasan korupsi yang maksimal.

Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah menanggapi rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan ‘Gerakan Indonesia Bugar’ dengan menambah jam pelajaran hingga ekstrakurikuler olahraga di sekolah. Himmatul menilai program itu bisa menjadi wadah untuk menemukan dan mengembangkan bibit-bibit atlet.

"Saya mendukung program Gerakan Indonesia Bugar yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Program ini sejalan dengan ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan," kata Himmatul kepada wartawan, Rabu (11/12/2024) malam.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani, merespons permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) mengenai keterwakilan perempuan di DPR RI. Arsul mengaku tergelitik lantaran seringkali DPR RI disorot dibandingkan dengan lembaga legislatif lainnya.

Judicial review itu diajukan Koalisi Perempuan Indonesia hingga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Ada beberapa pasal di UU MD3 terkait keterwakilan perempuan di DPR yang mereka soroti.

Koalisi Perempuan Indonesia hingga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) mengenai keterwakilan perempuan di DPR RI. Mereka menyoroti proporsi distribusi anggota perempuan yang masih kurang di alat kelengkapan dewan (AKD) hingga pimpinan komisi.

Sidang perkara bernomor 169/PUU-XXII/2024 digelar di ruang panel 1, Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024). Sidang ini dipimpin oleh hakim MK Saldi Isra, didampingi Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.

KOMPAS.com - Industri tekstil di Indonesia sedang menghadapi masa-masa sulit dan berbagai tantangan besar. 

Kini, duka industri tekstil Indonesia bertambah setelah kebakaran besar melanda pabrik garmen PT Anugerah Abadi Magelang (AAM) di Desa Girirejo, Tempuran, Magelang, Minggu (8/12/2024). 

Kebakaran itu tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan, tetapi juga mengancam kesejahteraan ribuan pekerja dan masyarakat lokal. 

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, kebakaran itu semakin memperparah industri tekstil Tanah Air yang belakangan tengah lesu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong potensi kreatif Indonesia seperti batik agar lebih mendunia. Salah satu langkah yang dapat dilakukan misalnya seperti berkolaborasi dengan brand-brand fashion atau rumah mode dunia mulai dari Dior hingga Louis Vuitton (LV).

"Potensi ekonomi kreatif Indonesia ini sangat besar, sehingga butuh kebersamaan untuk menghasilkan gelombang atau dampak besar di pasar global," kata Evita Nursanty dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Menurutnya, kolaborasi produk unggulan Indonesia dengan brand global menjadi strategi penting untuk mempromosikan produk kreatif yang akan membawa UMKM semakin go internasional. Evita berharap pemerintah dapat memfasilitasi untuk membuka peluang agar UMKM Indonesia semakin dilirik pasar global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia meminta agar DPR RI menggunakan haknya, sepert hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat, untuk menyelidiki tanggung jawab kebijakan strategis polisi menyusul rentetan kasus kekerasan polisi sepanjang 2024 ini.

Salah satunya adalah evaluasi pemakaian senjata api. Teranyar, penggunaan senjata api secara tidak proporsional oleh Polri menewaskan Gamma, seorang remaja, di Semarang, Jawa Tengah.

"Pelaksanaan hak-hak DPR termasuk panggil Kapolri harus diarahkan pada evaluasi menyeluruh atas kebijakan penggunaan kekuatan dan juga senjata api maupun senjata ‘kurang mematikan’ sesuai prinsip HAM," kata Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, Senin (9/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyinggung soal politisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pernyataan resminya pada Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024.

Ia meminta penegakan hukum terkait korupsi berjalan secara adil dan transparan. Menurut Puan, korupsi adalah masalah genting yang harus diberantas dengan benar.

“Pemerintah, melalui KPK, harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Politisasi hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” kata dia dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat ada 45 anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 yang masuk dalam proses pergantian antar waktu (PAW) sejak sebelum pelantikan hingga sidang pertama. Mereka masuk dalam PAW karena sejumlah alasan.

