Industri Susu

Bisnis.com, JAKARTA - Hari-hari ini publik dikagetkan oleh kejadian tragis peternak sapi perah membuang susu yang dihasilkan. Susu dibuang di sungai, disiramkan di lahan, dibuat mandi atau dibagi-bagi. Ini terjadi di Pasuruan, Jawa Timur, juga Boyolali, Jawa Tengah.

Langkah itu dilakukan peternak karena mereka frustrasi. Mereka tidak menemukan jalan keluar, seperti ada di jalan buntu. Ini terjadi karena industri pengolah susu (IPS) tidak mau menampung produksi peternak. Ada yang terang-terangan mengurangi serapan, ada pula yang berdalih dengan menerapkan persyaratan lebih ketat. Boleh jadi hal serupa terjadi di luar Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran jumbo yang digelontorkan pemerintah senilai Rp14 triliun untuk komponen susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025 dinilai menjadi awal dari bangkitnya industri persusuan dalam negeri.

Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf mengatakan, kebutuhan susu dalam program MBG yang baru akan bergulir pada tahun depan diprediksi akan meningkat dua kali dibandingkan kebutuhan di tahun sebelumnya.

“Tujuannya sekarang dengan modal, katakanlah tadi Rp14 triliun itu [anggaran susu dalam program MBG] menjadi modal awal bagi bangkitnya industri persusuan di dalam negeri,” kata Rochadi saat dihubungi Bisnis, Selasa (12/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap penyebab peternak sapi perah di Boyolali dan Pasuruan yang membuang produksi susu lantaran tak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut bahwa masalah yang terjadi dalam rantai pasok (supply chain) IPS sudah lama terjadi.

“Problem rantai pasok industri pengolahan susu yang mencuat ke publik saat ini merupakan bagian dari persoalan-persoalan dalam perniagaan dan produksi susu segar yang sudah cukup lama,” kata Budi dalam Konferensi Pers terkait Koperasi Susu Boyolali di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Bisnis, JAKARTA—Blok Rokan menjadi salah satu ladang minyak subur dengan cadangan paling besar yang pernah ditemukan di Indonesia, bahkan kontribusinya saat ini masih sekitar 25% terhadap total produksi nasional.

Sejalan dengan itu, berbagai cara dilakukan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk dapat meningkatkan produksi minyak wilayah kerja (WK) Rokan, mulai dari penerapan teknologi pengurasan minyak lanjutan (enhanced oil recovery/EOR), mempercepat kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi nonkonvensional (MNK), hingga mengoptimalkan transformasi digital dan penggunaan teknologi artificial intelligence (AI). Berita tersebut merupakan satu dari lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id, Selasa (12/11/2024). Berikut ulasan singkatnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan tanggapan terkait dengan industri pengolahan susu (IPS) yang disebut masih minim menyerap susu segar dalam negeri (SSDN) dari peternak dan pengepul. 

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya mendukung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mewajibkan industri menyerap bahan baku susu dari peternak lokal. 

“Langkah ini membuktikan keberpihakan pemerintah kepada para peternak rakyat,” kata Agus dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (12/11/2024). 

Dalam catatan Kemenperin, produksi SSDN dalam negeri saat ini memenuhi kebutuhan industri pengolahan susu sebesar 20% atau sekitar 750.000 ton. 

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan mendorong agar koperasi bisa melakukan hilirisasi produk turunan susu dengan mendirikan pabrik atau industri pengolahan susu (IPS) sendiri.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menilai koperasi perlu membuat alternatif lain untuk mengolah susu ke produk-produk turunan lain seperti minuman pasteurisasi, yoghurt, dan keju.

“Karena itulah kita mendorong nanti koperasi-koperasinya punya IPS sendiri. IPS sendiri, dikelola sendiri, akhirnya dijual dengan merek misalnya, susu Merah Putih, susu kita, nanti produk koperasi, hilirisasi,” kata Budi dalam Konferensi Pers terkait Koperasi Susu Boyolali di Kantor Kementerian Koperasi, Senin (11/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -Wacana impor susu sapi menjadi sorotan karena berdampak pada susu sapi peternak lokal yang tidak terserap. Lantas seperti apa tren impor sapi?

Dalam catatan Bisnis, impor susu mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada Agustus 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor susu naik sebesar 21,12% secara tahunan (year on year/YoY).

