JHT

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan punya pekerjaan rumah mengejar target-target yang dipatok di era pemerintahan Prabowo pada 2025 nanti dan target di sisa tahun ini.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri Bahri menjabarkan target peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada 2025 sebanyak 61 juta, sementara ditargetkan iuran mencapai Rp115 triliun.

Berikutnya, estimasi jaminan atau klaim yang dibayar mencapai Rp69 triliun, dan dana investasi ditargetkan sebesar Rp895 triliun dengan hasil investasi ditargetkan sebesar Rp61 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menginginkan dukungan pemerintah berupa regulasi yang memungkinkan lembaga publik itu dapat berinvestasi di luar negeri.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyebut regulasi diperlukan untuk menunjang pengembalian investasi dari dana kelolaan lebh optimal.

"Saat ini, kita ketahui, instrumen di dalam negeri pertumbuhan pasarnya 3-5%, sementara dana investasi kami tumbuhnya sekitar 13%. Jadi instrumen dalam negeri pada waktu tertentu akan terbatas dan risiko akan semakin besar," kata Anggoro saat RDP Komisi IX DPR RI, Senin (28/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Nasib ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex berada di ujung tanduk usai perusahaan dinyatakan pailit pada 21 Oktober 2024. Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan diingatkan untuk memastikan layanan terbaik jika raksasa tekstil Tanah Air tersebut harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Surya Utama atau Uya Kuya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di kompleks Parlemen DPR RI, Senin (28/10/2024) menyebut Sritex tengah menempuh langkah penyelamatan lewat kasasi atas putusan pailit pengadilan. Demikian juga dengan pemerintah tengah berupaya untuk melakukan langkah penyelamatan, namun risiko terburuk tetap membayangi.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sampai September 2024 ini telah membayarkan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp35,64 triliun kepada 2.361.912 peserta.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memaparkan manfaat yang diterima peserta tersebut adalah sejumlah iuran yang telah dibayar pekerja dan pemberi kerja ditambah dengan hasil pengembangan.

"Ini yang dalam beberapa waktu lalu ingin diluruskan kembali agar JHT kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan dicairkan saat setelah kena PHK," kata Anggoro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX RPR RI, Senin (28/10/2024).