Seperti halnya, Anggota DPR memilih untuk ikut Pilkada, ditunjuk menjadi Menteri dan Wakil Menteri hingga diberhentikan atau diminta mundur oleh partai. Peneliti Formappi, Lucius Karus, menyoroti PAW yang terjadi karena Anggota DPR memilih untuk ikut Pilkada atau mendapat posisi di pemerintahan.

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menyalurkan bantuan kepada korban bencana longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar), Jumat (6/12/2024).

Selain memberikan bantuan langsung, ia juga memfasilitasi penanganan kebutuhan darurat bagi korban bencana di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Cucun mengunjungi Desa Mekarsari, Sukabumi, yang terdampak bencana longsor dan pergeseran tanah sehingga mengalami kerusakan parah pada infrastruktur, termasuk jalan terputus.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah sepakat untuk menetapkan sistem pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tiga tarif yang berbeda atau multitarif.

Rencana ini bertujuan untuk menyederhanakan pengelolaan pajak sekaligus memberikan perlakuan yang lebih selektif terhadap berbagai jenis barang dan golongan masyarakat.

“Jadi kami melakukan koordinasi-koordinasi intensif dengan pihak pemerintah. Kemarin, sudah ketemu dengan Presiden. Hari ini, bertemu dengan pihak Kementerian Keuangan, untuk kemudian lebih mengerucutkan,” kata di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Pimpinan DPR menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hari ini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan hasil diskusi itu menentukan sejumlah komponen yang tidak akan dikenakan PPN, termasuk bahan makanan dan UMKM.

Pertemuan itu dihadiri Dasco, Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Wamenkeu Thomas Djiwandono, Wamenkeu Suahasil Nazara, dan Wamenkeu Anggito Abimanyu di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

"Jadi kami melakukan koordinasi-koordinasi intensif dengan pihak pemerintah. Kemarin sudah bertemu dengan presiden, hari ini bertemu dengan pihak Kementerian Keuangan," kata Dasco.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengunjungi lokasi pergeseran tanah di Desa Mekarsari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dia meminta pemerintah melakukan penataan ulang kawasan desa untuk mengatasi pergeseran tanah.

"Ini harus ada penataan terutama ya, Pemda Sukabumi harus koordinasi juga dengan stakeholder yang ada di kita ini terutama Kementerian PUPR untuk menata melihat bagaimana geospasial dari kontur tanah di sini," kata Cucun di Desa Mekarsari, Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/12/2024).

Cucun mengatakan Pemkab Sukabumi juga harus melihat ketersediaan anggaran jika perlu melakukan relokasi. Dia mengatakan perlu ada koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait masalah pergeseran tanah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau lokasi bencana tanah bergerak di Kampung Cisayar Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (6/12/2024).

Pantauan Kompas.com di lokasi, Cucun langsung disambut kepala desa setempat, serta jajaran dari BNPB dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Tampak di lokasi, retakan-retakan di area jalan serta rumah juga terdampak bencana tanah bergerak. Bencana ini membuat banyak warga harus mengungsi dari tempat tinggalnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, segala hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat harus direspons cepat oleh pemerintah.

Hal tersebut Prasetyo sampaikan usai Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pimpinan DPR untuk membahas pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen dan usulan menurunkan pajak bahan pokok pada Kamis (5/12/2024).

"Yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus direspons dengan cepat, sehingga hari ini Presiden bersama-sama dengan pimpinan di DPR mendiskusikan mengenai hal ini," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam rapat paripurna penutupan masa sidang akhir tahun. Dia menyoroti sejumlah permasalahan mulai dari PHK massal hingga Pilkada serentak.

Hal itu disampaikan Puan dalam pidato penutupan masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024). Sejumlah masalah yang disoroti adalah PHK massal, seleksi guru honorer, maraknya kasus anak berhadapan dengan hukum, pelaksanaan pilkada serentak, hingga kesiapan transportasi menghadapi perayaan Natal dan tahun baru (Nataru)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih untuk periode 2024-2029 dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Kelima Pimpinan KPK terpilih tersebut adalah Setyo Budiyanto, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo.

