Gugatan Sengketa Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan ulang sidang sengketa perselisihan hasil pilkada (PHP) untuk panel 3. Hal itu lantaran hakim konstitusi Anwar Usman tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

"Pada pagi hari ini sedianya, sebetulnya semuanya jam 08.00, itu ada sidang panel 1, panel 2, dan panel 3, sedianya begitu. Tetapi untuk panel 3, pada persidangan hari ini, terpaksa harus dilakukan reschedule," kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari daerah asal masing-masing. Hal itu dianggap mencegah potensi konflik kepentingan MK terhadap perkara sidang.

"Para Hakim Konstitusi di Panel tersebut tidak akan memeriksa perkara PHPU Kepala Daerah yang diajukan dari daerah asalnya," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pan Mohamad Faiz saat dihubungi, Minggu (5/1/2025).

Faiz mengatakan seluruh perkara yang telah teregistrasi akan dibagi pemeriksaannya ke dalam tiga panel berbeda. Setiap panel akan terdiri atas 3 hakim konstitusi.