Emil Dardak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, menilai tuduhan pengurangan suara yang didalilkan paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini-Gus Hans, sangat tidak jelas.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Khofifah-Emil Dardak, Edward Dewaruci, dalam sidang sengketa pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Dalil tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas karena tidak bisa menguraikan subyek hukum, tempus, lokus, dan dengan cara apa dugaan pengurangan suara itu dilakukan," ucap Edward, Jumat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, menuding balik tuduhan politisasi bantuan sosial (bansos) yang dilayangkan oleh paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini-Gus Hans.

Dalam sidang sengketa Pilkada Jatim dengan agenda jawaban pihak terkait, Jumat (17/1/2025),  pihak Khofifah-Emil Dardak mengatakan bahwa yang bisa mengatur penyaluran bansos adalah Risma yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).

"Jika pun menggunakan asumsi tuduhan dari pemohon, maka yang bisa menggunakan bansos untuk memengaruhi perolehan suara adalah Mensos periode 2020-2024 yang lalu (Risma)," tutur kuasa hukum Khofifah-Emil Dardak, Edward Dewaruci, dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Jumat.