Impor Migas

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mulai menghitung kebutuhan impor liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak dari Amerika Serikat (AS).Hal ini seiring dengan langkah pemerintah untuk meningkatkan impor minyak dan gas bumi (migas) dari Negeri Paman Sam sebagai upaya negosiasi tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada RI.Pembelian minyak dan LPG pun diharapkan bisa meningkatkan impor dan investasi dari AS ke Indonesia. Dengan begitu, defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dapat berkurang sehingga diharapkan kebijakan Trump bisa melunak.Bahlil menjelaskan, impor minyak dan LPG selama ini datang dari Singapura, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin. Demi meningkatkan impor dari AS, pembelian LPG dan minyak dari negara-negara tadi pun bakal dikurangi.Hingga saat ini, Bahlil mengatakan, pemerintah masih menghitung berapa banyak impor LPG dan minyak yang bisa diambil dari AS."Dalam exercise, kami lagi menghitung," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (9/4/2025).Dia pun memastikan pihaknya juga menghitung tingkat keekonomian impor dari AS. Pasalnya, impor dari AS kemungkinan membutuhkan biaya lebih besar.Menurut Bahlil, hal ini terjadi karena biaya transportasi dari AS lebih tinggi dibandingkan Timur Tengah."Harga LPG dari Amerika sama dengan dari Middle East. Jadi, saya pikir semua ada cara untuk kita menghitung dalam bisnis kan yang penting adalah produk yang diterima di negara kita adalah dengan harga yang kompetitif," tutur Bahlil.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memastikan untuk memilih pendekatan negosiasi dibanding dengan tindakan pembalasan untuk menghadapi kebijakan tarif baru AS.Oleh karena itu, pemerintah akan meningkatkan impor minyak, LPG, dan liquefied natural gas (LNG) dari Negeri Paman Sam."Dengan pembicaraan dengan menteri ESDM, juga kita arahan presiden kita bisa membeli LPG dan LNG dari AS," kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi 2025 di Jakarta, Selasa (8/3/2025).Namun, Airlangga menggarisbawahi bahwa peningkatan impor LPG dan LNG dari AS, tak berarti menambah volume impor gas RI  secara keseluruhan. Dia menjelaskan, pemerintah hanya melakukan realokasi impor gas tersebut. Artinya, akan ada pengurangan jumlah impor LPG dan LNG dari negara di luar AS."Ini tidak menambah [impor], tapi realokasi pembelian, jadi tak mengganggu APBN," jelas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bakal meningkatkan impor liquefied petroleum gas (LPG) dan liquefied natural gas (LNG) dari Amerika Serikat (AS).

Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai respons penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% dari Presiden AS Donald Trump kepada RI.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Prabowo memastikan untuk memilih pendekatan negosiasi dibanding dengan tindakan pembalasan untuk menghadapi kebijakan tarif terbaru AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Alih-alih melakukan langkah retaliasi atau balasan, pemerintah Indonesia memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi dalam merespons kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS).

Sejumlah kebijakan dalam paket negosiasi tengah dikaji. Mulai dari peningkatan volume impor barang dari AS hingga penyesuaian aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif impor dasar 10% ke semua negara dan lebih tinggi untuk negara-negara dengan hambatan perdagangan yang tinggi dengan AS. Salah satu kategorinya yakni negara-negara yang mencetak surplus pada perdagangan dengan AS sehingga menyebabkan perdagangan negara itu mengalami defisit.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mempertimbangkan untuk meningkatkan impor minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat (AS). Opsi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk melunakkan kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait penerapan tarif impor timbal balik atau tarif resiprokal sebesar 32%.

