DPR 2024-2029

Kelakar Nusron Tak Ada Anggota Perempuan di Rapat Perdana Bareng Komisi II DPR

Kelakar Nusron Tak Ada Anggota Perempuan di Rapat Perdana Bareng Komisi II DPR

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid berkelakar soal tidak adanya anggota dewan perempuan yang mengikuti rapat perdana bersama Komisi II DPR RI.

Nusron menyorot ini saat akan mengakhiri paparannya di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Selanjutnya saya serahkan ke bapak ketua dan bapak pimpinan serta bapak ibu anggota semua. Ini kok mohon maaf, ini kok anggotanya tidak ada wanitanya sama sekali," kata Nusron di rapat.

Respons Menteri PPPA soal Pimpinan Komisi VIII DPR Hanya Diisi Laki-Laki

Respons Menteri PPPA soal Pimpinan Komisi VIII DPR Hanya Diisi Laki-Laki

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi angkat bicara soal pimpinan Komisi VIII DPR RI yang seluruhnya diisi oleh laki-laki.

Hal ini diungkap Arifatul setelah menggelar rapat perdana bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Hmm saya dapat informasi bahwa ketua komisinya laki-laki ya, ini sensitif gender enggak ya kira-kira gitu ya," kata Arifatul.

Adapun Ketua Komisi Komisi VIII adalah Marwan Dasopang dari Fraksi PKB. Sementara empat wakilnya ada Ansory Siregar dari PKS, Singgih Januratmoko dari Partai Golkar, Abidin Fikri dari PDI-P dan Abdul Wachid dari Partai Gerindra.

Anggota Baleg Minta DPR Tak Lagi Jadi Lembaga untuk Titip Undang-undang

Anggota Baleg Minta DPR Tak Lagi Jadi Lembaga untuk Titip Undang-undang

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta agar alat kelengkapan dewan itu tak lagi hanya mengurusi pembuatan undang-undang berbau "titipan".

Dalam rapat perdana Baleg yang membahas evaluasi kinerja periode sebelumnya, Saleh mengungkit bagaimana rancangan undang-undang (RUU) yang beraroma titipan lebih banyak disahkan ketimbang RUU dalam program legislasi nasional (prolegnas) justru tidak selesai dibahas.

"Karena itu kita ini mengimbau kepada kita ini, tolong yang program legislasi nasional yang sudah disepakati, terutama yang antara kita dengan pemerintah ini, menjadi betul-betul program legislasi yang betul-betul memang kita perjuangkan," kata Saleh, Senin (28/10/2024).