Golkar

Kepengurusan DPP Golkar periode 2024-2029, yang dipimpin Bahlil Lahadalia, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh mantan kadernya. Tim hukum Golkar mengatakan pengadilan tak menerima gugatan pemohon.

Sekretaris Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Muhammad Sattu Pali mengatakan gugatan dengan nomor 868 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu terdaftar atas nama penggugat Ujang Bakhtiar. Dia mengatakan dirinya merupakan seorang mantan kader Golkar.

"Ya, tadi siang sudah Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan itu amarnya adalah pertama mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi penggugat seluruhnya dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat 1," ujar Sattu Pali kepada wartawan di DPP Golkar, Kamis (5/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty mengatakan, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo tidak menjadi kader Golkar.

Namun, ia menyampaikan, Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar.

“Anggota kehormatan itu Golkar berikan bagi para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara,” ujar Derek di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (5/12/2024).

Ia menyampaikan, anggota kehormatan tidak perlu memiliki kartu tanda anggota (KTA).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sudah bukan lagi merupakan kader PDIP. Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Golkar terbuka jika Jokowi ingin bergabung ke partainya.

Sarmuji lebih dulu mengatakan Jokowi adalah orang yang merdeka dan bebas menentukan pilihan. Dirinya menilai Jokowi akan melakukan banyak pertimbangan jika akan masuk ke partai politik.

"Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan. Saya meyakini Pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak untuk masuk ke partai politik," kata Sarmuji di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/12/2024).