Hilirisasi

KOMPAS.com - The Reform Initiatives (TRI) Indonesia mengungkapkan bahwa proyek hilirisasi pemerintah mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ketua Tim Peneliti TRI Indonesia Unggul Heriqbaldi menyampaikan bahwa temuan utama dari riset tersebut adalah penciptaan lapangan kerja.

"Semua pihak bersepakat bahwa isu utama dari kegiatan industri hilirisasi harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan", tutur pria yang akrab dipanggil Eriq itu merujuk hasil Analytical Hierarchy Process (AHP) riset tersebut, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (15/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan acara tahunan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah, di Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.

Acara ini mengambil tema ‘Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas’, dan merupakan bagian integral dari Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Investasi 2024 yang berlangsung sehari setelahnya pada Rabu, 11 Desember 2024.

Rapat konsolidasi ini dihadiri oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Heldy Satrya Putera, serta para deputi yaitu Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tirta Nugraha Mursitama, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Nurul Ichwan, dan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Iwan Suryana. Hadir pula Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Imam Soejoedi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal Andi Maulana, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Robert Leonard Marbun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024 di Jakarta pada Rabu (11/12). Mengangkat tema “Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, acara dibuka oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani.

Rosan mengatakan, Rakornas tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi nasional demi mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Investasi ditargetkan tumbuh rata-rata 16,75% per tahun guna mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Total kebutuhan investasi hingga 2029 diperkirakan mencapai Rp13.528 triliun. Angka ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan realisasi target yang telah ditetapkan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, Indonesia optimistis dapat mencapai transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat investasi industri makanan dan minuman (mamin) meningkat 28% (year-on-year/yoy) menjadi Rp30,23 triliun pada triwulan III/2024.

Total investasi tersebut mencakup nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp13,44 triliun dan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp16,79 triliun.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan realisasi investasi periode tersebut sejalan dengan peningkatan minat dari investor. Tren tersebut diharapkan berlanjut tahun depan mengingat pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas investasi untuk menarik minat investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani memperkirakan hilirisasi 28 komoditas unggulan akan menghasilkan investasi hingga US$618 miliar pada 2040.

Rosan menjelaskan 28 komoditas unggulan tersebut akan menjadi fokus hilirisasi. Komoditas-komoditas tersebut dikelompokkan ke dalam delapan sektor utama yaitu mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan

"Dari 28 komoditas ini kami sudah memetakan dari reservasinya, dari segi di mana mereka itu berada, provinsinya, kotanya. Kami juga sudah memetakan teknologinya dan para investor-investor yang sudah berinvestasi di bidang ini," ujar Rosan dalam Rakornas Investasi 2024 di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal membatasi produksi produk nikel demi menjaga harga tetap tinggi di pasaran global.Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pembatasan produk nikel kian relevan di tengah tingginya konflik geopolitik saat ini."Nikel kita mulai atur produk apa di pasar jangan sampai over, jadi optimal saja. Nanti kita batasi produk nikel yang jenuh di pasar supaya harga naik," kata Tri dalam acara Bisnis Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Selasa (10/12/2024).Namun, dia tak memerinci kapan pembatasan produk nikel itu bakal berlaku. Tri hanya mengatakan bahwa di tengah konflik global, Indonesia harus memiliki daya tahan."Saya sepakat tidak baik-baik saja [kondisi dunia], ini challenge bagi kita terutama Indonesia dengan komoditas yang ada bisa berperan lebih," ucapnya.Sebelumnya, pemerintah Indonesia disebut telah membatasi pasokan bijih nikel untuk melindungi penambang lokal dari penurunan harga nikel global. Eramet SA, perusahaan tambang asal Prancis yang mengoperasikan salah satu tambang nikel terbesar dunia di Maluku Utara, tahun ini diberi kuota penjualan nikel 29% lebih rendah dari yang diharapkan. Chief Executive Officer Eramet Indonesia Jerome Baudelet menuturkan, karena pembatasan yang dilakukan pemerintah, para penambang memilih memprioritaskan penjualan bijih nikel berkadar tinggi yang biasanya digunakan dalam produksi baja nirkarat. Akibatnya, pasokan bijih nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik berkurang sehingga memaksa pabrik peleburan atau smelter dalam negeri untuk mengimpor bijih nikel yang lebih mahal. "Mereka ingin mempertahankan harga yang baik untuk bijih nikel di pasar,” kata Jerome dalam sebuah wawancara, dikutip dari Bloomberg, Sabtu (23/11/2024). “Mereka ingin melindungi para penambang kecil lokal,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) menyebutkan tantangan yang akan memengaruhi permintaan pasar hingga harga pada komoditas tembaga dan emas di tengah kondisi pasar global tahun depan. 

