Gus Dur

Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana mengungkapkan Fraksi PKB MPR RI telah berinisiatif untuk mengembalikan nama baik Presiden K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui pencabutan Ketetapan atau Tap MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

Atas usulan Fraksi PKB MPR RI, MPR pun resmi mencabut Ketetapan (Tap) MPR Nomor II Tahun 2001 dalam Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan 2019-2024 pada 25 September 2024. Tap MPR Nomor II Tahun 2001 tersebut mengenai pemberhentian K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari jabatannya sebagai Presiden RI. Melalui keputusannya, MPR menegaskan kedudukan hukum Tap MPR No. II/MPR/2001 tidak berlaku lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengenang pelajaran politik yang didapatkan dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Ia mengungkapkan, Gus Dur selalu mengingatkan agar tak mudah menyalahkan pihak yang dianggap bersalah.

“Pembelajaran politik dari Gus Dur salah satunya adalah kita tidak pernah bisa menghakimi orang yang dianggap salah atau orang yang berdosa. Karena pada dasarnya setiap hari orang bisa berubah,” ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan jika Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tak pernah menyalahi konstitusi. Cak Imin mendorong pemberian gelar pahlawan nasional bagi Gus Dur.

Hal itu disampaikan Cak Imin dalam acara Haul ke-15 Gus Dur yang diselenggarakan oleh Badan Persaudaraan Antariman (Berani) yang merupakan Banom (badan otonom) PKB. Turut mendampingi Cak Imin Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, Ketua Fraksi DPR RI Jazilul Fawaid hingga Dewan Pembina DPP Berani Daniel Johan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke 4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur segera terwujud.

Hal itu disampaikan dalam forum Silaturahmi Kebangsaan Mengenang Guru Bangsa Gus Dur di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

“Kita semua menginisiasi untuk mengusulkan Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Semoga tidak lama lagi terwujud,” ujar Muhaimin.

Ia menyampaikan, sebenarnya Gus Dur tidak membutuhkan gelar tersebut.

Badan Persaudaraan Antariman (Berani) yang merupakan Banom (badan otonom) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar acara silaturahmi kebangsaan mengenang Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Acara ini dilakukan dalam rangka Haul ke-15 Gus Dur sebagai tokoh yang berperan menghadirkan rasa aman bagi setiap pemangku agama di NKRI.

Acara Silaturahmi Kebangsaan Mengenang Gus Dur ini terselenggara di Gedung Nusantara IV, DPR/MPR/DPD RI, Jumat (13/12/2024) malam. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pemuka agama seperti Imam Katolik Romo Magnis, Ketua Umum DPP Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Xs.Budi S Tanuwibowo, Ketum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat Wisnu Bawa Tenaya, Mantan Panglima Pasukan Berani Mati Era Gus Dur-Gus Nuril hingga Kepala Wisma Sangha Theravada Indonesia YM.Bhikku Dhammasubho Mahathera.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan pengalamannya selama dua tahun menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Ketika itu, Megawati mengaku kerap menjalankan tugas selayaknya seorang Presiden atas perintah langsung dari Gus Dur.

“Saya dua tahun wapres. Tapi saya kalau boleh ngomong, akting (jadi) presiden. Disuruh sama Gus Dur ke sana, ke sana. Saya jalankan beres. Ini supaya tau nih,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis” karya Todung Mulya Lubis, Kamis (12/12/2024).

Wapres ke-8 RI sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menceritakan di balik jabatan yang diembannya itu selama 2 tahun. Megawati mengatakan, saat mendampingi Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dia berperan selayaknya presiden.

Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku Todung Mulya Lubis dan diskusi ‘Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Saya dua tahun wapres, tapi saya kalau boleh ngomong, acting presiden," kata Megawati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mungkin terinspirasi dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid soal pembentukan Kementerian HAM.

Ia menyebutkan, Gus Dur sempat membentuk Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh almahrum Hasballah M. Saad, seorang aktivis HAM dari Aceh.

“Kita juga pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid untuk pertama kalinya dibentuk Kementerian Negara Hak Asasi Manusia, yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang menteri, aktivis HAM dari Aceh, almahrum, Doktor Hasballah M Saad,” ujar Yusril dalam perayaan Puncak Hari HAM di TMII, Jakarta, Selasa (10/12/2024).