Hasto Kristianto

JAKARTA, KOMPAS.com – Eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanggungjawabkan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kepada publik.

Hasto, yang merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Penetapan ini menuai tudingan bermuatan politik karena kasus tersebut sudah berlangsung selama empat tahun.

“Kalau itu dianggap politis ya silakan saja dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Mahfud saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Hukum Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraeni, menilai kasus suap yang melibatkan politikus PDI-Perjuangan, Harun Masiku, dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan bentuk politik transaksional.

Titi mengatakan kasus ini berpotensi merusak demokrasi dan pemilihan calon legislatif, baik dalam sistem proporsional tertutup maupun terbuka.

"Kasus Harun Masiku ini lebih mencerminkan pemaksaan elite politik karena adanya favoritisme atas caleg yang rentan menimbulkan kesewenang-wenangan dan praktik politik transaksional," ujar Titi dalam wawancara dengan Kompas.com pada Kamis (26/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya selalu siap menghadapi berbagai risiko dalam menjaga demokrasi dan mewujudkan hukum berkeadilan.

Hal itu disampaikan Hasto sebagai respons atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun, siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih. Merdeka,” ujar Hasto dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR yang menjerat eks kader PDI-P Harun Masiku (HM).

Selain Hasto, KPK juga menetapkan orang kepercayaan Hasto yaitu Donny Tri Istiqomah (DIT) sebagai tersangka.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Hasto dan Donny terlibat kasus suap terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

“Penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara HK (Hasto) selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI (Donny) selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengonfirmasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta pihaknya untuk mencegah dua elite PDI-P, Hasto Kristiyanto dan Yasonna Hamomangan Laoly bepergian ke luar negeri.

"Benar kami menerima surat permintaan cekal dari KPK terhadap Pak HK (Hasto Kristiyanto) dan YSL (Yasonna Laoly)," kata Agus saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (25/12/2024).

Hasto merupakan Sekretaris Jenderal PDI-P yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap bersama Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tak yakin ada politisasi hukum dalam penetapan tersangka Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Menurut Cak Imin, tidak ada yang berani melakukan politisasi hukum.

"Saya kira tidak ada yang seberani itu ya. Ya kita tunggu saja perkembangannya," ujar Cak Imin di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2024).

Meski begitu, Cak Imin kaget dan ikut prihatin atas penetapan tersangka Hasto oleh KPK ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Wotubun, menilai penetapan Sekjen PDI-P Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mirip dengan hadiah Natal.

Pernyataan ini disampaikan Komarudin dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P pada Selasa (24/12/2024).

"Ini masalahnya kita lagi sibuk Natalan. Kita dikasih hadiah Sekjen ditetapkan sebagai tersangka," ujar Komarudin.

Dia menambahkan bahwa penetapan status tersangka Hasto membuktikan pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menilai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa partai berlambang kepala banteng itu sedang diacak-acak.

"Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember 2024 bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).