Ibadah Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mengupayakan biaya haji 2025 lebih murah, tanpa mengurangi kualitas dari penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri.

Upaya ini dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji tidak memberatkan masyarakat. Namun di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya kualitas dari penyelenggaraan ibadah haji harus tetap diperhatikan oleh penyelenggara.

Untuk membahas ini, pemerintah berencana segera membahas persoalan ibadah haji 2025 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di sisi lain, DPR juga berencana segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025, yang rencananya rapatnya akan dimulai Senin (30/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam surat keterangannya menyatakan bahwa tarif jasa layanan bursa akan menyesuaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang baru, 12% pada tahun depan.

Pada surat bernomor S-13561/BEI.KEU/12-2024, tertanggal Selasa (24/12/2024) kepada pimpinan pengguna jasa BEI, berlakunya tarif PPN 12% turut memengaruhi biaya jasa layanan BEI.

Dengan demikian, seluruh invoice dan faktur pajak atas jasa layanan BEI mengalami penyesuaian tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berkomitmen menekan biaya haji 2025 supaya lebih terjangkau oleh masyarakat tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan ibadah haji.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, efisiensi biaya haji juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi dan nilai tukar mata uang.

Selain itu, langkah pembersihan terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan haji sebelumnya juga menjadi bagian dari strategi menekan biaya.

"Yang jelas bahwa spiritnya kita ingin lebih murah, dijangkau masyarakat melalui efisiensi yang kita lakukan. Maka dari itu, melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi terhadap penurunan harga," kata Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (27/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kuota haji 2025 masih sama seperti 2024, dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Pernyataan ini disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan tambahan kuota haji pada tahun mendatang.

“Kepastian kuota itu seperti tahun lalu. Jadi intinya seperti itu, kita kan ditentukan oleh OKI,” kata Nasaruddin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Nasaruddin menekankan prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Penambahan kuota hanya akan menjadi opsi jika kesiapan layanan telah matang dan tidak menimbulkan beban operasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan, proses seleksi calon jemaah haji tahun 2025 sudah mencapai 80 persen.

Rencananya, seleksi tersebut selesai pada awal Januari tahun depan. Seleksi diperlukan untuk melihat jemaah yang memenuhi syarat baik dari segi kesiapan maupun kesehatan (istithaah).

"Kita sudah melakukan seleksi calon jemaah haji ya, karena siapa yang istita’ah, siapa yang enggak istita’ah, siapa yang sakit, siapa yang meninggal. Dan itu sudah 80 persen," kata Nasaruddin Umar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nazaruddin Umar memastikan bahwa pemerintah bakal mendorong untuk penurunan harga ongkos atau biaya haji pada 2025.

Dia menjelaskan bahwa dalam menentukan ongkos haji tersebut bakal dipengaruhi beberapa faktor, seperti inflasi hingga nilai tukar dolar. 

Oleh sebab itu, pemerintah bakal berupaya untuk menetapkan ongkos haji yang dapat dijangkau oleh setiap kalangan masyarakat. 

"Yang jelas bahwa spirit-nya kita ingin lebih murah dijangkau masyarakat melalui efisiensi, melalui pembersihan seluruh hal-hal yg menyimpang," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (27/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal membentuk panitia kerja (Panja) penyelenggaraan haji tahun 2025 dalam rapat yang bakal digelar pada Senin (30/12/2024).

Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

"Tanggal 30-an rapat pembentukan Panja. Baru setelah itu rapat Panja," kata Wamenag Muhammad Syafi’i di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Dahnil Anzar Simanjuntak bertemu dengan Deputi Kerja Sama Internasional Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Hassan Hassan Bin Yahya Al Manakhrah, Rabu (25/12/2024).

Dalam pertemuan itu, Dahnil membahas persiapan penyelenggaraan haji 2025 dan transisi peran BPH untuk penyelenggaraan haji 2026.

"Kami berdiskusi panjang terkait peran BPH yang akan menangani penyelenggaraan secara penuh pada 2026," kata Dahnil dalam keterangan pers, Kamis (26/12/2024).