DPR

Komisi II DPR RI periode 2019-2024 meraih rekor MURI terkait pembuatan undang-undang terbanyak pasca reformasi. Total ada 160 undang-undang diciptakan dalam waktu 5 tahun penugasan.

Acara digelar di ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Acara dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang juga Ketua Komisi II DPR RI periode 2019-2024 hingga Wakil Ketua Komisi II 2024-2029 Bahtra.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengikuti rapat perdana bersama Komisi I DPR hari ini. Dalam rapat itu, Meutya menyampaikan soal perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.

"Amanah tema pertama yaitu program jangka pendek. Dalam pemerintahan baru perubahan nomenklatur dari Kementerian Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menuntut dilakukannya beberapa kegiatan prioritas dalam jangka pendek," kata Meutya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menghadiri rapat perdana di Komisi I DPR RI. Meutya mengaku tegang meski sering memasuki ruangan rapat tempatnya memimpin komisi pada periode lalu.

"Ya pindah tempat duduk saja, tapi tetap deg-degan. Biasanya yang nanya, ini yang jawab. Doain aja mudah-mudahan lancar," kata Meutya setibanya di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ketua Komisi I DPR periode 2019-2024 itu menjelaskan agenda rapat hari ini membahas program kementerian pada jangka pendek serta persiapan menjelang gelaran Pilkada 2024. Namun, Meutya mengaku siap menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan para legislator di luar topik tersebut.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengatakan kementeriannya mencatat jumlah anggota DPR atau legislator perempuan periode 2024-2029 naik. Pada periode saat ini, legislator perempuan di Senayan berjumlah 127 orang.

Hal itu diutarakan Arifatul saat membuka acara seminar ‘Srikandi Perempuan dalam Kancah Politik Keterwakilan Perempuan dalam Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI 2024-2029’ di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Seluruh tahapan Pemilihan Umum 2024 telah dilaksanakan. Pada tanggal 1 Oktober 2024, para anggota legislatif terpilih telah dilantik. Dalam perspektif keterwakilan perempuan pada lembaga DPR RI, kita mencatat bahwa terdapat tren kenaikan keterwakilan perempuan di parlemen," kata Arifatul saat sambutan daring.

Mukhamad Misbakhun mendapat ucapan selamat dari Menkeu Sri Mulyani usai resmi menjadi Ketua Komisi XI DPR RI. Misbakhun dan Sri Mulyani berbalas kata siap bersinergi.

"Selamat atas terpilihnya Pak Misbakhun sebagai Ketua Komisi XI DPR. Semoga terus terjalin kerja sama yang baik dengan Kemenkeu ya Pak. Salam," demikian disampaikan Menkeu Sri Mulyani melalui pesan WA kepada Misbakhun pada Jumat, 2 November 2024 seperti dilihat wartawan pada Selasa (5/11/2024).

Komisi XI DPR membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan. Salah satu stakeholder di pemerintahan adalah Menteri Keuangan. Misbakhun pun membalas pesan Sri Mulyani lima menit kemudian.

DPR RI menyetujui naturalisasi tiga pemain sepakbola keturunan Indonesia, yakni Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna.

Rapat soal naturalisasi ini digelar di ruang paripurna, gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco meminta persetujuan langsung kepada rapat paripurna mengenai naturalisasi ketiga pesepakbola itu. Rapat menyatakan setuju.

"Marilah kita memasuki acara rapat tunggal rapat parpipurna Dewan hari ini yaitu persetujuan dengan pengambilan keputusan," ujar Dasco.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI menyetujui usulan Basuki Hadimuljono menjadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Selasa (5/11/2024).

Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“DPR RI dapat memahami dan menerima usulan calon kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme berlaku,” ujar Dasco di ruang rapat, Selasa.

Sebelumnya rapat paripurna, kata Dasco, pembahasan mengenai calon Kepala Otorita IKN juga sudah dilakukan dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui naturalisasi terhadap pemain sepak bola Kevin Diks, Noa Johanna, dan Estella Raquel dalam rapat paripurna, Selasa (5/11/2024).