VP Government Relations Smelter Technical Support PTFI Harry Pancasakti mengatakan, sebagai salah satu pemain mineral tembaga dunia, pihaknya melihat pasar bergantung pada arah implementasi energi bersih. 

"Kalau melihat dari tembaga, tembaga akan sangat bergantung dengan direction kemana clean energy ini akan pergi pada saat dia eksponensial, kebutuhan tembaga juga akan semakin tinggi, dan eksponensial juga dia ikut," kata Harry dalam acara Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025, Kamis (10/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor energi hijau hingga Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi prioritas pemerintah untuk menggaet investasi hingga Rp13.528 triliun pada era pemerintahan Presiden Prabowo atau periode 2025-2029.

Ratih Purbasari Kania, Direktur Perencanaan Sumber Daya Alam Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menuturkan pemerintah menargetkan realisasi investasi pada rentang Rp11.394 triliun hingga Rp13.528 triliun pada 2025-2029. Besaran tersebut dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan akan fokus menaikkan investasi sektor kendaraan listrik.

Rosan menjelaskan bahwa pemerintah ingin kembangkan sektor yang berorientasi ekspor sekaligus energi terbarukan. Oleh sebab itu, electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik menjadi salah satu pilihan utama.

Apalagi, sambung mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini, cadangan nikel yang merupakan komponen utama baterai kendaraan listrik berlimpah di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Mining Association (IMA) menilai hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) masih sulit dilakukan.Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia menilai para pengusaha masih maju mundur melaksanakan hilirisasi batu bara menjadi DME lantaran belum ekonomis. Dengan kata lain, untuk melakukan hilirisasi tersebut memerlukan biaya yang mahal."Kenapa [hilirisasi batu bara] nggak jalan-jalan ya ini kan ya? Pertama, tentu karena semuanya nggak ekonomis, teknologinya mahal," ucap Hendra kepada Bisnis, Kamis (5/12/2024).Hendra mengatakan, saat ini negara yang melakukan gasifikasi batu bara baru China. Sementara itu, negara produsen batu bara lain seperti Australia, Rusia, dan India belum melakoni hal serupa.Menurutnya, Australia, Rusia, dan India belum melakukan hilirisasi batu bara karena alasan yang sama, yakni tidak ekonomis. Hendra menyebut, biaya teknologi untuk gasifikasi batu bara memerlukan biaya miliaran dolar AS.Di sisi lain, dia mengungkapkan penggunaan DME sebagai substitusi LPG pun masih belum pasti. Hendra menjelaskan pengusaha belum mendapat jaminan kelak DME bakal diserap pasar. "Nah, itu harga jualnya [DME] itu bagaimana ngaturnya, dan ini kan bisnis yang [berjalan] 25 tahun, 30 tahun kan itu harus jangka panjang ya karena kan kita juga nggak jelas kan harga kita kan di sini kadang bisa berubah-ubah," jelas Hendra.Selain itu, Hendra mengaku mencari pendanaan untuk menggarap hilirisasi batu bara menjadi DME bukan hal gampang. Dia menyebut perbankan pun susah untuk memberikan pinjaman."Kalaupun ada, nah misalnya bank yang mau danain, karena dia [hilirisasi batu bara] belum ekonomis ya pasti dia [bank] pasang bunga tinggi," imbuh Hendra.Lebih lanjut, Hendra mengatakan, insentif yang diberikan pemerintah untuk pengusaha yang melakukan hilirisasi, belum mampu menutupi biaya yang mahal.Adapun, insentif yang diberikan pemerintah itu ada tiga. Pertama, pengurangan tarif royalti batu bara khusus untuk gasifikasi batu bara hingga 0%. Kedua, pengaturan harga batu bara khusus untuk meningkatkan nilai tambah (gasifikasi) yang dilaksanakan di mulut tambang. Ketiga, masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) batu bara yang dikhususkan pada batu bara untuk gasifikasi diberikan sesuai dengan umur ekonomis industri gasifikasi batu bara."Tapi itu saja mungkin belum cukup untuk membuat orang menarik investor gitu ya, buktinya investor [ada] juga yang mundur gitu kan," kata Hendra.