Hasto Batal Ditahan Kpk

KPK Optimistis Kalahkan Hasto Kristiyanto di Sidang Praperadilan

KPK Optimistis Kalahkan Hasto Kristiyanto di Sidang Praperadilan

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto optimistis pihaknya dapat mengalahkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Setyo mengatakan, KPK tidak sembarangan dalam menetapkan status tersangka kepada Hasto.

"Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita punya tim gitu, ibarat kata ini pembuktian secara formal kita sudah siapkan," kata Setyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Setyo enggan mengungkapkan bukti-bukti yang akan dapat menguatkan KPK di persidangan.

Bantah Batal Tahan Hasto, Ketua KPK: Tak Ada Rencana Penahanan

Bantah Batal Tahan Hasto, Ketua KPK: Tak Ada Rencana Penahanan

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dibatalkan di menit akhir dalam pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Setyo mengatakan, penyidik tidak memiliki rencana untuk melakukan penahanan terhadap Hasto.

"Masalah rencana (penahanan Sekjen PDIP) segala macam itu tidak ada, karena dokumennya belum masuk ke saya, jadi pemberitahuan segala macam tidak ada. Yang ada hanya laporan tentang pemeriksaan," kata Setyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dasco Bantah Hasto Tidak Ditahan KPK karena Megawati Telepon Prabowo

Dasco Bantah Hasto Tidak Ditahan KPK karena Megawati Telepon Prabowo

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah kabar yang menyebut Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, batal ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena adanya intervensi dari Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri melalui telepon kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Dasco menegaskan bahwa kewenangan dalam penegakan hukum sepenuhnya berada di tangan KPK.

"Ada beberapa pihak yang menanyakan hal serupa, tetapi menurut saya bahwa kewenangan dalam penegakan hukum kan memang oleh KPK," kata Dasco, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/1/2025).