Dengan demikian, ketiga pesepakbola itu akan mendapat status kewarganegaraan Indonesia atau WNI dan bakal bermain di Timnas Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Komisi X dan XIII sebelumnya juga telah menyepakati persetujuan pemberian kewarganegaraan kepada 3 orang tersebut.

DPR RI menggelar rapat paripurna berisi agenda pengesahan pemberian kewarganegaraan kepada tiga pemain sepakbola keturunan Indonesia, yakni Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij. Ada 292 anggota DPR yang menghadiri rapat paripurna tersebut.

Rapat soal naturalisasi ini digelar di ruang rapat paripurna, gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco mulanya menyampaikan ucapan dukacita atas musibah bencana alam yang terjadi belakangan. Dia kemudian membacakan jumlah kehadiran rapat.

KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di ruang rapat Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2024). 

Raker tersebut merupakan rapat perdana Menteri Hukum bersama DPR sejak pembentukan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam raker itu, Supratman dan anggota Komisi III membahas fokus kerja Kementerian Hukum pascapemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang kini menjadi anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly, menyampaikan dua hal dalam rapat kerja komisi bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Pertama, Yasonna meminta agar pemerintah tidak lagi membuat undang-undang secara kejar tayang dan menjadikan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebagai lembaga titipan undang-undang tersebut.

"Karena Pak Menteri ini mantan Ketua Baleg, kita sering membahas undang-undang bersama, ada keinginan untuk pembahasan undang-undang ke depannya lebih dalam, tidak kejar tayang karena potensialnya bisa menimbulkan banyak soal,” kata Yasonna.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI menetapkan susunan Komisi XII untuk periode 2024-2029. Anggota Fraksi Golkar, Bambang Pattijaya ditunjuk sebagai ketua komisi.

Penetapan itu dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam rapat pengambilan keputusan di Komisi XII pada Senin (4/11/2024).

“Jadi komposisinya tadi ketua dari Fraksi Golkar, Pak Bambang Pattijaya,” ujar Adies saat ditemui usai rapat di Gedung DPR RI, Senin.

Sedangkan untuk 4 posisi wakil ketua Komisi XII menjadi jatah Fraksi PDI-P, Gerindra, Nasdem dan PAN.

Komisi XII DPR akhirnya menetapkan jajaran pimpinan setelah dua rapat tak kunjung menetapkan pimpinan komisi. Bambang Patijaya dari Fraksi Partai Golkar ditetapkan menjadi Ketua Komisi XII DPR periode 2024-2029.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi XII DPR yang sebelumnya merupakan ruang Komisi VII DPR di gedung Nusantara I MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Rapat dihadiri Wakil Ketua DPR, Adies Kadir.

"Ya kan jadi komposisinya kan tadi dari Fraksi Golkar, Pak Bambang Patijaya, kemudian dari PDIP Pak Dony Oekon, dari Gerindra Bambang Hariyadi, dari NasDem Pak Sugeng Suparwoto, dari PAN Ibu Putri. Itu komposisinya sudah, dan mereka sudah mengajukan nama semua," kata Adies usai rapat penetapan pimpinan.

Komisi I DPR menggelar rapat perdana di periode ini bersama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Rapat itu berisi agenda program 100 hari kerja pertama dan persiapan gelaran Pilkada 2024 serentak.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi I DPR, gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Rapat digelar secara tertutup.

Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa salah satu isi pembahasan rapat mengenai pemetaan potensi daerah rawan menjelang gelaran Pilkada 2024. Herindra, kata Muzani, menyampaikan pemetaan daerah dengan potensi kerawanan ringan dan sedang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly mengakui adanya praktik "titip-menitip" rancangan undang-undang (RUU) antara pemerintah dan DPR.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh mantan Menteri Hukum dan HAM itu dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Senin (4/11/2024).