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom menilai wacana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi merupakan sinyal bahwa program penciptaan nilai tambah dalam negeri itu belum maksimal.Adapun, rencana pembentukan Satgas Hilirisasi disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi dibentuk demi merespons berbagai keluhan dan keinginan dari para dunia usaha. Satgas ini akan diketuai oleh Bahlil selaku menteri ESDM. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pemerintah telah mengaku bahwa produk hilirisasi juga belum optimal. Hal ini salah satunya terlihat dari produk hilirisasi nikel yang masih didominasi oleh feronikel dan nickel pig iron (NPI).Sementara itu, hilirisasi nikel sampai menjadi baterai kendaraan listrik di dalam negeri belum maksimal. Bahkan, kata Bhima, menarik investasi di sektor pengolahan nikel sampai menjadi baterai atau kendaran listrik cukup berat."Jadi Satgas Hilirisasi merupakan respons terhadap upaya hilirisasi yang memang belum maksimal," ucap Bhima kepada Bisnis, Kamis (5/12/2024).Selain itu, sinyal hilirisasi belum maksimal juga terlihat dari proyek bauksit di Kalimantan yang mangkrak. Menurut Bhima, hal ini juga menunjukan bahwa hilirisasi tambang memiliki pekerjaan rumah atau PR dari sisi investasi.Lebih lanjut, Bhiman berpendapat Satgas Hilirisasi bakal bekerja keras mendorong hilirisasi di semua sektor, tak hanya mineral. Dia mengatakan, sejumlah sektor yang potensial seperti pertanian, perikanan, hingga kelautan.Bhima menyebut hilirisasi perlu ditingkatkan pada sektor yang berdampak pada ketahanan pangan dan energi."Itu harapannya bisa jadi tugas Pak Bahlil ke depan gimana caranya produk hilirisasi ini semakin terdiversifikasi, tak terbatas tambang," jelas Bhima.Selain itu, Bhima juga berpendapat Satgas Hilirisasi perlu mengevaluasi insentif-insentif fiskal seperti tax holiday hingga tax allowance yang diberikan untuk mendukung hilirisasi. Pasalnya, insentif fiskal tersebut dinilai belum terlalu efektif dalam menciptakan investasi yang punya nilai tambah.Di sisi lain, Bhima menyebut investasi smelter lebih banyak berupa smelter dengan teknologi rotary klin electric furnace (RKEF) yang memproduksi bahan baku baja tahan karat atau stainless steel. Sementara itu, untuk smelter high pressure acid leach (HPAL) yang memproduksi bahan baku baterai masih minim."Jadi nggak imbang, jadi banyak smelter yang dapat insentif fiskal tapi produk-produknya tak banyak membantu untuk proses transisi energi," kata Bhima.Sementara itu, Kepala Center of Industry Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pembentukan Satgas Hilirisasi karena persoalan hilirisasi tak terbatas di satu kementerian saja.Namun, dia mempertanyakan apa alasan menunjuk Bahlil sebagai ketua. Sebab, saat ini sudah ada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).Oleh karena itu, Andry mempertanyakan mengapa ketua Satgas Investasi tak berasal dari kementerian tersebut."Itu [ketua satgas] seharusnya ada di kementerian tersebut gitu ya, jadi untuk apa kemarin kita menambahkan atau memperkuat kata-kata hilirisasi di kementerian tersebut, tapi Satgas yang dibentuk itu bukan berasal dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi," ucap Andry.Andry pun mengatakan dalam memandang hilirisasi juga perlu dilihat dari konteks investasi. Dia menilai saat ini program hilirisasi belum terlalu menarik minat investor. Pasalnya, investor mengingatkan jaminan akses pasar baik domestik maupun ekspor tatkala berinvestasi. Sementara itu, di sisi domestik, terkait dengan produk-produk impor yang saat ini cukup besar masuk ke RI.Menurut Andry, hal itu juga memberikan disinsentif bagi produk yang akan RI hilirisasi. Oleh karena itu, dia menilai selama belum ada penguatan pasar domestik, investor pasti akan sulit atau mungkin tidak tertarik.Adapun, wewenang terkait penguatan pasar domestik berada di Kementerian Perdagangan. Kementerian tersebut perlu mengeluarkan kebijakan larangan terbatas alias lartas, antidumping, dan juga safeguard.Di sisi lain, Andry melihat sinkronisasi antara kementerian untuk menggenjot hilirisasi itu masih minim."Harusnya memang ada di Kemenko Ekonomi untuk mengkoordinasikan semua ini. Cuma saya melihat ternyata Kemenko juga absen dalam mengkoordinasikan antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, maka usulan terkait dengan Satgas Hilirisasi tersebut menjadi jalan tengah," jelas Andry.