Ham

Tekankan Keterbukaan Informasi Publik, Kepala Diskominfosantik Kalteng: Ciri Penting Negara Demokrasi

Tekankan Keterbukaan Informasi Publik, Kepala Diskominfosantik Kalteng: Ciri Penting Negara Demokrasi

()

KOMPAS.com – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Agus Siswadi menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik tergolong sebagai hak asasi manusia (HAM).

"Hal itu merupakan ciri penting negara demokratis dan juga sebagai tombak pencegahan dan pemberantasan korupsi," ucapnya melalui siaran pers, Rabu (11/12/2024).

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kalteng 2024 yang dilaksanakan di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik, Kalteng, Selasa (10/12/2024).

Komnas HAM Harap Pemerintahan Prabowo Utamakan Agenda HAM dalam Program Pemerintah

Komnas HAM Harap Pemerintahan Prabowo Utamakan Agenda HAM dalam Program Pemerintah

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengungkapkan harapannya pada peringatan hari HAM Sedunia agar pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto mengedepankan HAM dalam bekerja.

Harapan itu disampaikan Atnike Nova Sigiro dalam acara peringatan hari HAM Sedunia di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

“Dalam kesempatan hari HAM pada tanggal 10 desember 2024 hari ini yang merupakan tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, maka kami berharap bahwa ke depan agenda hak asasi manusia sebagaimana di dalam astacita akan menjadi salah satu isu utama di dalam program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru,” kata Atnike dikutip dari YouTube Komnas HAM, Selasa.

Yusril: Prabowo Bakal Susun Lagi UU KKR untuk Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Yusril: Prabowo Bakal Susun Lagi UU KKR untuk Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

()

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menkokumham-imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan penyusunan kembali rancangan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dia mengatakan UU ini akan menjadi dasar penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu.

"Pemerintahan baru, di bawah kepempimpinan Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu surut ke belakang," ujar Yusril saat sambutan di acara puncak peringatan hari HAM sedunia Kemenham di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024).

Menham Pigai Ungkap 50% Asta Cita Presiden Prabowo Tentang HAM

Menham Pigai Ungkap 50% Asta Cita Presiden Prabowo Tentang HAM

()

Menteri Hak Asasi Manusia (Menham), Natalius Pigai mengungkap Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung HAM di Indonesia. Dia menyebut hal ini dapat dilihat dari poin-poin Asta Cita yang digagas Prabowo.

Pigai menyebut dari delapan poin Asta Cita milik Presiden Prabowo, terdapat empat yang poin yang erat kaitannya dengan HAM.

"Jadi dari delapan poin, kami di khususnya yang menyangkut tentang hak asasi manusia itu adalah empat poin, lima puluh persen dari poin Asta Cita adalah menyangkut tentang hak asasi manusia," sebut Pigai dalam sambutannya pada acara puncak peringatan hari HAM sedunia di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024).

Pigai Sebut Pembentukan Kemenham Bentuk Keseriusan Presiden Prabowo

Pigai Sebut Pembentukan Kemenham Bentuk Keseriusan Presiden Prabowo

()

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) menggelar acara puncak perayaan hari HAM sedunia. Perayaan puncak ini dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

Dalam kesempatan ini, Menteri HAM Natalius Pigai menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto begitu serius dalam menyikapi persoalan HAM di Indonesia. Dia menyebut keseriusan ini salah satunya dengan pembentukan Kementerian HAM.

"Wujud keseriusan pemerintah dalam membangun hak asasi manusia terpotret melalui Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai legacy besar dan monumental dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan tercatat dan terukir dalam sejarah Republik Indonesia," ungkap Pigai dalam sambutannya, Selasa (10/12/2024).

Natalius Pigai: Separuh Asta Cita Prabowo soal HAM

Natalius Pigai: Separuh Asta Cita Prabowo soal HAM

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengeklaim  separuh misi pemerintahan Prabowo Subianto, Asta Cita, berisi komitmen soal HAM.

"Poin nomor satu dalam Asta Cita (yang berisi) delapan poin, nomor satu, adalah hak asasi manusia. Mari kita tepuk tangan," kata Natalius saat membuka acara puncak peringatan Hari HAM yang digelar Kementerian HAM di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (10/12/2024) malam.

"Tidak hanya nomor satu utamanya, kita juga dapat nomor empat, nomor enam juga HAM, dan nomor delapan juga HAM. Jadi dari delapan poin khususnya yang menyangkut tentang hak asasi manusia Itu adalah empat poin, 50 persen dari poin Asta Cita adalah menyangkut tentang HAM," lanjut dia.

Komnas HAM: Polri Pihak yang Paling Banyak Diadukan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM

Komnas HAM: Polri Pihak yang Paling Banyak Diadukan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran HAM.

Hal itu berdasarkan catatan akhir tahun yang dibacakan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan dalam momen peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

"Pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah Polri, yang saat ini mencapai 663 aduan,” kata Hari di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Komnas HAM: Jakarta Jadi Wilayah Paling Banyak Dugaan Terjadi Pelanggaran HAM

Komnas HAM: Jakarta Jadi Wilayah Paling Banyak Dugaan Terjadi Pelanggaran HAM

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut bahwa Jakarta menjadi provinsi terbanyak yang diduga terjadi pelanggaran HAM sepanjang 2024.