“Impor susu secara bulanan naik 21,19%. Sedangkan secara tahunan naik 21,12% dan secara kumulatif turun 10,27%,” ungkap Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Selasa (17/9/2024).   

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) angkat bicara terkait dengan adanya 5 perusahaan pengolahan susu yang ditahan rekomendasi impornya oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif AIPS, Sonny Effendi mengatakan 5 perusahaan tersebut sebagian merupakan anggota dari asosiasi. Namun, dia tak dapat menjabarkan perusahaan mana saja yang dimaksud.

Dia mengungkap kelima perusahaan tersebut bisa mendapatkan kembali rekomendasi impor apabila membuat kesepakatan dengan peternak atau pengepul susu segar lokal.

"Pak Menteri minta 5 perusahaan tersebut diskusi dengan koperasi atau pengepul untuk membahas kesepakatan setelah itu izin impor akan diberikan," kata Sonny kepada Bisnis, Senin (11/11/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Peternak Sapi Perah (APSPI) mendesak pemerintah mengambil langkah untuk melindungi peternak sapi perah dalam negeri.

Permintaan ini muncul usai sejumlah peternak sapi perah rakyat terpaksa membuang susu lantaran tidak diserap oleh industri pengolahan susu.

Ketua APSI Agus Warsito meminta agar pemerintah dapat mengendalikan impor susu. “Impor susu harus dikendalikan oleh pemerintah,” kata Agus kepada Bisnis, Senin (11/11/2024).

Peternak juga menginginkan pemerintah dan industri pengolahan susu agar lebih memprioritaskan susu lokal. Peternak mengusulkan aturan yang mewajibkan produk susu di pasar mengandung minimal 50% susu dari peternakan dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) menanggapi usulan pembentukan Badan Persusuan Nasional untuk mewujudkan swasembada susu.

Direktur Eksekutif (AIPS) Sonny Effendhi menyampaikan, industri pengolahan susu akan mendukung usulan yang disampaikan oleh Dewan Persusuan Nasional (DPN) itu.

“Kami mendukung,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (11/11/2024).

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan respons yang berbeda. Ketika ditanya mengenai pendapatnya terhadap usulan pembentukan badan tersebut, Amran enggan untuk berkomentar.

Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menilai industri pengolahan susu dalam negeri masih kekurangan pasokan susu segar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk menjalankan program susu gratis yang dicanangkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. 

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan industri olahan susu lokal cukup aktif menyerap pasokan susu segar lokal. Meski tak dipungkiri, sebagian besar penggunaan bahan baku susu masih import. Untuk itu, dia mendorong kerja sama dengan industri susu dari China. 

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) mengancam akan mencabut izin impor perusahaan yang masih mencoba untuk tidak menyerap susu dari peternak sapi perah rakyat.

Ancaman itu dilontarkan Amran usai menahan rekomendasi impor lima perusahaan susu. Langkah itu dilakukan usai adanya aksi pembuangan susu oleh peternak sapi perah lantaran tidak diserap oleh industri pengolah susu (IPS).

“Kalau dari lima ada yang masih mencoba, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (11/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak merespons ketika ditanya terkait dengan nasib peternak dan pengepul susu yang tidak terserap industri.

Seperti diketahui, saat ini muncul berbagai kasus yang terkait kemalangan nasib para peternak sapi perah rakyat yang terpaksa membuang susu segar yang dihasilkan lantaran tidak diserap dan atau dibeli oleh Industri Pengolah Susu (IPS).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun hanya memberikan jawaban terkait swasembada pangan yang menjadi program prioritas masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) menyebut, kualitas susu yang tidak sesuai standar keamanan pangan menjadi alasan industri tidak menyerap susu dari peternak susu sapi perah rakyat. 

Direktur Eksekutif (AIPS) Sonny Effendhi menyampaikan, alasan industri tidak menyerap hasil susu peternak bukan karena harga susu impor yang murah. Mengingat, harga susu dunia fluktuatif. Pun lebih mahal atau lebih murah, harganya tidak jauh berbeda dengan susu lokal.