Yasonna berharap agar ke depan tidak ada lagi RUU yang dibahas secara kilat atau "kejar tayang".

"Saya ikut serta dalam pemerintahan 10 tahun kurang 3 bulan, jadi saya tahu benar soal kejar tayang ini," sebut politikus PDI-P itu.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI. Dalam RPD tersebut, Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa (Ifan) mendorong adanya Instruksi Presiden untuk peta jalan pengawasan kemitraan UMKM.

Dalam RPD yang digelar, Kamis (31/10) kemarin, ia juga mendorong pembentukan lembaga koordinasi kemitraan nasional sebagai salah satu fokus pemerintahan di bidang perekonomian melalui rancangan kebijakan pembangunan untuk lima tahun mendatang guna mencapai pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX DPR RI disebut akan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan serikat pekerja terhadap Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Adapun dalam putusannya, MK meminta agar sejumlah pengaturan terkait ketenagakerjaan dilakukan oleh pembentuk undang-undang melalui UU Ketenagakerjaan yang terpisah dari UU Ciptaker.

Namun, pihak DPR kini masih menunggu salinan putusan resmi dari MK.

"Keputusan final dan dokumen asli dari MK belum kami terima, maka kami belum bisa memberikan keputusan lebih lanjut, yang pasti tentu akan segera kami tindak lanjuti," ucap anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani, kepada Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usulan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru. Baleg akan mempelajari terlebih dulu putusan tersebut.

"Kami pelajari dulu ya putusan MK. Sekaligus koordinasi dengan pemerintah. Prinsipnya, kita akan sesuaikan segera," kata Wakil Ketua Baleg Fraksi PKB Iman Syukri kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Iman lalu berbicara peluang RUU Ketenagakerjaan masuk ke daftar Prolegnas. Menurutnya, hal itu memungkinkan terjadi jika pemerintah telah siap.

"Nunggu kesiapan pemerintah karena yang nyusun dari mereka," ujarnya.

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong Rumah Sakit Daerah Idaman (RSDI) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pelayanan di RSDI Kota Banjarbaru adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar.

"Saya bangga melihat perkembangan RSDI yang pesat dan sudah menjadi rumah sakit idaman masyarakat. Namun, ingatlah bahwa pelayanan kesehatan adalah kunci utama sebuah rumah sakit, jadi jangan sampai diabaikan," ujar Cucun saat kunjungan kerja ke RSDI Kota Banjarbaru, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Adies Kadir mengungkapkan, pimpinan Komisi XII periode 2024-2029 bakal ditetapkan paling lambat pekan depan.

Saat ini, lanjut Adies, pimpinan DPR RI masih menunggu usulan daftar ketua dan wakil ketua Komisi XII dari fraksi yang mendapat jatah pimpinan komisi.

“Mudah-mudahan doakan saja minggu depan (ditetapkan). Kita juga enggak mau lama lama, bisa lah minggu depan. Kita kan tinggal tunggu masuknya daftar-daftar pimpinan dari partai-partai, kan baru seminggu. Tapi insya allah minggu depan sudah selesai,” ujar Adies kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan apakah Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang harus disusun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bakal sejalan dengan program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar Adies Kadir saat merespons putusan MK yang memerintahkan legislatif dan eksekutif membentuk UU Ketenagakerjaan baru paling lama 2 tahun.

“Kita di legislatif ini di DPR Senayan kan harus selalu siap ya. Mau 2 tahun, 3 tahun, setahun, mau 6 bulan, mau 2 bulan, mau sebulan juga kalau memang harus itu ya kita juga (harus siap),” ujar Adies kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal menggelar rapat untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengabulkan sebagian gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menjelaskan, pimpinan parlemen sudah mengetahui poin-poin putusan MK atas gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dkk, tetapi perlu membahasnya lebih lanjut.

