DPR

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kementeriannya tengah berfokus pada beberapa agenda politik jangka pendek, salah satunya gelaran pilkada. Terkait ini, Tito mengatakan telah memberi penugasan khusus kepada salah satu wakil menteri (wamen)-nya, Bima Arya Sugiarto.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat digelar di ruang Komisi II DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Tito mulanya menyampaikan sejumlah dirjen di kementeriannya tengah bertugas menjadi penjabat (Pj) di daerah.

"Kami bagi tugas karena Dirjen Dukcapil sekarang lagi Pj Gubernur DKI saya minta untuk beliau (Bima Arya) menjadi Koordinator Pengawas Kedukcapilan," kata Tito.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengikuti rapat perdana di Komisi II DPR periode ini. Rapat itu berisi agenda perkenalan.

Rapat digelar di ruang Komisi II DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda.

Tito mengajak dua Wamendagri dalam rapat itu. Kedua Wamendagri itu ialah Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk.

Terdapat sejumlah anggota DPR baru dan petahana di komisi yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur tersebut. Mereka memperkenalkan diri dan mengucapkan selamat kepada menteri dan wamen di kabinet yang baru.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengikuti rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI pagi ini. Pigai sempat bercanda saat menyapa PKS yang disebutnya selama ini menjadi oposisi bersama dirinya.

Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

"Yang saya banggakan, saya hormati. Saya betul-betul hormat karena saya ini aktivis ya, sebelum saya sapa Bapak/Ibu sekalian. Saya ini aktivis HAM, HAM itu di ujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat," kata Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat dituntaskan pada periode 2024-2029.

Penyelesaian RUU penyiaran, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan, menjadi sangat penting dan krusial karena waktu pembahasannya yang sudah sangat lama.

“Ini sudah tertunda berapa tahun? 15 tahunan ya tertunda. Mudah-mudahan menjadi legacy (peninggalan) bagi DPR RI di periode ini, insya allah,” kata pria yang karib disapa Aher ini dalam acara Indonesia Broadcasting Conference 2024, Rabu (30/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Cucun mendorong semua stakeholder bekerja sama mencari jalan terbaik mengantisipasi dampak putusan pailit tersebut.

"DPR tentu saja merasa prihatin atas putusan pailit terhadap Sritex. Yang paling utama kita harus pastikan adanya misi penyelamatan bagi puluhan ribu pekerja dari dampak putusan ini. Jangan sampai terjadi badai PHK," kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024)

KOMPAS.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Iman Adinugraha menyampaikan keprihatinannya atas putusan pailit yang dialami PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), sebuah perusahaan tekstil ternama di Indonesia. 

Untuk diketahui, Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang mempekerjakan lebih dari 50.000 tenaga kerja. 

Menurutnya, situasi pailit ini tidak hanya berdampak pada industri tekstil nasional, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial di kawasan tempat Sritex beroperasi, terutama di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi NasDem Muslim Ayub menyampaikan pandangannya soal revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Ayub mengusulkan pemilu diadakan tiap 10 tahun sekali.

Hal itu disampaikan Ayub dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR bersama Komnas HAM, Perludem dan AMAN di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Kalau berbicara pemilu ini saya rasa apa pun aturan yang kita lakukan ke depan, apa pun RUU yang sudah kita sahkan nanti, kapan pun tidak akan terhindar dari money politics. Itu udah pasti," kata Ayub.

JAKARTA, KOMPAS.com– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengajukan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029.

Usulan ini mencakup RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, mengatakan, ketiga RUU tersebut penting untuk segera disahkan demi memperkuat perlindungan HAM di Indonesia, misalnya RUU KUHAP yang akan mengatur tata cara penanganan pidana dari hulu hingga hilir.

Komnas HAM menghadiri rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR yang membahas penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro meminta DPR memasukkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam Prolegnas.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) itu digelar di ruang rapat Baleg DPR, gedung Nusantara I MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Rapat itu juga dihadiri oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pihaknya ingin fokus untuk menyelamatkan nasib para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

Ia menekankan, DPR RI bakal ikut mengawal upaya pemerintah untuk menyelamatkan nasib para pekerja.

“DPR tentu saja merasa prihatin atas putusan pailit terhadap Sritex, yang paling utama kita harus pastikan adanya misi penyelamatan bagi puluhan ribu pekerja dari dampak putusan ini. Jangan sampai terjadi badai PHK,” ujar Cucun dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dinilai terlalu kecil dan tak sebanding dengan tugasnya.

Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi efektivitas BNPT dalam menjalankan tugasnya mencegah kemunculan paham-paham radikal di antara masyarakat.

Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung pada Rabu (30/10/2024), Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Nasdem Muslim Ayub pun mendorong peningkatan anggaran untuk BNPT RI.

“Ini tugas kita ini. Terutama bagi kita Komisi XIII. Kita harus pertahankan juga mereka. Mereka harus kita beri anggaran yang maksimal,” ujar Ayub di Gedung DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI hari ini. Saat rapat, mik Nusron sempat mati.

Rapat kali ini merupakan rapat perdana Nusron dengan Komisi II DPR RI. Dia akan menjelaskan soal rencana strategis Kementerian ATR/BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). Rapat juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi angkat bicara soal pimpinan Komisi VIII DPR RI yang seluruhnya diisi oleh laki-laki.

Hal ini diungkap Arifatul setelah menggelar rapat perdana bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Hmm saya dapat informasi bahwa ketua komisinya laki-laki ya, ini sensitif gender enggak ya kira-kira gitu ya," kata Arifatul.

Adapun Ketua Komisi Komisi VIII adalah Marwan Dasopang dari Fraksi PKB. Sementara empat wakilnya ada Ansory Siregar dari PKS, Singgih Januratmoko dari Partai Golkar, Abidin Fikri dari PDI-P dan Abdul Wachid dari Partai Gerindra.

KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memecah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menjadi tiga kementerian.

Ketiga kementerian itu, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Kementerian Kebudayaan. 

Menanggapi hal itu, Hetifah menekankan pentingnya mempertimbangkan efisiensi anggaran terkait pemisahan pada setiap kementerian tersebut. 

“Kami berharap perubahan ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan membuat alokasi anggaran lebih efektif,” ujarnya melansir dpr.go.id, Selasa (29/10/2024).

KPK mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menangkap mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar yang menjadi perantara atau ‘makelar’ untuk mengurus kasasi Ronald Tannur, dan menemukan uang berjibun hampir Rp 1 triliun. Untuk mencegah kasus seperti itu terulang, KPK mendorong agar RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI.

"Bahwa selain RUU Perampasan Aset, kita juga mendorong terkait Rencana Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal di DPR," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti penggunaan dana desa. Lasarus mengatakan banyak desa yang telah menerima dana desa, tapi tidak mengalami perkembangan.

Hal itu disampaikan Lasarus dalam rapat kerja bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Mulanya, Lasarus menyampaikan penggunaan dana desa kerap kurang optimal.

"Apakah seluruh desa yang menerima dana desa ini pernah dilakukan survei terjadi peningkatan pembangunan atau tidak. Kemudian penggunaan dana ini optimal atau tidak," kata Lasarus.

Komisi V DPR menggelar rapat bersama mitra kerja kementerian dan lembaga. Rapat itu merupakan rapat perdana Komisi V DPR pada periode 2024-2029.

Rapat kerja perdana dengan menteri dan wakil menteri ini digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR, Lasarus.

Hadir dalam rapat itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Mauarar Sirait, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai kebijakan yang baik dari menteri sebelumnya harus dilanjutkan oleh menteri di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Hetifah merespons permintaan eks Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim yang meminta program Merdeka Belajar tetap dilanjutkan.

"Ya tentu saja satu kebijakan yang mungkin menjadi unggulan dari kementerian sebelumnya, jika itu ada hal-hal positif kalau menurut kami, tentunya harus dipertimbangkan untuk dilanjutkan," kata Hetifah di Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (BEM FISIP Unair) sempat dibekukan setelah membuat sindiran terkait pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan jangan membatasi mahasiswa berorganisasi.

"Kita berharap kebebasan ini tidak dibatasi ya kebebasan berorganisasi di kalangan mahasiswa ini ke depan," kata Hetifah di gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024).

Dia mengatakan pihak kampus bisa saja memberikan teguran dan masukan. Dia menegaskan organisasi mahasiswa tak boleh dibekukan gara-gara berpendapat atau mengkritik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati mengatakan, pihaknya segera memanggil Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita untuk membahas terkait industri tekstil yang belakangan mengalami beragam masalah.

Terkini, diketahui bahwa salah satu perusahaan tekstil raksasa di Indonesia, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, dinyatakan pailit.

Sara, sapaan akrab Rahayu Saraswati mengakui jika saat ini masalah tekstil di Indonesia begitu banyak.

"Kami di Komisi VII akan segera melakukan RDP (rapat dengar pendapat) dengan Menteri Perindustrian untuk juga ikut serta menyelesaikan permasalahan," kata Sara ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, langkah DPR yang tidak memasukkan  Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam daftar usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 sangat mengecewakan publik.

