Harvey Moeis Dan Sandra Dewi PBI BPJS Kesehatan

Tata Ulang Data Penerima PBI JKN Setelah Nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi Tercatat sebagai Penerima

Tata Ulang Data Penerima PBI JKN Setelah Nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi Tercatat sebagai Penerima

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi, pasangan selebriti yang dikenal dengan kehidupan glamor, sempat tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Fakta ini mengejutkan publik dan mengundang tanda tanya besar tentang akurasi sistem pendataan program bantuan kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Ani Ruspitawati, menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja keras menata ulang data kepesertaan JKN sejak tahun 2020.

Lebih dari 400.000 data bermasalah telah berhasil dibenahi selama proses panjang yang penuh tantangan.

Penjelasan Dinkes Jakarta Soal Hervey Moeis dan Sandra Jadi Peserta PBI BPJS Kesehatan

Penjelasan Dinkes Jakarta Soal Hervey Moeis dan Sandra Jadi Peserta PBI BPJS Kesehatan

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta Ani Ruspitawati membenarkan bahwa terpidana tindak pidana korupsi (tipikor) kasus timah Harvey Moeis dan istrinya, Sandra Dewi, terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) dalam program BPJS Kesehatan.

Ani menjelaskan, pihaknya mendorong kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa memandang status sosial ekonomi warga. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak kesehatan seluruh warga Jakarta sebagai implementasi kebijakan Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat.

Pemprov Jakarta Akui Harvey Moeis dan Sandra Dewi Masuk Peserta PBI BPJS Kesehatan

Pemprov Jakarta Akui Harvey Moeis dan Sandra Dewi Masuk Peserta PBI BPJS Kesehatan

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta Ani Ruspitawati mengakui, terpidana kasus korupsi timah Harvey Moeis dan Sandra Dewi terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) dalam program BPJS Kesehatan.

"Termasuk Harvey Moeis dan Sandra Dewi. Keduanya terdaftar sejak 1 Maret 2018. Namun, sejak 2020, Pemprov DKI Jakarta berproses menata ulang data penerima PBI APBD agar lebih tepat sasaran," ujar Ani dilansir dari ANTARA, Senin (30/12/2024).

Ani menjelaskan, saat itu pihaknya tengah mendorong kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa memandang status sosial ekonomi warga.