Dprd Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Fraksi Golkar Ramly, dua kali melakukan interupsi yang berujung walk out dari ruang Rapat Paripurna agenda Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (1/11/2024).

Saat Ketua DPRD Jakarta Khoirudin akan menutup rapat dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Samly menginterupsi.

"Interupsi ketua, kami ingin sampaikan bahwa penerapan tentang sekolah gratis akan dimulai 2025 bulan enam (Juni). Pada saat diterapkan itu apakah KJP-nya dihilangkan atau tetap ada?" tanya Ramly.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jakarta Agustina Hermanto atau Tina Toon mengatakan pihaknya akan membahas soal anggaran pemasangan pagar dan pengadaan laptop bagi siswa di Kepulauan Seribu sebesar Rp 1,4 miliar. Pembahasan itu, kata Tina Toon, dilakukan bersama Dinas Pendidikan Jakarta.

"Untuk ini anggaran-anggaran yang ditanyakan itu akan ada rapat di tanggal 18 (November) 2024 di Bamus," kata Tina saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

Ia mengatakan Komisi E akan bertanya detail terkait anggaran tersebut pada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta. "Itu untuk pendalaman Komisi E terhadap RAPBD 2025. Jadi itu nanti kita bahas, kita tanyakan juga ke Dinas Pendidikan detail-detailnya soal anggaran-anggaran ini," imbuhnya.