Ibadah Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama mengumumkan secara resmi dibukanya Seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) untuk 1446 H/2025 M tingkat daerah pada hari ini, Senin (4/11/2024).

Direktur Bina Haji Ditjen PHU Arsad Hidayat menyampaikan bahwa proses pendaftaran seleksi akan berlangsung mulai 7 hingga 15 November 2024.

"Hari ini kami umumkan adanya seleksi petugas haji 1446 H/2025 M tingkat daerah. Bagi yang berminat dan memenuhi syarat, bisa mulai mendaftar pada 7-15 November 2024," ujar Arsad.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Arsy Buana Travelindo Tbk (HAJJ), mencatatkan pertumbuhan pendapatan hingga 116,01% pada periode Januari–September 2024 seiring dengan tingginya minat haji dan umrah di Indonesia.

Berdasarkan Laporan Keuangan Interim Perseroan per 30 September 2024, dikutip Kamis (31/10/2024), HAJJ mencatat pendapatan Rp677,89 miliar pada sembilan bulan pertama tahun 2024. Adapun, pendapatan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp313,81 miliar.

Direktur Utama Arsy Buana Travelindo, Saipul Bahri mengatakan kontribusi dari segmen hotel mencapai 88,70% dari total pendapatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dan umrahh ke Badan Penyelenggara Haji diharapkan akan membuat gerak Kementerian Agama (Kemenag) semakin lincah saat bekerja.

Seperti diketahui, Presiden ke-8 Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya, kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kemenag ke Badan yang baru terbentuk mulai 2026 mendatang.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya optmitis dengan adanya Badan yang akan mengelola pelaksanaan haji dan umrah bisa berkonsentrasi penuh menjalankan tugas dan kewenangannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya masih akan melakukan diskusi dengan Badan Penyelenggara Haji terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2025.

"Kita sangat optimis dengan adanya badan ini ya. Duduk bersama kita nanti," kata Nasaruddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menag mengatakan Badan Penyelenggara Haji setara dengan Kementerian Agama.

Ia berharap adanya badan baru ini membuat urusan pelaksanaan haji semakin fokus.

"Nanti kita berharap dengan adanya badan pelaksanaan haji ini, konsentrasi penuh bisa diberikan untuk mengelola haji umrah ini," tuturnya.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menghadiri rapat bersama Komisi VIII DPR membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan ibadah haji 2025. Nasaruddin berharap dengan adanya Badan Urusan Haji dan Umrah yang baru dibentuk di pemerintahan Prabowo Subianto bisa berkonsentrasi penuh terhadap pelaksanaan ibadah haji.

"Kita membahas evaluasi haji tahun-tahun yang lampau dan sekaligus kita bicara tentang pelaksanaan haji yang akan datang. Kita sangat optimis dengan adanya badan ini kita berharap dengan adanya badan pelaksanaan haji ini konsentrasi penuh untuk mengelola haji bisa diberikan," kata Nasaruddin usai rapat bersama Komisi VIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI meminta agar Badan Penyelenggara Haji yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dapat mengurangi beban kerja yang dipikul oleh Kementerian Agama (Kemenag). 

Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan adanya Badan yang khusus menangani penyelenggara haji seharusnya dapat meringankan tugas Kementerian Agama (Kemenag). Mengingat, Kemenag tidak hanya mengurus soal haji saja.

“Badan yang akan menangani khusus urusan haji tentu dia lebih fokus, lebih konsen, lebih mengurus,” kata Marwan kepada Bisnis, dikutip Selasa (29/10/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji dalam kabinet 2024-2029. Pembentukan ini sekaligus menandai kewenangan penyelenggara haji akan beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan mulai 2026.

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu payung hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara haji. “Kita tunggu payung hukumnya, kalau belum ada payung hukum kita tidak berani,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Haji masih menunggu payung hukum terkait tata kelola ibadah haji.

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu payung hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara haji. 

“Kita tunggu payung hukumnya, kalau belum ada payung hukum kita tidak berani,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sembari menunggu, Irfan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baik Badan Penyelenggara Haji maupun Kemenag terus berkoordinasi terkait penyelenggaraan ibadah haji. 

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memaparkan on time performance (OTP) pesawat Haji 2024. Sejumlah kendala menjadi biang kerok keterlambatan pesawat tersebut. 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menjelaskan OTP menjadi perhatian Kemenhub. Secara keseluruhan OTP haji 2024 sebesar 85,80% dengan 157 kloter delay. 

“Jadi yang menjadi perhatian adalah OTP 2024 fase 1 atau 2 dengan 553 kloter. Di fase I OTP sebesar 86,98% dengan 72 kloter delay atau mengalami keterlambatan. Sedangkan, fase 2 pemulangan OTP sebesar 84,63% dengan delay 85 kloter,” kata Lukman dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah terkait evaluasi Haji 2024 dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (28/10/2024). 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo alias Pasha Ungu mengaku belum pernah melaksanakan ibadah haji.

Ia menyebutkan, hal itu menjadi alasannya memilih untuk masuk di Komisi VIII DPR RI.

“Mungkin di ruangan ini pimpinan, saya satu di antaranya yang sedikit belum memiliki gelar haji Pak Menteri. Maka itu lah saya menjadikan Komisi VIII sebagai pilihan pertama saya Pak Menteri,” ujar Pasha dalam rapat kerja (raker) Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama (Kemenag) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi akan mengubah kebijakan untuk petugas haji kloter dan nonkloter untuk pelaksanaan ibadah haji 1446 H/2025 M.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 15 September 2024.

“Mulai 2025, berlaku ketentuan petugas haji kloter dan nonkloter harus membayar paket masyair,” kata Nasaruddin dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senin (28/10/2024). 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar ingin jamaah haji lansia tidak terlalu lama di Mina dan bisa menginap di hotel setelah menjalankan rangkaian ibadah haji.

Baginya, langkah itu perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan dan stamina jamaah haji lansia saat menjalankan ibadahnya.

“Mempersiapkan skema tanazul secara lebih matang dan sistematis untuk mengurangi kepadatan di madinah dan memberikan layanan yang lebih aman dan nyaman untuk jamaah,” ujar Nasaruddin dalam rapat kerja Kementerian Agama (Kemenag) dengan Komisi VIII DPRI RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).