Icw

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. ICW menilai gagasan itu tidak menjawab akar masalah terkait ongkos politik dalam gelaran pemilu yang menyedot banyak anggaran negara.

"Presiden Prabowo menyarankan uang yang selama ini digelontorkan untuk pemilihan kepala daerah secara langsung dapat disalurkan untuk program-program lain, seperti memberi makan anak-anak atau memperbaiki sekolah. Di satu sisi, memang sama tidak ada yang salah apabila Presiden hendak memprioritaskan anggaran negara untuk kebijakan-kebijakan yang hendak mendorong kesejahteraan masyarakat," kata peneliti ICW Yassar Aulia saat dihubungi, Jumat (13/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Prabowo Subianto menegur pejabat Kabinet Merah Putih yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Peneliti ICW, Diky Anandya, mengatakan pelaporan LHKPN adalah mandat undang-undang yang harus ditaati pejabat publik.

Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta ditegaskan melalui Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020.

"Oleh karenanya, ICW mendesak agar Presiden Prabowo segera menegur para pembantunya yang belum melaporkan LHKPN dan mendesak mereka agar segera melaporkannya kepada KPK," ujar Diky dalam keterangan tertulis, Minggu (8/12/2024).