IKN

Otorita IKN Kebut Pembangunan Gedung Legislatif  Yudikatif, Kapan Rampung?

Otorita IKN Kebut Pembangunan Gedung Legislatif Yudikatif, Kapan Rampung?

()

Bisnis.com, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memastikan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terus berlanjut menjelang perpindahan ASN secara bertahap pada awal 2025.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw mengatakan pembangunan IKN menunjukkan kemajuan signifikan. Dia menyebut pembangunan infrastruktur eksekutif hampir rampung.

Troy menuturkan selaras dengan target pemerintah, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama yang akan dibangun oleh Otorita IKN.

Jasa Marga (JSMR) Pastikan Tol Balsam Menuju IKN Beroperasi Penuh Saat Nataru

Jasa Marga (JSMR) Pastikan Tol Balsam Menuju IKN Beroperasi Penuh Saat Nataru

()

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) memastikan ruas tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang menjadi kelolaan anak usahanya yakni Jasamarga Nusantara Tollroad bakal beroperasi efektif selama momentum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Corporate Communication & Community Development Group Head JSMR, Lisye Octaviana menjelaskan bahwa khusus pada ruas Tol Balsam yang terintegrasi dengan Tol Akses IKN selama momen Nataru telah ditingkatkan keberfungsiannya guna menunjang perjalanan menuju IKN.

“Kita pastikan keberfungsian di gerbang tol Karang Joang yang nanti itu akan menjadi akses menuju tol IKN kita pastikan berfungsi 100% secara optimal,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Jasa Marga Toll Road Command Center (JMTC), Jumat (13/12/2024).

ASN Mau Dipindah ke IKN Usai Lebaran, Menteri PU: Tunggu Arahan Presiden

ASN Mau Dipindah ke IKN Usai Lebaran, Menteri PU: Tunggu Arahan Presiden

()

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku belum mendapat arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dody menyebut, proses pemindahan ASN itu bakal dilakukan usai mengantongi restu Presiden Prabowo Subianto.

“Kita nunggu arahan Presiden lewat KemenPAN-RB. Selama ini belum ada aba-aba dari Bu MenPAN-RB,” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (13/12/2024).

Dody menegaskan, dirinya saat ini tengah mengebut pembangunan infrastruktur untuk menunjang pemindahan ASN tersebut. Di samping itu, Kementerian PU juga saat ini tengah mengkalkulasikan pembangunan kantor untuk ASN di IKN. 

Top 5 News Bisnisindonesia.id: Menuju Transformasi BBM hingga Properti Jakarta Usai Ibu Kota Pindah

Top 5 News Bisnisindonesia.id: Menuju Transformasi BBM hingga Properti Jakarta Usai Ibu Kota Pindah

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan subsidi energi terutama untuk BBM dan LPG selalu menjadi dilematis bagi pemerintah karena berkaitan dengan alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Terlebih, anggaran subsidi yang dikucurkan setiap tahunnya juga tidaklah sedikit.

Di sisi lain, kebijakan subsidi energi yang selama ini diberikan pemerintah disebut-sebut cukup berhasil menjaga daya beli masyarakat. Kendati demikian, pemberian subsidi yang terus-menerus apalagi dengan tren peningkatan konsumsi energi malah berdampak buruk terhadap keuangan negara.

Konstruksi Jalan Nasional Sumbu Kebangsaan Timur Fase 2 IKN Capai 69,81%

Konstruksi Jalan Nasional Sumbu Kebangsaan Timur Fase 2 IKN Capai 69,81%

()

Bisnis.com, JAKARTA – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) melaporkan progres konstruksi jalan nasional Sumbu Kebangsaan Timur Fase 2 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah mencapai 69,81% per Oktober 2024.

“Kemudian di IKN sendiri, tadi saya sebutkan, di situ ada jalan, salah satunya jalan nasional namanya Sumbu Timur. Kita kerjakan juga, kurang lebih progres-nya sekarang 70%," ujar Senior Manager Corporate Relations William saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Lebih lanjut, William menjelaskan bahwa proyek bernilai Rp528 miliar itu ditujukan untuk meningkatkan konektivitas untuk IKN dengan fokus pada infrastruktur yang berkelanjutan.