Adapun, langkah tersebut diketahui dari pembahasan rapat Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto dengan para pelaku usaha, Senin (7/4/2025). Bisnis menyimak paparan tersebut melalui Zoom Meeting.Dalam bahan paparannya, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah siap bernegosiasi dalam melihat AS sebagai mitra strategis. Sejumlah kebijakan dalam paket negosiasi itu seperti meningkatkan impor dan investasi dari AS, termasuk pembelian migas oleh PT Pertamina (Persero)."Meningkatkan impor dan investasi dari AS [pembelian migas oleh Pertamina dan lain-lain]," demikian tertulis dalam bahan paparan Airlangga.Menurutnya, jalur diplomasi dan negosiasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan, tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif. Salah satunya melalui revitalisasi perjanjian kerja sama Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). Lantas, berapa realisasi impor migas dari AS selama ini?Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas dari AS cukup berfluktuasi. Perinciannya, impor migas dari AS mencapai US$2,29 miliar atau setara Rp38,83 triliun (asumsi kurs Rp16.897 per US$) pada 2022.Nilai impor migas itu kemudian turun pada 2023 menjadi US$2,05 miliar atau sekitar Rp34,73 triliun. Namun, nilai impor migas AS kembali naik tipis menjadi US$2,09 miliar atau Rp35,4 triliun.Adapun, nilai impor migas dari AS per Januari 2025 mencapai US$869 juta atau setara Rp14,81 triliun.Presiden AS Donald Trump resmi mengumumkan pengenaan bea masuk yang diatur dalam tarif timbal balik alias resiprokal. Orang nomor satu di Negeri Paman Sam itu menetapkan pengenaan tarif resiprokal Indonesia sebesar 32%. Kebijakan Trump kepada RI itu diumumkan di Gedung Putih, Washington DC pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat.Sebagaimana dilansir dari laman resmi Gedung Putih, Trump menyoroti penerapan kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor. Trump merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah Indonesia memiliki opsi untuk menggandeng Amerika Serikat (AS) dalam proyek pembangunan kilang minyak.Hal ini dilakukan sebagai salah satu respons penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% dari AS untuk RI.Airlangga mengatakan, pembangunan proyek strategis nasional (PSN) itu bisa menggunakan komponen dari Negeri Paman Sam. Dengan begitu, impor AS ke dalam negeri bisa meningkat.Dengan langkah itu, diharapkan Presiden AS Donald Trump dapat melakukan relaksasi atau penurunan tarif resiprokal kepada Indonesia."Indonesia sendiri dalam proyek strategis nasional akan membangun beberapa proyek termasuk refinery dan mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4/2025).Selain itu, dalam rapat bersama para pelaku usaha, diketahui RI berencana meningkatkan impor minyak dan gas bumi (migas) dari AS. Dalam bahan paparannya, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah siap bernegosiasi dalam melihat AS sebagai mitra strategis.Menurutnya, jalur diplomasi dan negosiasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan, tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif. Salah satunya melalui revitalisasi perjanjian kerja sama Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).Adapun, sejumlah kebijakan dalam paket negosiasi itu seperti meningkatkan impor dan investasi dari AS, termasuk pembelian migas oleh PT Pertamina (Persero)."Meningkatkan impor dan investasi dari AS [pembelian migas oleh Pertamina dan lain-lain]," demikian tertulis dalam bahan paparan Airlangga.Indonesia saat ini memang memiliki rencana membangun proyek kilang minyak berkapasitas 1 juta barel per hari.Adapun, pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel itu mulanya hanya direncanakan untuk kapasitas 500.000 barel per hari. Kilang 500.000 barel itu pun rencananya dibangun di Pulau Pemping, Kepulauan Riau.Seiring berjalannya waktu, rencana itu berubah. Pemerintah menaikkan kapasitas kilang menjadi 1 juta barel dan akan membangun di beberapa daerah di Indonesia.Kilang yang akan dibangun di beberapa daerah itu disebut akan dibiayai oleh investor dalam negeri, termasuk lewat BPI Danantara.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan impor minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat (AS) sebagai respons penerapan tarif impor timbal balik atau tarif resiprokal sebesar 32%.Langkah tersebut diketahui dari pembahasan rapat Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto dengan para pelaku usaha, Senin (7/4/2025). Bisnis menyimak paparan tersebut melalui Zoom meeting.Dalam bahan paparannya, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah siap bernegosiasi dalam melaihat AS sebagai mitra strategis. Menurutnya, jalur diplomasi dan negosiasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan, tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif. Salah satunya melalui revitalisasi perjanjian kerja sama Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).Adapun, sejumlah kebijakan dalam paket negosiasi itu seperti meningkatkan impor dan investasi dari AS, termasuk pembelian migas oleh PT Pertamina (Persero)."Meningkatkan impor dan investasi dari AS [pembelian migas oleh Pertamina dan lain-lain]," demikian tertulis dalam bahan paparan Airlangga.Selain itu, pemerintah juga melakukan deregulasi non-tarif measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari AS. Ini khususnya berlaku untuk Apple, Oracle, hingga Microsoft.Pemerintah juga berencana melakukan evaluasi larangan terbatas (lartas) dan percepatan sertifikasi halal. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal seperti penurunan bea masuk, PPh impor, hingga PPN impor. Hal ini dilakukan demi mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke Negeri Paman Sam.Dihubungi terpisah, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengaku pihaknya masih menunggu arahan pemerintah terkait meningkatkan pembelian migas dari AS."Kami menunggu arahan pemerintah," ujar Fadjar kepada Bisnis.Bisnis juga telah menghubungi Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana untuk menanyakan detail terkait rencana peningkatan pembelian migas dari AS itu. Namun, hingga berita ini diturunkan, Dadan belum memberikan respons. Presiden AS Donald Trump resmi mengumumkan pengenaan bea masuk yang diatur dalam tarif timbal balik alias resiprokal. Orang nomor satu di Negeri Paman Sam itu menetapkan pengenaan tarif resiprokal Indonesia sebesar 32%. Kebijakan Trump itu diumumkan di Gedung Putih, Washington DC, pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat.Sebagaimana dilansir dari laman resmi Gedung Putih, Trump menyoroti penerapan kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor. Trump merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.Selain itu, Trump juga menyoroti tentang rezim perizinan impor yang kompleks. Persoalan lain yang tak kalah penting adalah kewajiban perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor atau devisa hasil ekspor (DHE) mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai $250.000 atau lebih. Kebijakan DHE baru berlaku 1 Maret 2025 lalu. Trump juga menganggap Indonesia tidak adil karena mengenakan tarif terhadap etanol sebesar 30%. Padahal AS hanya 2,5%.   "Tarif moneter dan tarif non-moneter adalah dua jenis hambatan perdagangan yang digunakan pemerintah untuk mengatur impor dan ekspor. Presiden Trump menangkal keduanya melalui tarif timbal balik untuk melindungi pekerja dan industri Amerika dari praktik tidak adil ini," demikian keterangan resmi Gedung Putih yang dikutip, Kamis (3/4/2025).