Tak hanya lima pimpinan KPK, DPR RI dalam kesempatan itu juga menetapkan lima Dewan Pengawas (Dewas) KPK terpilih, yakni Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen akan tetap berlaku pada 1 Januari 2025.

Meski demikian, penerapan PPN 12 persen itu hanya menyasar barang mewah, sehingga dampaknya diklaim tak akan dirasakan oleh masarakat kecil.

Hal tersebut Misbakhun sampaikan usai dirinya dan pimpinan DPR lain bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kami akan tetap ikut UU, bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di UU, yaitu 1 Januari 2025," ujar Misbakhun dalam jumpa pers di Istana, Kamis.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, yang kembali terpilih jadi pimpinan KPK tidak hadir dalam rapat paripurna DPR pengesahan pimpinan KPK. Ketua KPK terpilih, Setyo Budiyanto, mengatakan Tanak tidak hadir karena sedang melaksanakan agenda KPK di Bali.

"Satu calon pimpinan tidak hadir, Pak Johanis Tanak karena sedang melaksanakan agenda yang dilaksanakan oleh KPK di Denpasar, Bali," kata Setyo setelah disahkan menjadi pimpinan KPK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Perihal kegiatan itu, Setyo mengatakan telah dijadwalkan sejak lama, dan Tanak sendiri telah meminta izin tidak hadir di DPR secara resmi. Ketidakhadiran Tanak pun telah diizinkan oleh pimpinan Komisi III DPR.

JAKARTA KOMPAS.com - Pimpinan DPR RI merespons interupsi Anggota Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka meminta jajaran legislatif mengambil sikap tegas dengan mendorong pemerintah membatalkan rencana menaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

Usai mendengarkan interupsi Rieke, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa dirinya meyakini pemerintahan saat ini menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, terutama untuk memberikan kesejahteraan rakyat.

“DPR RI tentu saja meyakini bahwa pemerintahan baru akan menjalankan tugasnya dengan sebaik baiknya untuk kesejahteraan rakyat, dan pastinya insyaallah tahun 2025 akan ada kejutan baru dari pemerintahan yang baru. Karenanya mungkin pak pimpinan akan menanggapi lagi. Pak Dasco?” kata Puan dalam rapat paripuna, Kamis (5/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat untuk membangun Indonesia dalam persaudaraan.

Hal itu disampaikan merespons sikap Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman yang dianggap menghina tukang es teh di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

“Marilah kita membangun Indonesia dengan saling menghormati, saling menghargai, jangan saling merendahkan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

“Namun, bangunlah Indonesia dengan rasa persaudaraan, tanpa saling merendahkan,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPK terpilih periode 2024-2029 Setyo Budiyanto belum mau banyak komentar soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Setyo menegaskan masih akan menunggu proses yang bergulir di DPR RI soal RUU Perampasan Aset.

"Undang-Undang Perampasan Aset, kan pemerintah sudah mengirimkan ke DPR RI, itu kan bagian dari pada politik hukum, kita melihat saja gitu, kita menunggu, kami menunggu saja gitu ya," kata Setyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi ramai kritik hingga desakan pencopotan terhadap utusan khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman. Dasco mengatakan DPR telah menerima aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah.

"Yang pertama, kita sudah lihat di media sosial bahwa yang dilakukan itu memang benar dilakukan yang bersangkutan dan yang bersangkutan sudah minta maaf kepada Pak Sunhaji. Ya, kepada Pak Sunhaji," ujar Dasco di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Rapat paripurna DPR mengesahkan lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029 hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Lima anggota Dewas KPK selanjutnya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan turut dihadiri Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Rapat digelar di ruang paripurna kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan lima anggota Dewas KPK. Kemudian Ketua DPR Puan Maharani menanyakan apakah lima anggota Dewas KPK dapat disahkan.