Tol IKN Bakal Tersambung Penuh Sebelum Prabowo Berkantor di IKN 2028

Tol IKN Bakal Tersambung Penuh Sebelum Prabowo Berkantor di IKN 2028

()

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Jalan Tol Akses Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tersambung sepenuhnya pada 2027 atau tepat setahun sebelum Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mulai berkantor di IKN ada 17 Agustus 2028.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU, Reiza Setiawan mengungkap apabila telah tersambung sepenuhnya maka waktu tempuh dari Bandara Sepinggan hingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Dipangkas menjadi 50 menit saja. 

IKN Sudah Habiskan Rp89 Triliun, Bagaimana Progresnya?

IKN Sudah Habiskan Rp89 Triliun, Bagaimana Progresnya?

()

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menelan anggaran mencapai Rp89 triliun hingga periode Desember 2024.

Wakil Menteri (Wamen) PU, Diana Kusumastuti menuturkan bahwa anggaran senilai Rp89 triliun itu tertuang dalam 109 paket pengerjaan yang secara keseluruhan progres pembangunannya telah mencapai 61,7%.

“Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang," jelas Diana dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (11/12/2024).

Mengintip Progres IKN Menjelang Pemindahan ASN di 2025

Mengintip Progres IKN Menjelang Pemindahan ASN di 2025

()

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap progres terkini pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjelang pemindahan aparatur sipil negara (ASN) pada awal 2025.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN dalam rangka persiapan pemindahan ASN pada awal 2025.

Selain itu, dia mengatakan percepatan pembangunan IKN juga dilakukan untuk mempersiapkan rencana pemindahan ibu kota negara pada 2028. 

Dia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan bahwa pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028?

Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028?

()

Istana Kepresidenan mengungkapkan pertimbangan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 17 Agustus 2028.

Pernyataan ini menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan alasan dan persiapan yang diperlukan agar pemindahan ibu kota pemerintahan dapat terlaksana dengan sukses pada 2028 mendatang.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa IKN dipersiapkan untuk menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.

Oleh karena itu, kantor-kantor yang mewakili tiga cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif bakal dipindahkan ke ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur tersebut.

[POPULER NASIONAL] Perebutan Kursi Ketum PMI antara JK dan Agung Laksono | Rencana Prabowo Pindah ke IKN pada 2028

[POPULER NASIONAL] Perebutan Kursi Ketum PMI antara JK dan Agung Laksono | Rencana Prabowo Pindah ke IKN pada 2028

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Ketua Umum (Ketum) Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 mengundang perhatian publik usai Wakil Presiden (Wapres ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono.

Jusuf Kalla (JK) menjelaskan bahwa laporan polisi terhadap Agung Laksono dilatarbelakangi oleh tindakan yang dianggap ilegal dalam upaya merebut kursi Ketua Umum PMI.

Dalam sebuah keterangan video, JK menyatakan bahwa Agung Laksono melakukan hal tersebut secara ilegal, dan menyebut ini sebagai “kebiasaan beliau”.

Perum Damri Target Operasikan Bus Listrik di IKN Tahun Depan

Perum Damri Target Operasikan Bus Listrik di IKN Tahun Depan

()

Bisnis.com, JAKARTA - Operator angkutan darat pelat merah Perum Damri berencana mengoperasikan bus listrik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk mobilitas ASN atau pekerja di IKN pada 2025. 

Direktur Teknik dan Fasilitas Perum Damri Arifin mengatakan, pihaknya memang diminta untuk mengoperasionalkan bus listrik di IKN. Namun, pihaknya masih mendiskusikan jumlah bus serta jenis bus berdasarkan jumlah kebutuhan ASN. 

"Sekarang lagi perhitungan, berapa sih kebutuhan yang ada di sana baik dari ukuran maupun frekuensi yang dibutuhkan," kata Arifin di Unit Perbengkelan Damri, Selasa (10/12/2024).

Mirip Amerika Serikat, Kemenhan Akan Bangun Ops Room Presiden di Istana

Mirip Amerika Serikat, Kemenhan Akan Bangun Ops Room Presiden di Istana

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Mohamad Nafis mengungkap adanya wacana pembangunan operation (Ops) Room Presiden di Istana Negara.

Hal ini disampaikan Nafis dalam acara focus group discussion (FGD) terkait pertahanan yang digelar Universitas Pertahanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Nafis menyebutkan, rencana pembangunan ini mengemuka ketika Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengadakan rapat bersama jajaran Markas Besar (Mabes) TNI.

Wamendagri Sebut IKN Berfungsi Aktif Jika Pemerintahan Sudah Lengkap

Wamendagri Sebut IKN Berfungsi Aktif Jika Pemerintahan Sudah Lengkap

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) baru akan berfungsi aktif, jika infrastruktur pemerintahannya sudah lengkap.

"Presiden menekankan bahwa Ibu Kota (Nusantara) itu akan berfungsi aktif apabila trias politika yang sudah lengkap, jadi tidak hanya Kantor Presiden tapi juga ada eksekutif dan yudikatif," kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menurut Bima, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono juga akan melakukan akselerasi pembangunan di sana.

DPR Siap Ikuti Prabowo Pindah ke IKN pada 2028

DPR Siap Ikuti Prabowo Pindah ke IKN pada 2028

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapan DPR mengikuti apa pun keputusan pemerintah, termasuk pemindahan gedung Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Puan menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan mulai berkantor di IKN pada 2028.

"Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan," ujar Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Setelah itu, Puan ditanya apakah DPR sudah menyiapkan gedung di IKN atau belum.

Soal ASN Pindah ke IKN, Kepala OIKN: Menurut Menpan-RB Mulai April

Soal ASN Pindah ke IKN, Kepala OIKN: Menurut Menpan-RB Mulai April

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) kemungkinan bakal pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap habis Lebaran mulai April 2024.

"Menurut Menteri PANRB yang sekarang kita siapkan, sedang kita hitung semua itu mulai April," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Ia menuturkan, jadwal perpindahan tersebut turut mempertimbangkan momen puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah.

Kantor Lembaga Legislatif-Yudikatif di IKN Dibangun Mulai 2025, Rampung Tahun 2027

Kantor Lembaga Legislatif-Yudikatif di IKN Dibangun Mulai 2025, Rampung Tahun 2027

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut, pembangunan ekosistem lembaga yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal dimulai pada 2025.

Berdasarkan target, pembangunan dua ekosistem tersebut bakal rampung pada tahun 2027.

"Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini. Kalau dimulai dari 2025 ini, paling 2027 selesai," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Basuki menuturkan, pembangunan lembaga berupa kantor maupun hunian bagi anggota legislatif dan yudikatif ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto sejak ia dilantik menjadi Kepala OIKN.

Gedung Yudikatif-Legislatif di IKN Dibangun 2025, Target Selesai 2027

Gedung Yudikatif-Legislatif di IKN Dibangun 2025, Target Selesai 2027

()

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkap pembangunan gedung yudikatif dan legislatif akan dimulai pada 2025. Ia menargetkan pembangunan itu akan selesai pada 2027.

"Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini," kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Kalau dimulai dari 2025 ini paling 2027 selesai," lanjut Basuki.

Basuki mengatakan pembangunan gedung yudikatif dan legislatif itu menjadi target Presiden Prabowo Subianto sebelum memindahkan ibu kota ke IKN. Prabowo mentarget pada 2028 semua pembangunan ekosistem, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif bisa selesai.

Istana Ungkap Target IKN Jadi Ibu Kota pada 2029

Istana Ungkap Target IKN Jadi Ibu Kota pada 2029

()

Istana mengungkap target IKN menjadi ibu kota pada 2029. Hal itu setelah pembangunan gedung legislatif dan yudikatif selesai.

Hal itu diungkap Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ia menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan berkantor di IKN dalam waktu dekat.

"Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana," kata Hasan kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

Baru Pindah pada 2028, Prabowo Tunggu IKN Siap Jadi Ibu Kota Politik

Baru Pindah pada 2028, Prabowo Tunggu IKN Siap Jadi Ibu Kota Politik

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto yang bakal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028.

Ia menyebutkan, Prabowo baru akan pindah ke IKN setelah ibu kota baru itu dapat memerankan fungsinya sebagai ibu kota politik dengan adanya kantor lemaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana," kata Hasan kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

Jalan Tol IKN Seksi 6A  6B Bakal Rampung Juni 2025, Intip Progresnya

Jalan Tol IKN Seksi 6A 6B Bakal Rampung Juni 2025, Intip Progresnya

()

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mempercepat pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara (IKN). Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 6A dan 6B rampung pada Juni 2025.

“Nanti Juni 2025 sudah nyambung. Juni 2025 sudah sampai IKN,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Mengenai sebagian lahan proyek Tol IKN Seksi 6A dan 6B yang masuk dalam 2.086 hektare lahan bermasalah, eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu menyebut bahwa sekitar 40 hektare lahan telah diselesaikan proses ganti ruginya.

Basuki: 5 Investor Siap Groundbreaking di IKN, Nilainya Rp5 Triliun

Basuki: 5 Investor Siap Groundbreaking di IKN, Nilainya Rp5 Triliun

()

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut realisasi investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap 9 bakal berlanjut dalam waktu dekat.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menyebut pihaknya telah menyiapkan 5 pelaku usaha swasta yang bakal groundbreaking. Namun demikian, jadwal pastinya masih menunggu konfirmasi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sedang mengusulkan kepada Pak Presiden ada 5 [proyek] groundbreaking. Sama-sama dengan PU kan sudah mengusulkan untuk peresmian,” kata Basuki saat ditemui di Kantornya, Senin (9/12/2024).

Bos Otorita Minta Tambahan Dana untuk IKN Rp8,1 Triliun di 2025

Bos Otorita Minta Tambahan Dana untuk IKN Rp8,1 Triliun di 2025

()

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyebut tengah berkoordinasi bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Kepala Bappenas mengenai usulan penambahan anggaran.

Dalam usulan itu, Basuki menjelaskan bahwa Badan Otorita IKN meminta tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana legislatif hingga yudikatif. 

“Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp8,1 triliun untuk tahun anggaran 2025,” kata Basuki saat ditemui di kantor Otorita IKN, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Intip Kisi-Kisi Lelang Proyek Kompleks DPR di IKN

Intip Kisi-Kisi Lelang Proyek Kompleks DPR di IKN

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap tahapan pembangunan kompleks parlemen RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mulai dilakukan pada 2025.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan pada tahap awal pihaknya akan melelang terlebih dahulu pengadaan proyek tersebut. 

“Di 2025 [lelang kantor legislatif dan yudikatif] ya, semua. Tapi kan masih di-review sama BPKP,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (6/12/2024).

Lebih lanjut, Dody memberi sinyal bahwa proses lelang gedung DPR RI di IKN rencananya akan dilakukan pada kuartal I/2025.

Istana Pastikan Masjid Negara IKN Siap Dipakai untuk Salat Idulfitri 2025

Istana Pastikan Masjid Negara IKN Siap Dipakai untuk Salat Idulfitri 2025

()

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan Masjid Negara di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN bakal bisa digunakan untuk pelaksanaan salat Idulfitri 1446 H/2025.

Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria mengatakan, masjid di IKN itu siap menampung 5.580 jemaah salat Idulfitri tahun depan.

"Pembangunan Masjid Negara IKN telah mencerminkan kemajuan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara dan juga menegaskan semangat kebhinekaan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (7/12/2024).

Hariqo menambahkan, saat ini proses pembangunan di IKN masih tahap I yang terdiri atas bangunan utama dengan empat lantai, dua lantai mezzanine, dan dua lantai serbaguna serta parkir.