Rasionalitas Evaluasi Pilkada dan Pelibatan Akademisi
Pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan dilakukan oleh DPRD. Wacana ini muncul di tengah carut marutnya pelaksanaan Pilkada 2024 dan tingginya biaya penyelenggaraan, sehingga semakin memperkuat gagasan agar gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan tanggapan positif terkait usulan tersebut. Sejumlah partai politik pun mulai mengambil langkah untuk mengkaji dan mempersiapkan implementasi usulan ini.Wacana ini muncul bukan hanya disebabkan oleh tingginya biaya penyelenggaraan dan mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung oleh para kandidat, tetapi juga karena sistem pemilihan langsung cenderung memperburuk polarisasi dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan politik. Salah satu contoh konkret dari dampak negatif tersebut adalah peristiwa di Kabupaten Sampang, yang berujung pada jatuhnya korban jiwa sebagai akibat dari pemilihan langsung. Oleh karena itu, evaluasi terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah kembali mengemuka, mengingat dampak sosial yang ditimbulkan tidak dapat dianggap remeh. Selain itu, pilkada langsung juga rentan terhadap praktik politik transaksional yang mencederai prinsip-prinsip dasar demokrasi.Risiko Konflik