Hal itu berdasarkan catatan akhir tahun yang dibacakan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan dalam momen peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

Hari menjabarkan bahwa sebanyak 337 kasus dugaan pelanggaran HAM dilaporkan terjadi di Jakarta.

"Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM terbanyak terjadi di DKI Jakarta sebanyak 337 (kasus)," kata Hari di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024), dikutip dari YouTube Komnas HAM.

Komnas HAM Terima dan Tangani 2.305 Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang 2024

Komnas HAM Terima dan Tangani 2.305 Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang 2024

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan telah menerima dan menangani sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri sepanjang tahun 2024.

Data itu diungkapkan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan saat menyampaikan catatan akhir tahun dalam peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

Menurut Hari, jumlah pengaduan tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2.500 kasus.

"Sebanyak 2.050 kasus diterima oleh Komnas HAM melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta," kata Hari di kantor Komnas HAM, Selasa (10/12/2024), dikutip dari YouTuber Komnas HAM.

Eks Komisioner Komnas HAM Harap Prabowo Bereskan 3 PR di Hari HAM Sedunia

Eks Komisioner Komnas HAM Harap Prabowo Bereskan 3 PR di Hari HAM Sedunia

()

Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia 2024 diperingati hari ini. Mantan Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, pun berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menyelesaikan tiga pekerjaan rumah (PR) HAM. Apa saja?

"Pandangan saya, di hari HAM ini sepertinya pemerintahan Prabowo-Gibran mesti membereskan beberapa PR yang tempo hari ditinggalkan oleh Pak Jokowi, gitu lho, kenapa PR itu penting dibereskan? Supaya pemerintahan hari ini memang bekerja untuk HAM," ujar Amiruddin kepada detikcom, Selasa (10/12/2024).

Sebut Peringatan Hari HAM Sedunia Istimewa, Menko Yusril: 25 Tahun Lahirnya UU HAM

Sebut Peringatan Hari HAM Sedunia Istimewa, Menko Yusril: 25 Tahun Lahirnya UU HAM

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada tahun 2024, istiwewa.

Pasalnya, menurut Yusril, bertepatan dengan 25 tahun lahirnya Undang-Undang (UU) tentang HAM. Adapun UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terbit pada tahun 1999.

“Atas nama Pemerintah RI menyampaikan ucapan selamat merayakan dan memperingati hari HAM Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya, yang kali ini kita peringati dengan lebih istimewa karena tahun 2024 ini adalah 25 tahun lamanya lahirnya UU tentang HAM pada tahun 1999,” kata Yusril di Kantor Komisi Nasional (Komnas) HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Hari HAM Sedunia, Menko Yusril: Negara Jamin HAM Setiap Warga Negara Tanpa Diskriminasi

Hari HAM Sedunia, Menko Yusril: Negara Jamin HAM Setiap Warga Negara Tanpa Diskriminasi

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak hanya berkomitmen meneruskan upaya penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa negara akan terus menjamin HAM semua warganya.

Hal itu disampaikan Yusril dalam pidatonya dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

“Saya ingin menyatakan bahwa negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang selaras tanpa diskiriminasi, setara tanpa diskiriminasi apa pun latar belakang yang dimiliki,” kata Yusril dikutip dari YouTube Komnas HAM, Selasa.

Menko Yusril Sebut Pemerintahan Prabowo Komitmen Teruskan Upaya Penegakan HAM

Menko Yusril Sebut Pemerintahan Prabowo Komitmen Teruskan Upaya Penegakan HAM

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan kembali komitmen pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM).

Komitmen itu disampaikan Yusril dalam pidatonya dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024), dikutip dari YouTube Komnas HAM.

“Pemerintah baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sekarang ini akan meneruskan upaya-upaya penegakan hak asasi manusia yang telah dirintis pemerintah-pemerintah sebelumnya,” kata Yusril, Selasa.

Tema Hak Asasi Manusia Sedunia 2024, Diperingati 10 Desember

Tema Hak Asasi Manusia Sedunia 2024, Diperingati 10 Desember

()

Hari Hak Asasi Manusia Sedunia atau Hari HAM Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember. Peringatan tahunan Human Rights Day ini diselenggarakan secara internasional oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).

Hari Hak Asasi Manusia adalah untuk memperingati ulang tahun salah satu janji global yang paling inovatif di dunia Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dokumen penting ini mengabadikan hak-hak yang tidak dapat dicabut yang dimiliki setiap orang sebagai manusia - tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran, atau status lainnya.

Kementerian HAM Akan Rilis Indeks HAM Indonesia Pekan Depan

Kementerian HAM Akan Rilis Indeks HAM Indonesia Pekan Depan

()

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan merilis indeks HAM Indonesia pekan depan. Launching indeks HAM itu bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia.

Hal itu disampaikan dalam dialog memperingati Hari HAM Internasional di Artotel Casa Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/12/2024). Hadir dalam acara ini antara lain Plt Irjen Kementerian HAM Farid Junaedi, Plt Irjen Kementerian HAM Nurhaiti, Plt Sekjen Kemenkumham Novita Ilmaris, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta.