E-Katalog

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan belanja negara lewat e-katalog mencapai Rp 50 triliun hingga Desember 2024.

Nilai belanja itu disebut mampu menurunkan biaya operasional hingga 40 persen.

Hal ini dikatakan Luhut dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

"Sampai dengan Desember 2024 digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga Rp 50 triliun dari berbagai sektor serta menurunkan biaya operasional hingga 40 persen dalam proyek," kata Luhut, Selasa.

Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan mengatakan jumlah barangnya untuk e-katalog terus bertambah. Namun tetap masih ada keluhan barang di luar e-Katalog lebih murah.

"Keluhannya barang di luar lebih murah dibanding harga katalog. Itu sampe sekarang kita masih denger aja cerita gitu," kata Pahala di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Pahala pun menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi karena salah satunya adanya pembayaran secara langsung, bukan digital. Dan hal itu dapat membuat menambah biaya karena menambah waktu dan prosedur.