Fit and Proper Test

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mengatakan pihaknya akan mendalami dua hal ketika uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK. Golkar akan mendalami persoalan etika dan hukum.

"Kami dari Golkar itu, 2 hal penting yang akan kami gali satu di bidang di ranah etika, dan yang kedua di ranah hukum," kata Tandra kepada wartawan, Kamis (14/11/2024).

Tandra mengatakan hubungan antara etika dan hukum akan saling berkaitan. Ia menyebut dua unsur tersebut saling melengkapi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI akan segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar akan mendalami dua aspek penting dalam proses ini.

"Kami dari (fraksi) Golkar itu, dua hal penting yang akan kami gali satu di bidang di ranah etika, dan yang kedua di ranah hukum," kata Tandra saat dikonfirmasi pada Kamis (14/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI akan memulai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan depan.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil menyatakan, hingga saat ini, jajaran Komisi III belum menerima surat presiden (Surpres) terkait capim dan dewas KPK yang telah diserahkan kepada pimpinan DPR.

Meskipun demikian, Komisi III sudah mempersiapkan jadwal untuk melaksanakan tahapan lanjutan dalam proses seleksi tersebut.