Fit and Proper Test Capim Kpk

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mengatakan pihaknya akan mendalami dua hal ketika uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK. Golkar akan mendalami persoalan etika dan hukum.

"Kami dari Golkar itu, 2 hal penting yang akan kami gali satu di bidang di ranah etika, dan yang kedua di ranah hukum," kata Tandra kepada wartawan, Kamis (14/11/2024).

Tandra mengatakan hubungan antara etika dan hukum akan saling berkaitan. Ia menyebut dua unsur tersebut saling melengkapi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar Adies Kadir menegaskan, proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) serta calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera dilaksanakan.

Nantinya, tahapan fit and proper test tersebut akan dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI dan ditargetkan selesai sebelum masa reses pada 6 Desember 2024.

“Kita sudah rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah dengan fraksi-fraksi. Sudah diputuskan untuk diserahkan kepada Komisi III melakukan fit and proper test,” ujar Adies usai rapat paripurna, Selasa (12/11/2024).