Ham

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menghadiri rapat kerja perdananya bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024) kemarin.

Pada kesempatan ini, Pigai mengulas perjalanannya dari seorang aktivis dan mantan oposisi sebelum masa pemerintahan Prabowo Subianto, hingga menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.

Selain itu, ia juga menjelaskan alasannya ingin mengajukan permohonan tambahan anggaran Rp 20 triliun yang sebelumnya memicu kontroversi.

Singgung latar belakang oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya mengatakan bahwa Indonesia bisa belajar tentang penegakan hak asasi manusia (HAM) dari Korea Selatan.

Hal itu disampaikan Willy kepada Menteri HAM dan Wakil Menteri HAM, sesaat sebelum memulai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Nah, tadi sebelum mulai forum saya sempat ngobrol sama Pak Menteri dan Pak Wamen. Kita bisa belajar di Korea Selatan. Jadi jangan hanya nonton drakor saja. Bagaimana proses apresiasi penegakan HAM yang luar biasa biar kemudian masyarakat kita tidak amnesia," kata Willy ditemui usai rapat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan memastikan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto tidak menabrak koridor HAM.

Pigai menyampaikan ini dalam Rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Kami adalah pembangunan, maka kami mendorong akselerasi mulai dari program sampai dengan pelaksanaan, kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor HAM," kata Pigai dalam paparannya.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) belajar dari Korea Selatan (Korsel) terkait penegakan nilai HAM di masyarakat. Willy berkelakar agar Kementerian HAM tak cuma menonton drama Korea (drakor) saja.

"Nah, tadi sebelum mulai forum, saya sempat ngobrol sama Pak Menteri dan Pak Wamen. Kita bisa belajar di Korea Selatan. Jadi jangan hanya nonton drakor saja. Bagaimana proses apresiasi penegakan HAM yang luar biasa biar kemudian masyarakat kita tidak amnesia," ujar Willy seusai rapat Komisi XIII di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan, dirinya tidak menjadi menteri karena selama ini menjadi oposisi pemerintah.

Natalius Pigai sebelumnya merupakan Komisioner Komnas HAM yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mengkritisi pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Tidak, saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika," kata Pigai dalam rapat Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggug rekam jejaknya yang selama ini menjadi oposisi bagi pemerintah saat menghadiri rapat kerja Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Momen ini terjadi ketika Natalius Pigai menyapa satu per satu fraksi-fraksi yang ada di Komisi XIII DPR. Ia menyebut dirinya seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena sama-sama pernah menjadi oposisi.

"Yang saya hormati para anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi Golkar, PDI-P, Nasdem, PKS, saya lebih kenal Fraksi PKS ya karena kita sama-sama selama ini oposisi," kata Pigai dalam rapat.

Komnas HAM dan TNI melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait HAM untuk pertama kalinya. Nota kesepahaman itu terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI.

Penandatangan dilakukan di kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024). Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigirio langsung menandatangani nota kesepahaman tersebut.

"Pada hari ini kami menyampaikan bahwa Komnas HAM dan TNI telah atau baru saja menandatangani nota kesepahaman kerja sama tentang pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI," kata Atnike di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).