Harga BBM

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) aman untuk menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dia mengatakan pemerintah dengan PT Pertamina (persero) juga memastikan pasokan BBM ke daerah tertinggal sampai daerah terluar tidak menghadapi masalah selama Nataru.

"Stok ketersediaan BBM bisa sampai 20 hingga 21 hari," kata Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Minggu (15/12/2024).

Berdasarkan data Pertamina, ketahanan stok BBM nasional hingga per 12 Desember 2024 meliputi pertalite dengan coverage day selama 18,47 hari, pertamax 20,58 hari, pertamax turbo 32,60 hari, solar 16,75 hari, pertamax dex 36,93 hari, dan avtur 32,11 hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan subsidi energi terutama untuk BBM dan LPG selalu menjadi dilematis bagi pemerintah karena berkaitan dengan alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Terlebih, anggaran subsidi yang dikucurkan setiap tahunnya juga tidaklah sedikit.

Di sisi lain, kebijakan subsidi energi yang selama ini diberikan pemerintah disebut-sebut cukup berhasil menjaga daya beli masyarakat. Kendati demikian, pemberian subsidi yang terus-menerus apalagi dengan tren peningkatan konsumsi energi malah berdampak buruk terhadap keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan kuota penjualan bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau pertalite sebesar 31,2 juta kiloliter (KL) untuk 2025. Angka ini ditetapkan seiring dengan rencana implementasi skema baru penyaluran BBM subsidi yang berlaku awal tahun depan.

"Untuk jenis bahan bakar khusus penugasan pertalite, kuotanya ada di angka 31,2 juta KL," ungkap Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati usai acara Hilir Migas Conference, Expo & Award di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dari skema penyaluran BBM subsidi yang bakal diterapkan pada 2025.Skema penyaluran BBM subsidi rencananya bakal berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.Menurut Yusuf, dari sisi efektivitas penyaluran, skema blending ini membawa dampak karena lebih tepat sasaran. Sebab, BLT akan langsung diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.Sementara subsidi langsung untuk kendaraan berpelat kuning, memastikan sektor transportasi publik dan UMKM tetap dapat beroperasi dengan biaya yang terjangkau."Hal ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha strategis," kata Yusuf kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).Selain itu, dia menilai kebijakan ini berpotensi mengurangi beban fiskal negara dibandingkan skema subsidi menyeluruh. Pasalnya, pengalihan sebagian subsidi menjadi BLT memungkinkan pemerintah mengontrol pengeluaran dengan lebih baik.Hal ini sekaligus mencegah kebocoran subsidi ke kelompok masyarakat yang tidak berhak.Kendati, skema penyaluran BBM subsidi secara blending tersebut bukan tanpa tantangan. Menurut Yusuf, tantangannya adalah memastikan nilai BLT cukup signifikan untuk mengkompensasi kenaikan harga BBM non-subsidi yang akan dihadapi masyarakat umum.Di samping itu, ada peluang kebijakan ini akan ikut mempengaruhi inflasi secara umum. Hal ini khususnya apabila kelompok usaha yang punya distribusi besar dalam penghitungan inflasi tidak masuk ke dalam komponen yang tetap mendapatkan subsidi BBM."Jadi meskipun disebutkan bahwa subsidi barang atau dalam hal ini asumsinya adalah BBM juga diberikan pada UMKM. namun sekali lagi perubahan harga yang dirasakan oleh kelompok di luar UMKM itu bisa diartikan adanya perubahan pada biaya ataupun beban produksi," jelas Yusuf.Dia menambahkan bahwa ketika biaya produksi naik, maka akan memberikan Efek inflasi secara umum. Hal ini kemudian akan menjadi tantangan tersendiri apalagi dilihat dalam konteks daya beli masyarakat secara luas dan upaya mengejar target inflasi yang ingin dicapai oleh pemerintah.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran BBM subsidi rampung. Skema baru itu pun bakal diimplementasikan pada 2025."Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan," kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).Bahlil pun memastikan skema penyaluran BBM subsidi yang diambil bakal adil. Dengan begitu, BBM subsidi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak.Maklum, skema penyaluran BBM subsidi yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya.Ketika ditanya kapan skema penyaluran BBM subsidi baru itu akan diterapkan, Bahlil menyebut pada awal 2025 mendatang. "[Awal] 2025, Insya Allah," katanya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat energi menilai skema baru penyaluran BBM subsidi yang bakal diimplementasikan mulai awal 2025 tidak akan sepenuhnya efektif.

Pemerintah rencananya bakal menerapkan skema baru penyaluran BBM subsidi berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai subsidi dalam bentuk BLT tidak mudah dilaksanakan. Pasalnya, di sisi lain penyesuaian harga BBM untuk masyarakat umum berpotensi berdampak pada kelas menengah bawah yang tidak mendapat jaring pengaman dari pemerintah."Dampak penyesuaian harga BBM pada transportasi terkena pada berbagai kelompok pengguna. Malahan yang terkena dampak terbesar adalah kelas menengah bawah pengguna kendaraan umum yang tidak masuk dalam kategori orang miskin," kata Fabby kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).Selain itu, implementasi skema penyaluran BBM subsidi juga bisa memicu inflasi. Sebab, harga BBM bisa naik dan berimbas kepada biaya komoditas.Menurut Fabby, hal tersebut bisa berbuntut pada terpukulnya daya beli seluruh lapisan masyarakat."Jadi BLT untuk kasus subsidi BBM tidak sepenuhnya efektif," ujarnya.Di satu sisi, Fabby setuju dengan subsidi langsung ke barang untuk transportasi umum atau kendaraan pelat kuning. Namun, dia memberikan catatan terkait rencana kebijakan tersebut.Fabby menilai kendaraannya harus terdaftar dan diberikan kuota untuk penggunaan normal demi efektifitas."Saya kira dengan kecanggihan teknologi saat ini, semua bisa dilakukan secara digital dan bisa terpantau," ucapnya.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran BBM subsidi telah rampung. Skema baru itu pun bakal diimplementasikan pada 2025."Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan," kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024). Bahlil pun memastikan skema penyaluran BBM subsidi yang diambil bakal adil. Dengan begitu, BBM subsidi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Maklum, skema penyaluran BBM subsidi yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya. Ketika ditanya kapan skema penyaluran BBM subsidi baru itu akan diterapkan, Bahlil menyebut pada awal 2025 mendatang. "[Awal] 2025, Insya Allah," katanya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman buka suara perihal peluang taksi online menerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Maman menyampaikan, berdasarkan aturan yang ada, kendaraan roda empat yang berhak mendapat BBM bersubsidi adalah pelat kuning. Namun, dia enggan untuk berkomentar lebih jauh lantaran hal tersebut tidak masuk dalam ranah Kementerian UMKM.

“Kalau berdasarkan aturan kan untuk roda empat yang berhak mendapatkan [BBM bersubsidi] adalah pelat kuning,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jumat (6/12/2024).