"Kabar bahwa hingga saat ini Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset belum dimasukkan ke dalam program legislasi nasional 2025-2029 tentu sangat mengecewakan bagi publik," kata Peneliti ICW Diky Anandya saat dihubungi, Selasa (29/10/2024).

Diky mengatakan, seluruh anggota DPR harus memahami bahwa RUU Perampasan Aset merupakan instrumen yang penting untuk menjadi stimulus dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia terutama dari pemulihan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot direktur atau eselon II Kementerian Pertanian gara-gara meminta fee proyek. Komisi IV mengapresiasi langkah Amran tersebut dan meminta agar kasus itu dibawa ke jalur hukum.

"Saya mengapresiasi keputusan Menteri Amran untuk segera mencopot pejabat yang diduga korupsi ini. Ini langkah yang tepat dan menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi di tubuh Kementan," ujar anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI mengakui mereka menyusun sebagian undang-undang secara kilat dan tanpa partisipasi publik pada periode 2019-2024.

Hal ini menjadi poin utama evaluasi kinerja dalam rapat yang diselenggarakan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Senin (28/10/2024).

Anggota Baleg dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf mengungkit bahwa Baleg 2019-2024 mendapatkan perhatian publik yang sangat besar karena mengabaikan partisipasi bermakna dari publik dalam penyusunan undang-undang.

Ia membandingkan, pada awal ia bertugas di Baleg pada 2004, Baleg sampai turun ke kampus-kampus untuk menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU).

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Adies Kadir, mengungkapkan optimisme terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Komisi XI dan mitra kerjanya, termasuk menteri keuangan (menkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki fokus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi negara, bahkan berusaha melampaui target presiden. Melihat kondisi pasar di awal pemerintahan ini, saya optimistis kita dapat mencapainya,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip dari laman dpr.go.id Senin (28/10/2024).

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia, dalam rapat perdana Baleg yang berlangsung pada Senin (28/10/2024).

"Berdasarkan jadwal yang sudah kita sepakati kemarin, kira-kira nanti rapat kerja antara Baleg dengan pemerintah untuk menetapkan prolegnas 2025-2029 itu pertengahan November, tanggal 18," ujar Doli di hadapan para anggota Baleg.

Doli mengatakan bahwa saat ini semua anggota Baleg masih memiliki kesempatan untuk melakukan brainstorming dan diskusi terkait RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam prolegnas 2025-2029.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDI-P Gilang Dhielafararez meminta Polri untuk tidak memecat Ipda Rudy Soik.

Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kedua sisi dalam pengambilan keputusan, bukan hanya terfokus pada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Rudy Soik, tetapi juga melihat kontribusinya sebagai anggota kepolisian.

“Kita dukung agar Polri jangan memecat Rudy Soik. Harus dicari win-win solution,” ujar Gilang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (28/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta agar alat kelengkapan dewan itu tak lagi hanya mengurusi pembuatan undang-undang berbau "titipan".

Dalam rapat perdana Baleg yang membahas evaluasi kinerja periode sebelumnya, Saleh mengungkit bagaimana rancangan undang-undang (RUU) yang beraroma titipan lebih banyak disahkan ketimbang RUU dalam program legislasi nasional (prolegnas) justru tidak selesai dibahas.

"Karena itu kita ini mengimbau kepada kita ini, tolong yang program legislasi nasional yang sudah disepakati, terutama yang antara kita dengan pemerintah ini, menjadi betul-betul program legislasi yang betul-betul memang kita perjuangkan," kata Saleh, Senin (28/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI mengakui mereka menyusun sebagian undang-undang secara kilat dan tanpa partisipasi publik pada periode 2019-2024.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengeklaim bahwa preseden ini akan dihindari dalam proses legislasi periode 2024-2029.

"Saya kira kita semua harus membangun komitmen baru termasuk pak ketua dan pimpinan bahwa pembahasan undang-undang khususnya di Baleg ini harus sesuai prosedur dan materil," ujar Doli dalam rapat Baleg yang membahas program legislasi nasional (prolegnas), Senin (28/10/2024).

Anggota DPR Komisi I dari Fraksi PKS Sukamta mendukung penuh keinginan Indonesia bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Sukamta menegaskan upaya ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi global.

"Indonesia harus terus memperluas kerja sama internasional dan memperkuat posisinya dalam berbagai forum ekonomi dunia. BRICS memberikan peluang besar, namun Indonesia juga harus tetap menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan mitra-mitra tradisional di Barat, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ini penting agar kita bisa mengoptimalkan manfaat dari berbagai kerja sama yang ada," kata Sukamta kepada wartawan, Minggu (27/10/2024).