“Jadi harga sebetulnya bukan isu, isu utama adalah kualitas,” kata Sonny saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (11/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menahan sementara rekomendasi impor lima perusahaan susu, buntut adanya fenomena pembuangan susu oleh peternak susu sapi perah karena tidak diserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

Amran menyampaikan, penahanan rekomendasi impor untuk lima perusahaan ini dilakukan hingga suasana kembali kondusif. Adapun, rekomendasi impor sejumlah perusahaan lainnya telah dilepas oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

“Untuk sementara ada lima perusahaan impornya kami tahan dulu,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (11/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) akan mewajibkan industri pengolahan susu untuk menyerap stok susu dari peternak lokal menyusul adanya aksi pembuangan susu oleh pengepul dan peternak beberapa waktu lalu. 

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, kewajiban tersebut nantinya akan diatur dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dan telah disepakati oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

“Perpres yang ada saat ini kita ubah itu, Pak Sesneg sudah setuju, isinya adalah industri wajib serap susu peternak kita,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (11/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) mengungkap alasan di balik minimnya penyerapan susu segar dari peternak lokal yakni berkaitan dengan standar yang belum memenuhi kebutuhan industri.

Direktur Eksekutif AIPS, Sonny Effendhi, mengatakan pengusaha olahan susu kebanyakan impor susu dari negara lain, lantaran kualitas dari produksi dalam negeri tidak sesuai dengan keamanan pangan. 

“Penyebab ditolak karena kualitas tidak memenuhi standard keamanan pangan,” kata Sonny kepada Bisnis, Senin (11/11/2024). 

Dia pun membantah isu bahwa pengusaha olahan susu lebih memilih impor. Menurutnya, isu tersebut kurang tepat. Kendati demikian, dia mengakui bahwa 80% susu segar masih diimpor, sedangkan 20% sisanya dipenuhi dari peternak lokal. 

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Rapat Koordinasi dengan mengundang pimpinan industri pengolahan susu (IPS), importir susu, asosiasi peternak, serta dinas peternakan daerah pada hari ini, Senin (11/11/2024). Lantas, apa yang akan dibahas dalam pertemuan itu?

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono mengonfirmasi pihaknya bersama dengan asosiasi peternak beserta importir susu akan mengadakan rapat yang berlangsung di Kantor Kementan pada hari ini.  

“Iya, silakan datang,” kata Arief singkat saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (11/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf mengusulkan agar pemerintah membentuk Tim Pengembangan Persusuan Nasional. Tim ini sebelumnya pernah dibentuk pada era Presiden Soeharto.

Usulan ini disampaikan Rochadi menyusul adanya aksi pembuangan susu segar yang dilakukan sejumlah peternak sapi perah rakyat lantaran tidak diserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

“Harusnya pemerintah sekarang ini membentuk Tim Persusuan seperti dulu,” kata Rochadi kepada Bisnis, Minggu (10/11/2024).

Rochadi mengatakan, Tim ini nantinya melibatkan tiga kementerian yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang membawahi industri pengolahan susu, Kementerian Pertanian (Kementan) yang membawahi peternak, dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang membawahi koperasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Persusuan Nasional (DPN) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan aturan untuk melindungi usaha peternak sapi perah. Desakan ini muncul usai sejumlah peternak sapi perah rakyat membuang sekitar 200 ton susu segar per hari lantaran tidak diserap atau dibeli oleh peternak sapi (IPS).

Ketua DPN Teguh Boediyana menyampaikan, tindakan IPS yang tidak menyerap susu segar dari peternak sapi perah ini terjadi lantaran tidak adanya regulasi yang melindungi usaha peternak sapi perah rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan pemerintah harus mendukung peternak lokal di tengah gempuran suplai susu dari luar negeri.

"Kita berharap ya bahwa petani atau peternak lokal yang terkait terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah," kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Saan, masuknya suplai susu dari luar negeri membuat para produsen lebih memilih susu dari luar dibandingkan dengan produk peternak lokal.

Bisnis.com,JAKARTA - Sejumlah peternak sapi melakukan aksi membuang susu segar di Boyolali, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena pasokan susu mereka tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

Menanggapi aksi tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menerima audiensi para penampung yang mewakili para peternak sapi perah di wilayahnya yang produksinya dibatasi oleh industri pengolahan susu (IPS).

"Para pengepul susu sapi mendatangi Kantor Disnakkan Boyolali mewakili para petani peternak menyampaikan keluhan mereka semenjak September 2024 terjadi penurunan pasokan susu ke Industri Pengolahan Susu (IPS) karena dibatasi," kata Kepala Disnakkan Boyolali, Lusia Dyah Suciati,di Boyolali, Jumat (8/11/2024).