“Kita ini kan harus membicarakan dulu ya kan, poin-poin nya juga baru tadi keluar dari website. Jadi nanti kita akan bicara dengan teman-teman dan pimpinan lain,” ujar Adies saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menanggapi usulan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuat UU Ketenagakerjaan baru terpisah dari UU Cipta Kerja. Adies mengatakan DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama pemerintah.

"Bukan hanya di legislatif, terkait dengan undang-undang kan itu persetujuan antara pemerintah dan DPR, jadi harus ada pembicaraan dulu antara pemerintah dan DPR. Ada kajian-kajian akademis dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat," kata Adies di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan perubahan diksi perampasan aset menjadi pemulihan aset. Kendati demikian, Doli menyebut secara garis besar dirinya mempunyai komitmen memberantas korupsi di Indonesia.

"Ya makanya tergantung isinya, tergantung isinya apa gitu loh. Kan intinya tadi judul besarnya kita mau menunjukkan bahwa kita ini punya komitmen untuk memberantas korupsi. Kan itu judul besarnya kita mau menunjukkan bahwa kita ini punya komitmen pemberantasan korupsi," kata Doli kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya mengatakan bahwa Indonesia bisa belajar tentang penegakan hak asasi manusia (HAM) dari Korea Selatan.

Hal itu disampaikan Willy kepada Menteri HAM dan Wakil Menteri HAM, sesaat sebelum memulai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Nah, tadi sebelum mulai forum saya sempat ngobrol sama Pak Menteri dan Pak Wamen. Kita bisa belajar di Korea Selatan. Jadi jangan hanya nonton drakor saja. Bagaimana proses apresiasi penegakan HAM yang luar biasa biar kemudian masyarakat kita tidak amnesia," kata Willy ditemui usai rapat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang (UU), untuk membuat UU Ketenagakerjaan.

Perintah ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangan putusan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dkk.

"Pembentuk undang-undang segera membentuk undang- undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023," kata Enny dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan diksi ‘perampasan’ dalam nama RUU Perampasan Aset yang saat ini didorong untuk masuk Prolegnas 2025. Doli mengatakan sebenarnya saat ini telah ada undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

"Undang-undang apa yang penting, nah kalau berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kita sudah punya UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), UU Tipikor misalnya," kata Doli dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan LBH Apik, JPPR, dan ICJR, di kompleks parlemen RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku bakal melaporkan usulan DPR RI soal rencana merevisi 8 Undang-Undang (UU) terkait sistem politik dan pemilu ke Presiden Prabowo.

Menurut Tito, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghargai ide DPR RI untuk merevisi 8 UU terkait sistem politik dan pemilu menggunakan metode omnibus law.

“Kami, Kemendagri, menghargai ide dari teman-teman di DPR untuk melakukan revisi terhadap sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan sistem politik,” ujar Tito kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengusulkan penerapan sistem ganjil genap di Pelabuhan Merak, Banten, saat masa liburan untuk mencegah potensi antrean panjang. Dia mengatakan sistem ganjil genap telah dilakukan di Tol Trans Jawa saat mudik Lebaran dan dapat mengurai kepadatan.

"Kita pernah menjalankan ganjil genap dan sukses untuk Tol Trans Jawa," kata Sudjatmiko di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis (31/10/2024).

Dia mengatakan sistem ganjil genap dapat membatasi jumlah kendaraan yang akan menyeberang. Dia mengatakan hal itu dapat mengurangi antrean kendaraan yang hendak menyeberang dari Jawa ke Sumatera.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) belajar dari Korea Selatan (Korsel) terkait penegakan nilai HAM di masyarakat. Willy berkelakar agar Kementerian HAM tak cuma menonton drama Korea (drakor) saja.

"Nah, tadi sebelum mulai forum, saya sempat ngobrol sama Pak Menteri dan Pak Wamen. Kita bisa belajar di Korea Selatan. Jadi jangan hanya nonton drakor saja. Bagaimana proses apresiasi penegakan HAM yang luar biasa biar kemudian masyarakat kita tidak amnesia," ujar Willy seusai rapat Komisi XIII di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).