Heri Gunawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua anggota Komisi XI DPR sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility Bank Indonesia (CSR BI).

Keduanya yaitu Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan dan Anggota Komisi XI dari Fraksi Nasdem, Satori. Usai diperiksa, terungkap bahwa BI menyalurkan dana CSR-nya melalui Komisi XI.

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya menduga bahwa ada penyaluran dana CSR yang tidak tepat ke sejumlah yayasan dan ada pula yang masuk kantong pribadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, mengaku dicecar pertanyaan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan seluruh Anggota Komisi XI DPR dalam kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

Heri Gunawan menyampaikan hal ini usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (27/12/2024).

"Semua, semua (Anggota Komisi XI DPR). Itu kan sebagai mitra. Biar nanti pihak KPK yang menjelaskan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

Usai pemeriksaan, Heri menyatakan telah memberikan keterangan kepada penyidik KPK terkait kasus tersebut.

"Sebagai warga negara yang baik, tentunya saya hadir. Yang pasti, saya hari ini dipanggil sebagai saksi. Penjelasan sudah disampaikan kepada pihak KPK, pemeriksaan sudah selesai, dan saya dipersilakan pulang," ujar Heri di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

KPK selesai memeriksa anggota DPR Heri Gunawan (HG) terkait kasus dugaan korupsi corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI). Heri mengatakan ditanyai penyidik KPK sekitar lima pertanyaan.

"Nggak banyak pertanyaannya, hanya kurang lebih 5 pertanyaan," kata Heri di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Heri mengatakan belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Dirinya juga menjelaskan CSR itu adalah program biasa mitra di DPR.

"Belum, belum ada (SPDP). Panggilannya pun sebagai saksi, baru kali ini," kata dia.