Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan sikapnya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, Hasto bersama orang kepercayaannya diduga menerima suap dari mantan calon legislatif PDI-P Harun Masiku untuk eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Surat perintah penyidikan (Sprindik) penetapan tersangka Hasto diterbitkan dengan nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com – Eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanggungjawabkan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kepada publik.

Hasto, yang merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Penetapan ini menuai tudingan bermuatan politik karena kasus tersebut sudah berlangsung selama empat tahun.

“Kalau itu dianggap politis ya silakan saja dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Mahfud saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa dirinya mengikuti jejak Bung Karno sebagaimana tertuang dalam biografi "Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia" karya Cindy Adams.

Buku tersebut, menurut Hasto, menjadi pedoman untuk memperjuangkan demokrasi dan hukum yang berkeadilan.

“Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9,” kata Hasto melalui video pernyataan yang diterima Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto akhirnya buka suara usai diumumkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (24/12/2024).

Pernyataan itu disampaikan Hasto melalui keterangan video pada Kamis (26/12/2024). Lewat video tersebut, Hasto menegaskan bahwa dia dan PDI-P menghormati keputusan KPK.

“Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK,” ujar Hasto, Kamis.

Hasto menegaskan bahwa sikap tersebut adalah wujud dari ketaatan hukum dia dan para kader PDI-P.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengaku sudah memahami berbagai risiko yang akan dihadapinya ketika mengkritik kekuasaan yang otoriter.

Hal ini disampaikan Hasto merespons penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi,” kata Hasto dalam keterangan videonya, Kamis (26/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto buka suara soal penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lewat keterangan video yang diterima Kompas.com pada Kamis (26/12/2024), Hasto menyatakan bahwa PDI-P menghormati keputusan yang diambil oleh lembaga anti-rasuah.

“Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK,” ujar Hasto, Kamis.

Menurut Hasto, sikap yang dia dan PDI-P ambil atas keputusan KPK itu adalah wujud ketaatan terhadap hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR yang menjerat eks kader PDI-P Harun Masiku (HM).

Selain Hasto, KPK juga menetapkan orang kepercayaan Hasto yaitu Donny Tri Istiqomah (DIT) sebagai tersangka.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Hasto dan Donny terlibat kasus suap terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

“Penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara HK (Hasto) selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI (Donny) selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ketujuh RI Joko Widodo merespons status tersangka suap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Adapun Jokowi merupakan mantan kader PDIP. Ia dipecat per 4 Desember 2024 lalu karena dianggap melanggar kode etik partai dan tak mendukung calon yang diusung PDIP saat Pemilihan Presien 2024.

Menurut Jokowi, semua pihak harus menghormati proses yang sedang berjalan di KPK.

"Hormati seluruh proses hukum yang ada," ujar Jokowi di Solo, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (25/12/2024).

SOLO, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka enggan merespons terkait penetapan tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gibran justru meminta awak media untuk menanyakan kepada KPK.

"Kenapa yang ditanyakan saya. Tanya ke KPK, enggak ada kaitan dengan saya, nggak ada kaitannya," kata Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/12/2024).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto sebagai tersangka pemberi suap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.