Jabatan Kepala Dinas Di Jakarta Masih Banyak Yang Kosong

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah, meminta agar tidak ada pencopotan atau pelantikan pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sebelum Pramono Anung-Rano Karno dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih.

Permasalahan banyaknya kekosongan jabatan di lingkungan Pemprov Jakarta sempat dibahas saat Tim Transisi bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta Marullah Matali pada Senin (13/1/2025) kemarin.

“Untuk mempercepat proses tersebut, salah satu langkah prioritas adalah segera mengisi jabatan-jabatan yang kosong setelah pelantikan. Namun, sebelum pelantikan berlangsung, kami mengimbau agar tidak dilakukan pencopotan atau pelantikan pejabat baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,” ujar Ima saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Marullah Matali, mengatakan sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta saat ini masih kosong.

Dengan begitu, mantan Wali Kota Jakarta Selatan ini menegaskan bahwa pengisian jabatan yang kosong tersebut menjadi prioritas Pemprov Jakarta untuk segera dilakukan.

“Disampaikan bahwa jabatan-jabatan yang kosong itu kita sepakati untuk segera, sambil jalan kita isi,” ujar Marullah usai bertemu dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, di Gedung DPRD Jakarta, Senin (13/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Marullah Matali mengungkapkan, masih banyak jabatan kepala dinas dan kepala badan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kosong.

Hal ini disampaikannya usai bertemu dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, di Gedung DPRD Jakarta pada Senin (13/1).

“Disampaikan bahwa jabatan-jabatan yang kosong itu kita sepakati untuk segera, sambil jalan kita isi,” kata Marullah, Senin.

Kekosongan jabatan ini tidak hanya terjadi di tingkat dinas, tetapi juga di tingkat kecamatan hingga kelurahan.