Jenderal Korsel

Kepala Staf Angkatan Darat Korsel Dinonaktifkan Imbas Darurat Militer

Kepala Staf Angkatan Darat Korsel Dinonaktifkan Imbas Darurat Militer

()

Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan (Korsel), Jenderal Park An Su, dinonaktifkan dari tugasnya menyusul penetapan darurat militer singkat oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Jenderal Park sempat menjadi panglima darurat militer setelah pengumuman darurat militer mengejutkan disampaikan Yoon pekan lalu.

Kementerian Pertahanan Korsel dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita Yonhap, Kamis (12/12/2024), menyebut Park telah dinonaktifkan dari tugas-tugasnya sejak Kamis (12/12) waktu setempat.

Park menjadi salah satu jenderal dan petinggi militer terbaru yang dinonaktifkan menyusul penyelidikan secara luas terhadap keterlibatan jajaran militer Korsel dalam pemberlakuan darurat militer singkat yang diumumkan Yoon pada 3-4 Desember lalu.

Perintah Seret Anggota Parlemen Ditolak Jenderal Korsel

Perintah Seret Anggota Parlemen Ditolak Jenderal Korsel

()

Ada cerita dari jenderal di Korea Selatan bernama Kwak Jong Geun saat darurat militer diberlakukan secara singkat pekan ini. Pria yang menjabat sebagai Kepala Komando Perang Khusus pada militer Korsel itu mengungkapkan dirinya menolak perintah untuk menyeret keluar para anggota parlemen dari gedung Majelis Nasional.

Seperti dilansir berita Yonhap, Jumat (6/12/2024), Kwak mengungkapkan perintah itu diberikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Kim Yong Hyun, yang baru saja mengundurkan diri dari jabatannya. Kwak pun menceritakan itu kepada para anggota parlemen dari kubu oposisi.

Cerita Jenderal Korsel Tolak Perintah Seret Anggota Parlemen

Cerita Jenderal Korsel Tolak Perintah Seret Anggota Parlemen

()

Kepala Komando Perang Khusus pada militer Korea Selatan (Korsel), Letnan Jenderal Kwak Jong Geun, mengungkapkan dirinya menolak perintah untuk menyeret keluar para anggota parlemen dari gedung Majelis Nasional ketika darurat militer diberlakukan secara singkat pekan ini.

Kwak mengungkapkan kepada para anggota parlemen dari kubu oposisi, seperti dilansir kantor berita Yonhap, Jumat (6/12/2024), bahwa perintah semacam itu diberikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Kim Yong Hyun, yang baru saja mengundurkan diri dari jabatannya.