Dpr Ri

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Kholid, menyoroti RUU Perampasan Aset yang kerap diusulkan untuk masuk Prolegnas 2024-2029. Pihaknya ingin mendalami dampak menyeluruh dari RUU Perampasan Aset terhadap tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Kholid dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg dengan Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan. Ia menyoroti indeks persepsi korupsi di Indonesia yang stagnan.

KUPANG, KOMPAS.com - Inspektur Polisi Dua (Ipda) Rudy Soik membantah pernyataan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga serta anggota DPR RI Mangihut Sinaga.

Bantahan ini disampaikan Rudy dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Komisi III DPR RI, di Jakarta, pada Senin (28/10/2024) kemarin.

Dalam rapat tersebut, Kapolda NTT menuduh Rudy pernah melontarkan kalimat, "Tuhan pun akan dilawan."

Sementara, Mangihut Sinaga menuduh Rudy terlibat dalam praktik perminyakan kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan kembali membahas usulan sembilan Rancangan Undang-Undang yang masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025—2029. Beberapa rancangan yang membutuhkan kepastian penyusunan seperti RUU tentang Penghapusan Piutang Negara dan RUU tentang Keuangan Negara.

Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Senin (28/10/2024), Komisi XI diketahui mengusulkan sembilan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas 2025—2029.

Kendati demikian, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menjelaskan bahwa sembilan RUU tersebut merupakan usulan dari Komisi XI periode sebelumnya.

KOMPAS.com - Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda 2024, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengajak pemuda Indonesia untuk berkontribusi dalam kemajuan ekonomi, pendidikan, dan sosial guna menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi.

"Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, pemuda harus dipersiapkan untuk menjadi generasi yang tangguh dan kompetitif," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Puan menekankan, pendidikan karakter penting bagi generasi muda, mengingat masih banyak masalah yang terjadi di Indonesia akibat kurangnya pendidikan karakter.

KOMPAS.com - Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Willy Aditya mengatakan, pihaknya tengah bersiap menentukan beberapa undang-undang (UU) yang akan menjadi prioritas Komisi XIII ke depan.

Namun, Komisi XIII masih akan menunggu dan memastikannya setelah melakukan rapat kerja dengan para mitra. 

Namun, beberapa UU yang kemungkinan akan menjadi pembahasan ke depan adalah UU mengenai hak asasi manusia (HAM) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta perampasan aset.

“Kementerian HAM kan masih peraturan presiden (perpres). Waktu itu BPIP kan sempat kami inisiasi, terus mandek, ya. Nanti kami akan tinjau ulang dan beberapa hal yang lain,” ujarnya.

Komisi XII DPR masih belum kunjung memiliki jajaran pimpinan sampai saat ini. Dua kali menggelar rapat pimpinan, tetapi kesepakatan soal penetapan figur ketua komisinya masih urung diputus.

Sebagai informasi, kursi Ketua Komisi XII DPR merupakan jatah Golkar berdasarkan penetapan jatah kursi yang telah diketok dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (22/10/2024) pekan lalu.

Tepat setelah rapat paripurna itu digelar, tiap komisi dan badan di DPR langsung melaksanakan penetapan pimpinan. Sebanyak 12 komisi, kecuali Komisi XII DPR, telah menetapkan pimpinannya saat ini.

Komisi XII DPR kembali menggelar rapat dengan agenda penetapan pimpinan untuk periode 2024-2029. Namun pimpinan belum kunjung ditetapkan hingga rapat ditutup.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi XII DPR, gedung Nusantara I MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024) sekitar pukul 16.10 WIB. Rapat digelar secara tertutup.

Rapat itu dihadiri pimpinan DPR. Ialah Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang hadir dalam rapat.

Rapat berlangsung sekitar kurang lebih satu jam. Setelah rapat ditutup, pimpinan komisi belum ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR mengusulkan sembilan Rancangan Undang-undang alias RUU untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025—2029, termasuk RUU tentang Penghapusan Piutang Negara dan RUU tentang Keuangan Negara.

Usulan tersebut terungkap dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (28/10/2024). Dalam rapat tersebut, setiap alat kelengkapan dewan DPR mengusulkan usulan RUU yang ingin dimasukkan ke dalam Prolegnas 2025—2029, termasuk Komisi XI yang mengawasi soal pembangunan, keuangan, hingga moneter negara