Indonesia Corruption Watch

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2015-2022, Adnan Topan Husodo, menyambut baik kehadiran Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri. Kortas Tipikor Polri diharapkan mampu memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Persoalannya hari ini bukan pada lembaga mana yang akan efektif memberantas korupsi, terutama setelah KPK dilemahkan secara sistematis pada beberapa tahun belakangan. Untuk menilai efektif atau tidaknya tentu hanya dapat dinilai dari kinerja pemberantasan korupsi pada beberapa waktu ke depan," kata Adnan kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Prabowo Subianto menegur pejabat Kabinet Merah Putih yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Peneliti ICW, Diky Anandya, mengatakan pelaporan LHKPN adalah mandat undang-undang yang harus ditaati pejabat publik.

Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta ditegaskan melalui Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020.

"Oleh karenanya, ICW mendesak agar Presiden Prabowo segera menegur para pembantunya yang belum melaporkan LHKPN dan mendesak mereka agar segera melaporkannya kepada KPK," ujar Diky dalam keterangan tertulis, Minggu (8/12/2024).